Ada pepatah India yang mengatakan "Ekor anjing tidak akan pernah lurus meskipun kita memasukkannya ke dalam pipa selama bertahun-tahun." Begitu pula militer Myanmar yang bernama resmi Tatmadaw tidak akan pernah menyerah ambisinya untuk menguasai negara tersebut.
Militer memerintah Myanmar, sebelumnya Burma, dengan kejam selama lebih dari 50 tahun. Sebagian besar jendralnya menjadi sangat kaya karena mereka menjarah negara untuk keuntungan pribadi mereka.Â
Militer menjalankan bisnisnya sendiri yang menguntungkan - mulai dari bir hingga pertambangan - untuk memperkaya dirinya sendiri. Mereka memiliki 25 persen kursi parlemen tanpa ikut serta dalam pemilihan. Militer secara penuh dan terbuka mendukung partai politik bernama Union Solidarity and Development Party (USDP).
Tatmadaw, pada tanggal 1 Februari, di bawah pimpinan Jenderal Senior Aung Min Hlaing, telah meluncurkan kudeta militer terhadap pemerintahan sipil dan menangkap pemimpin negara yang paling populer dan Konselor Negara Aung San Suu Kyi beserta Presiden sipil negara U Win Myint. Tatmadaw menuduh ada banyak kasus penipuan serius dalam pemilu November 2020.
Dalam pemilu kali ini, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi meraih lebih dari 83 persen suara. USDP hanya memenangkan 33 kursi dari 476 kursi di parlemen.
Jutaan orang turun ke jalan di seluruh negeri untuk memprotes pengambilalihan militer. Apa yang aneh di Yangon adalah bahwa orang-orang protes di depan Kedutaan Besar China menuntut China untuk berhenti mendukung Tatmadaw dan kepemerintahan ilegalnya.
Apakah ada pihak China yang terlibat dalam kudeta terbaru di Myanmar? Mengapa orang-orang melakukan protes di depan kedutaan besar China? Apa saja yang China pertaruhkan di Myanmar?
Hanya beberapa minggu sebelum kudeta, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan Jenderal Min dan Suu Kyi. Masih belum jelas apakah China mengetahui sebelumnya tentang kudeta militer di Myanmar.
China sepenuhnya mendukung kudeta militer 1 Februari, bahkan media resmi China menggambarkan kudeta itu sebagai "perombakan besar Kabinet [Major Cabinet Reshuffle]".
China mengeluarkan pernyataan normatif tentang kudeta.
"Kami telah mencatat apa yang terjadi di Myanmar, dan kami mempelajari lebih banyak informasi tentang situasinya," juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan kepada wartawan di Beijing setelah kudeta.
