Semakin Banyak Negara Mengecam China Karena Menganiaya Orang Uighur

Oleh Veeramalla Anjaiah

Negara China mungkin luar biasa maju sebagai sebuah kekuatan global dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan selama beberapa dekade terakhir, namun banyak negara yang tidak senang dengan langkah-langkah represif China terhadap Xinjiang Uighur (juga dieja sebagai Uyghur) Autonomous Region (XUAR) dan penerapan langkah-langkah keamanan yang ketat di Hong Kong.

Bulan lalu sebanyak 39 negara, termasuk Inggris, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Kanada dan Australi, mengecam kebijakan brutal Partai Komunis China terhadap etnis Muslim Uighur di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengirimkan pernyataan yang jelas menandakan bahwa mereka kecewa dengan Beijing.

China saat ini melancarkan perang melawan Muslim Uighur dan memproyeksikan sebagian besar dari mereka sebagai teroris dan separatis.

Sesuai laporan media, Komunis China menahan 1.8 juta Muslim Uighur dan mengubah seluruh provinsi Xinjian menjadi kamp militer. Beijing bertujuan untuk menghapus budaya Uighur dengan memberlakukan pembatasan pada kebebasan beragama, bergerak, berserikat dan berekspresi. Jutaan orang ditempatkan di kamp interniran, di mana kerja paksa untuk perusahaan multinasional adalah hal yang biasa.

Menurut banyak orang Uighur buangan yang tinggal di luar China, orang Uighur tidak diizinkan menjalankan agama mereka. Itu merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Xinjiang telah menjadi negara polisi dengan kamera pengintai dan pos pemeriksaan polisi di mana-mana. Ada juga laporan tentang sterilisasi paksa, pernikahan campuran dan penyebaran besar-besaran etnis Han ke wilayah tersebut. Menurut seorang pemimpin Uighur di pengasingan, di masa lalu, 96 persen populasi Xinjiang adalah orang Uighur. Sekarang, Uighur hanya mencapai 50 persen dari total populasi.

Orang-orang dipaksa untuk belajar bahasa Mandarin dan jutaan orang dikirim ke kamp pendidikan ulang. Ada laporan tentang larangan memelihara jenggot. Beberapa orang menggambarkan tindakan China sebagai "genosida budaya dan pembersihan etnis".

Ratusan orang ditahan atas tuduhan separatisme dan terorisme.

Perwakilan dari 39 negara telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk penganiayaan Beijing terhadap Uighur dan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang baru-baru ini disahkan.

"Kami meminta China untuk segera memberikan akses yang bermakna dan tidak mengekang ke Xinjiang untuk pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan kantornya, dan pemegang prosedur mandat khusus yang relevan," kata Christoph Heusgen, Duta Besar Jerman untuk PBB, dalam sebuah pernyataan atas nama 39 negara.

Sementara itu, Parlemen Eropa telah memberikan suara untuk mendukung resolusi yang dapat memungkinkan Uni Eropa (UE) untuk menargetkan pejabat China yang menekan Uighur di Xinjiang di bawah undang-undang adopsi baru yang memungkinkan sanksi internasional untuk pelanggaran hak asasi manusia.

Parlemen mengadopsi "Resolusi tentang Kerja Paksa dan situasi Uyghur di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang" pada 17 Desember dengan suara 604 mendukung, 20 menentang dan 57 abstain. Undang-undang tersebut dapat memungkinkan UE untuk mengambil tindakan tegas pejabat China yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan melarang impor yang tercemar oleh kerja paksa di wilayah mayoritas Muslim. 

Kelompok Uighur yang diasingkan menyambut baik resolusi parlemen UE.

"Akhirnya, kami melihat tindakan positif di kedua sisi Atlantik untuk mengakhiri keterlibatan perusahaan dengan kerja paksa Uighur," kata Omer Kanat, direktur eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uighur (UHRP) yang berbasis di Washington, dalam sebuah pernyataan.

Dia merujuk pada tindakan AS dan Kanada awal tahun ini untuk memperketat larangan impor kerja paksa dan menekan perusahaan atas hubungan mereka dengan kerja paksa di Xinjiang.

"Dengan aksi bersama, negara-negara demokratis dapat mengenakan ganjaran nyata pada 'bisnis seperti biasa' dalam menghadapi kejahatan kekejaman pemerintah China."

Menyuarakan pandangan serupa, Dolkun Isa, presiden Kongres Uyghur Dunia (WUC) yang berbasis di Munich, memuji resolusi tersebut dan Parlemen Uni Eropa yang "terus berupaya untuk berbicara" menentang pelanggaran hak asasi di Xinjiang.

