Namun China baru-baru ini menolak untuk melakukan militerisasi LCS.
Yao Wen, wakil direktur jenderal untuk perencanaan kebijakan departemen Asia Kementerian Luar Negeri China mengatakan kepada wartawan Asia yang meliput Kongres Nasional Partai Komunis China yang ke 19 beberapa waktu lalu di Beijing bahwa Cina tidak berniat untuk melakukan militerisasi.
 "China tidak akan pernah melakukan militerisasi Laut China Selatan," kata Yao, menambahkan bahwa Cina memang telah membangun beberapa struktur seperti mercusuar dan rumah sakit di terumbu karang dan pulau reklamasi.
Tindakan China di LCS meningkatkan kekhawatiran di seluruh dunia. Baik negara penuntut dan negara-negara yang tidak menuntut, termasuk Amerika Serikat, India, Inggris dan Jepang, percaya bahwa banyak tindakan sepihak di Beijing memberikan ancaman serius bagi perdamaian, keamanan, kebebasan navigasi, penerbangan dan penangkapan ikan legal di wilayah tersebut.
Dengan adanya potensi bahaya dalam situasi tersebut, para pemimpin ASEAN harus bersatu secara politis dan mengambil posisi yang sama dalam menghadapi masalah LCS. Mereka harus bekerja keras untuk mempertahankan sentralitas ASEAN di semua masalah regional dan mekanisme keamanan serta mencegah perang dengan cara apa pun.
Mereka juga harus menuntut agar semua sengketa LCS harus diselesaikan melalui cara damai berdasarkan hukum internasional. Mereka harus meminta China untuk menghormati keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) yang berbasis di Den Haag mengenai masalah LCS.
Filipina membawa China ke arbitrase internasional pada tahun 2013 mengenai blokade Scarborough Shoal Filipina, yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) Filipina.
Pada bulan Juli 2016, dalam sebuah keputusan penting, PCA dengan jelas memutuskan bahwa Cina tidak memiliki hak sejarah atas perairan SCS karena Cina telah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan meratifikasinya.
Mayoritas negara meminta Cina untuk menerapkan keputusan PCA karena mengikat secara hukum, namun Beijing, yang memboikot sidang pengadilan, telah menolak keputusan PCA tersebut.
"China dengan bebasnya terus menentang penghakiman 2016 atas sebuah pengadilan internasional yang telah sepatutnya diadakan bahwa China telah melanggar persyaratan UNCLOS di Laut China Selatan. Manila, 'penggugat', yang memenangkan sidang melawan Beijing, memilih untuk tidak menekan pelaksanaannya. Presiden Filipina Rodrigo Duterte malah nyaris meraih kekalahan dari mulut kemenangan, tergoda oleh prospek pendanaan China, ketakutan akan kemarahan China, dan kecerobohan penangkalan AS," kata Donald K. Emmerson dari Stanford University dalam sebuah komentar di sebuah buletin Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) baru-baru ini.
Keputusan PCA merupakan pukulan besar bagi kedudukan internasional Beijing.
