Negara ini memperoleh pendapatan melalui biaya yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan izin tinggal, izin kerja di negara tersebut, bea masuk dan juga transaksi keuangan. Negara ini hanya mengenakan pajak bea pada sebagian besar barang yang diimpor ke Pulau Cayman dengan tariff 22% sampai dengan 27%.
Negara Swiss juga menjadi pilihan surga pajak dikarenakan pajak yang dikenakan kepada perusahaan asing dan orang pribadi asing. Dimana pemerintah nasional menawarkan keringan pajak yang cukup signifikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki 10% kepemilikan saham perusahaan lain.
Negara Hongkong juga salah satu surga pajak yang terkemuka di dunia, karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang melindungi asset dan harta penduduk dan juga perusahaan-perusahaan asing. Di Negara tersebut penduduk yang memperoleh penghasilan hanya membayar pajak antara tariff 2% dan tariff 17% disesuaikan dengan gaji, sementara penduduk yang mendapatkan penghasilannya diluar batas pulau sama sekali tidak dikenakan yang namanya pajak penghasilan.
Singapur juga turut menjadi surge pajak bagi para investor dikarenakan memiliki pajak dengan tariff yang rendah dan adanya insentif-insentif lain yang tidak terlalu membebankan investor.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Mengapa Indonesia tidak menjadi negara tax haven?
Indonesia sendiri memerangi aktivitas tersebut. Bahkan menteri keuangan Sri Mulyani pernah mengemukakan bahwa tidak akan ada lagi negara tax haven atau low tax jurisdiction. Oleh sebab itu, negara Indonesia sudah join dengan berbagai asosiasi internasional dengan tujuan meningkatkan transparansi perpajakan.
Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota G-20 yang menolak keras praktik penghindaran pajak dan menginginkan transparansi data pajak agar tidak dicap rezim rahasia atau sering disebut dengan istilah secrecy. Kesiapan infrastruktur dan juga pengawasan yang ketat serta akuntabilitas juga sangat diperlukan  dimana harus ada konektivitas surga pajak atau suaka pajak dengan sector rill.
Negara-negara yang telah dirugikan oleh kebijakan pajak negara tax haven telah sepakat untuk bersama-sama membuka data perpajakannya. Dibuat sharing termasuk informasi yang ada dan juga aturan yang ada didalamnya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam organisasi BEPS, sebuah negara-negara anggota organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan atau (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). BEPS adalah bentuk penyikapan Indonesia dan negara-negara didunia untuk menghindari dari pajak yang berupaya mencari manfaat dari negara-negara atau wilayah yang memiliki penawaran pajak rendah atau tax haven countries.Â
Negara-negara anggota G20 juga sepakat dalam membangun informasi-informasi dan koordinasi aturan. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki perjanjian pajak atau tax treaty, khususnya bagi tax haven countries. Langkah tersebut dilakukan karena mengingat negara Indonesia tidak lepas dari praktik BEPS karena perusahaan-perusahaan multinasional yang masih sering melakukan transfer pricing yang masih banyak terdapat di Indonesia.
Referensi :
