Jumlah kursi kedokteran di daerah itu telah berlipat ganda karena pemerintah ingin mengubah Jammu dan Kashmir menjadi pusat pariwisata kesehatan. Namun, pandemi COVID-19 telah mengganggu kegiatan akademik.
Karena J&K sekarang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, tingkat korupsi telah menurun di berbagai tingkatan. Lebih banyak dana telah dialokasikan untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, jalur kereta api, jembatan, sekolah, rumah sakit dan bendungan.
Selanjutnya, pekerjaan sedang berlangsung untuk membangun lebih dari 12 jalan di wilayah Jammu dan Kashmir.
Proyek-proyek infrastruktur ini, terutama jalan dan jalur kereta api, tidak hanya menghubungkan berbagai desa dan kota di J&K, tetapi juga J&K dengan seluruh India.
Terlepas dari efek COVID-19, J&K mengekspor barang senilai AS$146.57 juta, terutama produk hortikultura dan kerajinan tangan, ke luar negeri dari bulan April hingga Desember 2019.
J&K dulunya adalah objek wisata utama di India hingga sektor pariwisata mulai terganggu oleh terorisme dan COVID-19. Upaya untuk menghidupkan kembali pariwisata di kawasan ini adalah salah satu tujuan pemerintah saat ini.
Rekor anggaran negara
India telah mengalokasikan rekor anggaran negara sebesar Rs 1.01 lakh crores (sekitar $13 miliar) untuk J&K di tahun finansial 2020-2021, lompatan besar dari Rs 88,911 crores pada tahun 2019-2020. Anggaran J&K yang baru lebih dari tiga kali lipat lebih besar dari anggaran DKI Jakarta tahun 2020, yaitu Rp 47.1 triliun ($3.23 miliar).
J&K memiliki populasi 13.80 juta orang, dengan sekitar 70 persen dari mereka adalah Muslim.
Dari anggaran negara ini, Rs 38,764 crores dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan, meningkat 27 persen dari anggaran pembangunan negara di tahun 2019-2020.