"Sekarang saatnya bagi Dewan dan Komisi Eropa, serta semua Negara Anggota UE, untuk bertindak tegas dan mengambil tindakan yang terkoordinasi dan tepat," katanya.

"Keheningan dan kelambanan tidak bisa dibenarkan."

China telah mengancam tindakan balasan terhadap pemerintah yang menargetkan para pejabat China dengan sanksi atas situasi di XUAR.

Pejabat China mengatakan kamp interniran di wilayah tersebut adalah pusat pelatihan kejuruan. Pelatihan ini, yang tidak lain adalah indoktrinasi politik, bersifat wajib untuk orang Uighur.

Sebelumnya pada bulan Juli, AS juga telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Xinjiang dan melarang impor dari wilayah yang dicurigai melakukan kerja paksa di bawah Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global.

Uighur adalah warga Muslim Turki yang tinggal di China Barat Laut, termasuk Xinjiang. Orang Uighur memiliki sejarah kemerdekaan yang panjang. Negara mereka dulu disebut Turkistan Timur, terletak di bagian barat laut China saat ini. Turkistan Timur dianeksasi dan diberi nama Daerah Otonomi Uighur Xinjiang oleh Kekaisaran Manchu pada tahun 1884. Itu adalah negara merdeka dari tahun 1944 sampai 1946. Secara resmi dimasukkan ke dalam Republik Rakyat China pada tanggal 22 Desember 1949.

Tidak puas dengan aturan Komunis China, beberapa kelompok Uighur melancarkan gerakan untuk mendirikan negara bagian terpisah di Xinjiang. China dengan keras menekan gerakan separatis ini.

19.2 juta orang Uighur bukanlah satu-satunya kelompok minoritas yang menghadapi penganiayaan di China. Warga Tibet, Kazakh dan Mongol juga menghadapi nasib yang sama. Ada 59 etnis minoritas yang diakui secara resmi di China. Minoritas ini bukan Tionghoa dan mereka memiliki identitas budaya dan agama mereka sendiri.

Kita harus tahu bahwa tidak ada demokrasi di China, yang sedang diperintah dengan kejam oleh Partai Komunis China, yang tidak menyukai agama dan minoritas. Partai ingin memaksakan bahasa Mandarin dan budaya Tionghoa pada minoritas atas nama persatuan dan integrasi nasional.

Di Hong Kong, wilayah administratif khusus China, situasinya berbeda. Di bawah kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem", Hong Kong, bekas jajahan Inggris, memiliki sistem demokrasi di mana orang menikmati semua jenis kebebasan. Sekarang China ingin menghapus kebebasan rakyat Hong Kong melalui undang-undang kejam yang disebut Undang-Undang Keamanan Nasional, yang disahkan pada tanggal 1 Juli tahun ini.

Kelompok 39 negara di PBB telah membawa masalah Hukum Keamanan Nasional Hong Kong ke Majelis Umum PBB. Undang-undang melarang kata-kata dan perbuatan yang dianggap pemerintah China sebagai separatisme, subversi, terorisme atau kolusi dengan kekuatan asing.

Hukum ini bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan China pada tahun 1997 pada saat serah terima Hong Kong ke Beijing oleh London.

"Kami juga menyerukan kepada China untuk menegakkan otonomi, hak dan kebebasan di Hong Kong dan untuk menghormati kemerdekaan peradilan Hong Kong," kata pernyataan bersama dari 39 negara.

Dengan perilaku agresif dan klaim ekspansionisnya, China telah menjadi ancaman utama bagi negara tetangganya seperti Taiwan, Jepang, India dan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari peta Sembilan garis putusnya yang kontroversial, China mengklaim sebagian kecil dari zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna.

Sumber: https://www.freedomunited.org/

Semakin banyak negara yang secara terbuka melawan China. Misalnya, jumlah negara yang menentang di PBB tentang masalah Xinjiang hanya 23 negara tahun lalu. Tahun ini meningkat menjadi 39 negara.

Pecahnya pandemi COVID-19, yang berasal dari China, telah juga memberikan kontribusi terhadap kemarahan global melawan China.

Menurut survei baru-baru ini yang dilakukan oleh Pew Research Center, dua pertiga orang di 14 negara besar mengatakan mereka tidak berpikir Presiden China Xi Jinping akan dapat menjalankan kebijakan luar negeri yang konstruktif.

Indonesia, rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, secara rutin mengangkat isu Palestina dan Rohingya di forum internasional. Kini saatnya Indonesia mengkritisi kebijakan represif China terhadap Muslim Uighur.

 

Penulis adalah jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.