Partai Komunis China (PKC), yang tidak percaya pada agama apapun, tidak menyukai Muslim Uighur yang secara etnis, budaya dan agama berbeda dari mayoritas Tionghoa Han. Partai tersebut telah meluncurkan kampanye Sinisasi di Xinjiang dengan memindahkan jutaan orang Tionghoa Han ke Xinjiang.
Sebagian besar kebijakan Beijing di Xinjiang terkait erat dengan asimilasi paksa, penganiayaan agama, genosida budaya dan pembersihan etnis.Â
Menteri luar negeri AS, Kanada dan Inggris baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa ketiga negara bersatu dalam menuntut agar Beijing harus mengakhiri "praktik represif" di Xinjiang.
"Tindakan ini menunjukkan komitmen berkelanjutan kami untuk bekerja secara multilateral untuk memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menyoroti orang-orang di pemerintahan RRC [Republik Rakyat China] dan PKC yang bertanggung jawab atas kekejaman ini," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.
Apa yang harus dilakukan komunitas internasional untuk membela hak dan martabat Muslim Uighur?
Mengutuk kejahatan China terhadap kemanusiaan dan menjatuhkan sanksi tidaklah cukup, kata Kenneth Roth, direktur eksekutif HRW.
Roth menyerukan tindakan internasional terkoordinasi untuk menutup kamp pendidikan ulang dan mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk membuat komisi penyelidikan dengan otoritas untuk menyelidiki tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, mengidentifikasi pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan memberikan peta jalan untuk meminta pertanggungjawaban mereka.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi, sementara itu menyerukan boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 untuk menghukum China atas kejahatannya terhadap kemanusiaan di Xinjiang.
"Jangan menghormati pemerintah China dengan meminta kepala negara pergi ke China," ujar Pelosi baru-baru ini.
"Bagi kepala negara yang pergi ke China sehubungan dengan genosida yang sedang berlangsung - saat Anda duduk di kursi Anda - benar-benar menimbulkan pertanyaan, otoritas moral apa yang Anda miliki untuk berbicara lagi tentang hak asasi manusia di mana pun di dunia ini?" terangnya.
