Mohon tunggu...
Anis Fuadi
Anis Fuadi Mohon Tunggu... -

Pemimpin Redaksi Majalah TRIAS Politika, Owner of Tshirt Anak Negeri (clothing industry), Journalist, Book Editor, energetic, humble, smart.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Lelang Kursi Camat dan Lurah ala Jokowi

8 April 2013   05:00 Diperbarui: 24 Juni 2015   15:32 1137
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sumber pendanaannya, masih kata Ahok, Pemprov DKI akan menggandeng sejumlah Kedutaan Besar Negara-negara sahabat untuk mau mengucurkan program CSR-nya.

"Kayak USAID dan AUSAID untuk bayar bikin seleksi. Kan jualannya begini, 'Eh Pak, kami ini mau lakukan tes reformasi birokrasi, tapi kami tidak punya uang di APBD. Kan nggakdianggarkan. Boleh tidak Anda bantu. Kan mereka selalu menunjukkan mau bantu Indonesia. Kok nggak mau Bantu," tutur Ahok.


Syarat pelamar

Ihwal syarat bagi pelamar, Wagub Ahok menjelaskan bahwa setiap peserta seleksi calon camat dan lurah di DKI Jakarta wajib membuat proposal pembangunan di wilayahnya. Peserta lelang jabatan itu juga harus membuat program kerja sesuai wilayah yang dituju serta harus tersinkronisasi dengan program Gubernur Jokowi.

Selain menyerahkan proposal program pembangunan untuk kecamatan dan kelurahan yang dituju, calon camat dan lurah juga akan melalui fit and proper test. Melalui tahapan itu, diharapkan bisa cocok dengan walikota dan cocok juga dengan masyarakat yang akan dipimpinnya.

"Lurah dan camat harus tahu wilayahnya dan program kerjanya harus tersinkronisasi dengan program kerja Pak Gubernur," ujar  Wagub Ahok.

"Program yang dikerjakan camat dan lurah selama ini masih belum sejalan dengan program gubernur. Misalnya, dalam penertiban PKL yang terkesan dilakukan sembarang serta tidak disertai solusi. Seharusnya, sebelum PKL ditertibkan terlebih dulu dicarikan tempat, ditata, dikasih izin, dan diperbaiki lokasi baru. Pendanaan bisa dicari dari program CSR swasta."

Untuk pendanaan itu, lanjut Ahok, seperti yang dilakukan Gubernur Jokowi saat m e l i b a t k a n Bank DKI dalam penataan PKL di sekitar Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.

Inilah yang harus dicontoh oleh para camat maupun lurah. "Sebenarnya kan sudah ada bocoran-bocoran dari pak gubernur. Sekarang tinggal masing-masing camat atau lurah mengajukan," ungkapnya.

Kepada harian sore Suara Pembaruan, sejumlah camat dan lurah yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak mempersoalkan rencana Gubernur Jokowi melelang jabatan camat dan lurah tersebut. Para camat dan lurah itu mengaku siap berkompetisi secara sehat untuk memajukan wilayahnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun