Mohon tunggu...
Veeramalla Anjaiah
Veeramalla Anjaiah Mohon Tunggu... Administrasi - Wartawan senior

Wartawan senior

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Apakah Peringatan Hari Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri di Pakistan pada 5 Januari adalah Penipuan Besar?

6 Januari 2022   14:44 Diperbarui: 7 Januari 2022   07:51 1031
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Tentara berjaga-jaga untuk menyelamatkan warga dari teroris yang berasal dari Pakistan di Lembah Kashmir, India. | Sumber: NDTV

Milisi suku terkejut dan menderita banyak korban di tangan militer India dan kelompok perlawanan Kashmir. Mereka mundur dari banyak kota di J&K.

Indialah yang pertama kali menyampaikan keluhan kepada PBB pada tanggal 30 Desember 1947 sesuai dengan Pasal 35 Piagam PBB. Keluhannya mengenai invasi ilegal J&K oleh Pakistan.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 39 dan 47 tentang masalah Kashmir.

Beberapa orang di India berpendapat bahwa melibatkan PBB adalah kesalahan besar dari Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Ia mungkin bertindak di bawah pengaruh dan tekanan dari Lord Mountbatten, Gubernur Jenderal India pada tahun 1947. 

Inggris berpihak kepada Pakistan. Bagaimanapun Pakistan diciptakan oleh Inggris. Pertama, penguasa kolonial membagi negara dan kemudian bersekongkol untuk membagi J&K. Inggris memainkan peran penting dalam menghentikan kemenangan penuh India dalam melawan Pakistan. Seandainya perang berlanjut selama satu minggu lagi, pasukan India mungkin telah membebaskan seluruh negara bagian J&K, termasuk Gilgit-Baltistan.

PBB menunjuk UNCIP pada bulan Juni 1948 untuk menengahi antara India dan Pakistan untuk mengakhiri perang.

PBB akhirnya menengahi gencatan senjata antara Pakistan dan India yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1948. Akibatnya, sebagian dari J&K dan Gilgit-Balitastan masih berada di bawah pendudukan ilegal pasukan Pakistan.  

Pada tanggal 5 Januari 1949, UNCIP mengadopsi resolusi untuk plebisit bebas dan tidak memihak di J&K untuk memutuskan masa depan negara. Tapi ada prasyarat untuk mengadakan plebisit. Pakistan tidak pernah menyebutkan tentang apa prasyarat untuk plebisit tersebut.

PBB mengatakan bahwa Pakistan pertama-tama menarik pasukannya dan milisinya dari wilayah yang berada di bawah kendalinya di J&K. Karena Pakistan adalah penjajah sedangkan India adalah pembebas, PBB juga meminta India untuk menurunkan pasukan penting atau minimum di J&K di bawah kendalinya setelah mundurnya Pakistan.

Pakistan-lah yang gagal memenuhi permintaan PBB untuk mengadakan plebisit di J&K. Seandainya Pakistan menarik pasukannya pada tahun 1949, tidak akan ada masalah Kashmir sekarang. India beberapa kali bersedia untuk bekerja sama dengan PBB tetapi Pakistan selalu menghalangi prosesnya. Karena Pakistan tidak pernah menarik pasukannya terlebih dahulu, India juga tidak pernah menarik pasukannya. Kebuntuan itu berlanjut hingga sekarang.

Berbagai upaya dilakukan PBB untuk menyelesaikan masalah Kashmir dari tahun 1948 hingga 1965. Namun semuanya gagal. UNCIP menjadi tidak aktif pada bulan Maret 1950. Dengan masuknya negara adidaya -- AS dan Uni Soviet -- masalah Kashmir menjadi lebih rumit dari sebelumnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun