Thailand Menolak Perencanaan Kanal Kra yang Didanai China

Selat Malaka adalah jalur perairan strategis alami yang terletak di antara Pulau Sumatera di Indonesia dan Semenanjung Malaya (Malay Peninsula). Selat ini dangkal, sempit dan merupakan jalur air terpendek yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan. 

Selat Malaka adalah salah satu jalur air tersibuk di dunia, dengan 200 kapal - termasuk kapal tanker minyak - yang melewati Selat setiap hari atau 75,000 kapal per tahun.

Asia Timur yang makmur, yang meliputi China, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan, sangat bergantung pada Selat Malaka. Sebagian besar energi, ekspor dan impor mereka menggunakan jalur air ini. Seperempat dari barang perdagangan global melewati selat ini.

Selat Malaka memiliki lebar 65 kilometer dan panjang 800 kilometer. Di beberapa tempat, jalur air hanya sedalam 23 meter, dan pada titik sempitnya, jalur air yang bisa dilayari lebarnya sekitar dua kilometer .

Selat ini penting secara strategis untuk Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki dua jalur perairan penting lainnya, yaitu Selat Sunda dan Selat Lombok.

Sebagai hegemon baru, China merasa tidak nyaman dengan Selat Malaka karena 80 persen dari pasokan minyaknya berasal dari Timur Tengah, Angola dan Venezuela dan sebagian besar ekspor dan impor melewati jalur air ini, yang telah menjadi hambatan dalam ambisi global China. China selalu ingin menghindari Selat Malaka.

China, menurut Ian Storey dari ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, menganggap bahwa Selat Malaka sebagian besar dikuasai oleh Amerika Serikat. Musuh utama China di Asia, India, dapat dengan mudah memblokir sisi barat Selat Malaka jika terjadi konfrontasi. Titik sempit yang paling padat ini juga terkenal dengan pembajakan dan kecelakaan.

Ambisi jangka panjang China adalah untuk mengatasi hal "Dilema Malaka" ini, yang pertama kali dicetuskan oleh presiden China Hu Jintao pada tahun 2003, dan mencari alternatif bagi Selat Malaka.

China telah menemukan satu alternatif di Thailand. Dengan membangun Kanal Kra atau Terusan Kra (Kra Canal) , menurut China, akan menjadi alternatif bagi Selat Malaka karena berbagai alasan dan keuntungan. 

Proyek tersebut, yang direncanakan 343 tahun yang lalu oleh Raja Thailand Narai tapi tidak pernah terwujud, bertujuan untuk membangun sebuah terusan buatan besar, sepanjang 120 kilometer, menembus tanah genting Kra (Kra Isthmus) di Thailand.

Kanal Kra ditujukan untuk memotong jarak seperti Kanal Panama dan Kanal Suez. Jika dibangun, rute terusan yang memungkinkan dan layak akan melewati provinsi Krabi, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Songkhla dan Trang.

Memanfaatkan lebar lahan yang relatif sempit antara Teluk Thailand dan Laut Andaman, terusan yang direncanakan - tanpa menggunakan kunci laut - akan menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik dan memotong biaya transportasi serta mengurangi waktu perjalanan laut dua hingga tiga hari dengan memperpendek jarak sejauh 1,200 kilometer di sekitar semenanjung Malaysia dan Singapura.             

Diperkirakan bahwa jika lalu lintas pengiriman dari Selat Malaka dialihkan ke Kanal Kra, total biaya pengiriman minyak tahunan akan berkurang sebesar AS$500 juta.  

Di Thailand, terusan tersebut diharapkan akan menjadi pemicu tumbuhnya kawasan industri untuk industri berat, termasuk fasilitas dok kering dan pembangunan kapal serta pengembangan pelabuhan laut dalam, di pintu masuk kanal.

Untuk membangun Kanal Kra, biaya yang diperlukan sebesar $28 miliar dan membutuhkan 10 tahun untuk menyelesaikannya. Selain itu, $30 miliar lagi dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di sekitar kanal. Pembangunan kanal ini juga akan menyediakan lapangan kerja bagi 30,000 orang.

Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang akan mendanai proyek besar ini?

Tentu saja, China, ekonomi terbesar kedua di dunia, yang ingin menyediakan semua uang, material, peralatan, teknologi dan tenaga kerja untuk membangun Kanal Kra.

Kepentingan China

Beijing tertarik untuk membangun Kanal Kra sebagai bagian dari rencana Belt and Road Initiative (BRI) yang ambisius. Ini akan menghilangkan sebagian besar "Dilema Malaka". Ini juga akan meningkatkan konektivitas maritim antara China selatan dengan Thailand serta pelabuhan Dawei di Myanmar.

Kanal ini akan meningkatkan keamanan energi China dan menghilangkan faktor risiko pada kapalnya. Selain itu, pengaruh China di Thailand, Myanmar dan Kamboja akan meningkat karena negara-negara tersebut akan jatuh dalam "Perangkap Utang" diplomasi Presiden China Xi Jinping. 

China saat ini sedang mengembangkan 1,435 meter jalur kereta api yang membentang sepanjang 734 kilometer dari Nong Khai ke Rayong di Thailand. China juga menawarkan untuk menjual kapal selam ke Thailand dan pinjaman lunak senilai $5 miliar untuk meningkatkan Pangkalan Angkatan Laut Thailand di Sattahip.

China selalu menggunakan perdagangan, investasi, dan pariwisata untuk meningkatkan pengaruhnya di negara-negara. Thailand tidak terkecuali. 

Pada tahun 2019, Thailand mengekspor barang senilai $29 miliar ke China dan mengimpor barang China senilai $46 miliar. Tahun lalu, investasi langsung China di Thailand mencapai $8.6 miliar, menjadikannya investor asing terbesar. Rekor 11 juta turis China mengunjungi Thailand pada tahun 2019 dan mereka menghabiskan $17 miliar di sana.

China akan memiliki kendali penuh atas kanal dan mendikte persyaratan ke Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, yang menggunakan kanal ini. China bertujuan untuk meningkatkan pengaruhnya di kedua sisi pantai selatan Thailand dan meningkatkan kehadirannya di Wilayah Samudra Hindia.

Dengan adanya proyek Kanal Kra, China ingin melengkapi aktivitasnya seperti pembangunan Pangkalan Angkatan Laut Ream di Kamboja, fasilitas kapal selam di Sattahip dan Phang Nga di Thailand, pangkalan kapal selam Pekua di Bangladesh, aktivitas kapal penelitian China di Laut Andaman.

China pertama kali menyatakan minatnya pada proyek Kanal Kra pada tahun 2005. Sejak itu, China telah melobi personel militer Thailand, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun, anggota parlemen dan pengusaha dengan menggunakan segala cara untuk mempengaruhi agar mendapatkan izin pemerintah untuk membangun Kanal Kra. China menandatangani nota kesepahaman dengan Thailand pada tahun 2015 di Guangzhou, China, tentang Kanal Kra.

Pada tahun 2020, Komite Parlemen ad hoc semua partai Thailand melakukan studi tentang kelayakan proyek tersebut. Tetapi masyarakat Thailand sangat terpecah tentang mega proyek ini. Ada sentimen anti-China yang kuat di Thailand.

Implikasi merugikan bagi Thailand

Pada bulan September 2020, pemerintah Thailand, setelah mendengar semua pro dan kontra, memutuskan untuk membatalkan proyek Kanal Kra, karena proyek tersebut tidak layak secara ekonomi dan politik.

Kanal Kra hanya akan mengurangi jarak sepanjang 1,200 kilometer dan itu tidak seperti Kanal Panama, yang mengurangi 7,000 kilometer atau Kanal  Suez, yang mengurangi 13,000 kilometer.

Jika kanal tersebut dibangun, biaya strategis akan lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang mungkin diberikannya. Orang-orang dan beberapa bagian militer mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima pembagian Kapak Emas (Thwan Thong), bentuknya negara Thailand karena kanal ini.

Ini akan semakin mengasingkan negara bagian selatan yang mayoritas Muslim ini dari daratan. Mereka takut bahwa kanal ini akan semakin memperkuat separatisme di provinsi-provinsi selatan seperti Yala, Pattani dan Narathiwat.

Kanal Kra akan membuka wilayah Thailand untuk lalu lintas maritim internasional dan secara signifikan mengganggu kedaulatan Thailand. Ini akan meningkatkan kejahatan terkait narkoba dan aktivitas teroris.

Kanal tersebut akan berdampak buruk bagi flora dan fauna serta sumber daya laut di sekitar wilayah yang akan dibangun kanal tersebut.

Implikasi regional

Kanal Kra jika dibangun akan menimbulkan perpecahan yang dalam di antara negara-negara anggota ASEAN karena akan memberikan manfaat bagi beberapa negara dan berdampak negatif bagi beberapa negara.

China dapat menggunakan kanal ini untuk mengintimidasi beberapa negara ASEAN untuk mencapai tujuannya di Laut China Selatan. 

Kelompok teror, sindikat narkoba dan sindikat kriminal transnasional dapat menggunakan kanal ini untuk operasi mereka.

Kanal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi China untuk memproyeksikan kekuatan angkatan lautnya ke Wilayah Samudra Hindia.

Penghapusan proyek Kanal Kra oleh pemerintah Thailand merupakan pukulan besar bagi ambisi geopolitik dan maritim China.

Sekarang, untuk menggantikan Kanal Kra, Thailand telah memutuskan untuk membangun dua pelabuhan laut dalam di kedua sisi pantai selatannya, dan menghubungkannya melalui jalan raya dan rel.

Menteri Transportasi Thailand, Saksiam Chidchob, mengatakan bahwa "jembatan darat" sepanjang 100-kilometer akan menggantikan Kanal Kra yang menembus tanah genting. Sebuah "jembatan darat" akan membantu Thailand dalam memberikan alternatif atas rute Malaka yang padat, membantunya menjadi pusat transit internasional yang dapat menarik negara anggota ASEAN ini keluar dari kesengsaraan ekonominya.

Memperburuk keadaan, Thailand, tunduk pada tekanan publik, telah menunda kesepakatan untuk membeli kapal selam China senilai $724 juta.

Thailand menunjukkan kemandirian dan keberaniannya dalam membatalkan proyek Kanal Kra. Baru-baru ini, Malaysia juga membatalkan proyek perkeretaapian China yang berbiaya tinggi, anggota ASEAN lainnya harus mengikuti dengan tidak tunduk pada tekanan dan intimidasi China.

Oleh Veeramalla Anjaiah
Penulis adalah seorang wartawan senior yang tinggal di Jakarta.