Pakistan telah membentuk Komite Koordinasi FATF dan rezim AML/CFT.
"Menteri negara menyatakan kepuasannya atas lintasan reformasi dan menghargai upaya kolektif dan seluruh sistem dalam membawa rezim AML/CFT Pakistan setara dengan standar internasional, yang tetap menjadi prioritas utama pemerintah," kata Kantor Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.
Pakistan, pusat utama radikal agama global dan teroris, belum mengadili orang-orang Pakistan tertentu, yang ada dalam daftar terduga pemberi dana teror Dewan Keamanan PBB.
Pemimpin Lashkar-e-Taiba (LeT), sebuah organisasi teroris yang beroperasi secara terbuka di Pakistan dan memiliki hubungan dekat dengan militer Pakistan dan agen mata-mata Inter-Services Intelligence (ISI), Hafiz Saeed dijatuhi hukuman 31 tahun penjara karena pendanaan teror di April 2022 dan pada tahun 2019 ia divonis 11 tahun penjara.
LeT melancarkan serangan teror Mumbai di 2008, serangan 2001 terhadap Parlemen India dan serangan 2016 terhadap markas militer India di Uri. Militer Pakistan menggunakan LeT sebagai proksi untuk melancarkan serangan teror di wilayah Jammu dan Kashmir India.
LeT ditetapkan sebagai kelompok teror oleh Dewan Keamanan PBB, AS, Inggris, India, Uni Eropa, Australia dan Rusia.
Terlepas dari hukuman penjara, raja teror Hafiz bebas berkeliaran di Pakistan. Ia adalah peliharaan ISI. Hukuman penjaranya hanya untuk menunjukkan bahwa Pakistan serius dalam mengekang terorisme dan pendanaan teror. Padahal sebenarnya tidak.
Hafiz tidak didakwa atau diekstradisi selama hampir dua dekade karena kegiatan terornya. Setelah daftar abu-abu FATF, Pakistan terpaksa mengambil tindakan terhadap Hafiz dan LeT-nya tetapi itu tidak cukup.
Demikian juga banyak organisasi teroris yang beroperasi secara bebas di Pakistan. Pakistan tidak serius atau berkomitmen untuk mengekang terorisme dan pendanaan teror. Tidak heran Pakistan dimasukkan dalam daftar abu-abu FATF.
Karena dimasukkan dalam daftar abu-abu FATF, Pakistan sekarang menghadapi masalah dalam transaksi keuangan internasional dan menaikkan biaya untuk berbisnis. Ini juga berdampak buruk pada impor, ekspor, pengiriman uang dan akses kepada pinjaman internasional pun terbatas. Investor asing paling tidak tertarik untuk berinvestasi di negara yang masuk dalam daftar abu-abu FATF.
"Daftar tersebut dilaporkan telah merugikan negara sebesar $38 miliar dan pundi-pundi cadangan keuangannya sekarang hampir kosong," tulis Liam Gibson, seorang analis keamanan, baru-baru ini di majalah The Diplomat.
