Pejabat China mengatakan kamp interniran di wilayah tersebut adalah pusat pelatihan kejuruan. Pelatihan ini, yang tidak lain adalah indoktrinasi politik, bersifat wajib untuk orang Uighur.
Sebelumnya pada bulan Juli, AS juga telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Xinjiang dan melarang impor dari wilayah yang dicurigai melakukan kerja paksa di bawah Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global.
Uighur adalah warga Muslim Turki yang tinggal di China Barat Laut, termasuk Xinjiang. Orang Uighur memiliki sejarah kemerdekaan yang panjang. Negara mereka dulu disebut Turkistan Timur, terletak di bagian barat laut China saat ini. Turkistan Timur dianeksasi dan diberi nama Daerah Otonomi Uighur Xinjiang oleh Kekaisaran Manchu pada tahun 1884. Itu adalah negara merdeka dari tahun 1944 sampai 1946. Secara resmi dimasukkan ke dalam Republik Rakyat China pada tanggal 22 Desember 1949.
Tidak puas dengan aturan Komunis China, beberapa kelompok Uighur melancarkan gerakan untuk mendirikan negara bagian terpisah di Xinjiang. China dengan keras menekan gerakan separatis ini.
19.2 juta orang Uighur bukanlah satu-satunya kelompok minoritas yang menghadapi penganiayaan di China. Warga Tibet, Kazakh dan Mongol juga menghadapi nasib yang sama. Ada 59 etnis minoritas yang diakui secara resmi di China. Minoritas ini bukan Tionghoa dan mereka memiliki identitas budaya dan agama mereka sendiri.
Kita harus tahu bahwa tidak ada demokrasi di China, yang sedang diperintah dengan kejam oleh Partai Komunis China, yang tidak menyukai agama dan minoritas. Partai ingin memaksakan bahasa Mandarin dan budaya Tionghoa pada minoritas atas nama persatuan dan integrasi nasional.
Di Hong Kong, wilayah administratif khusus China, situasinya berbeda. Di bawah kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem", Hong Kong, bekas jajahan Inggris, memiliki sistem demokrasi di mana orang menikmati semua jenis kebebasan. Sekarang China ingin menghapus kebebasan rakyat Hong Kong melalui undang-undang kejam yang disebut Undang-Undang Keamanan Nasional, yang disahkan pada tanggal 1 Juli tahun ini.
Kelompok 39 negara di PBB telah membawa masalah Hukum Keamanan Nasional Hong Kong ke Majelis Umum PBB. Undang-undang melarang kata-kata dan perbuatan yang dianggap pemerintah China sebagai separatisme, subversi, terorisme atau kolusi dengan kekuatan asing.
Hukum ini bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan China pada tahun 1997 pada saat serah terima Hong Kong ke Beijing oleh London.
"Kami juga menyerukan kepada China untuk menegakkan otonomi, hak dan kebebasan di Hong Kong dan untuk menghormati kemerdekaan peradilan Hong Kong," kata pernyataan bersama dari 39 negara.
Dengan perilaku agresif dan klaim ekspansionisnya, China telah menjadi ancaman utama bagi negara tetangganya seperti Taiwan, Jepang, India dan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari peta Sembilan garis putusnya yang kontroversial, China mengklaim sebagian kecil dari zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna.
