Ajaran dharma tentu tidak memiliki benefit apabila tidak dipraktikan secara nyata. Di Bali, yang merupakan lokasi sentral dari masyarakat Hindu, banyak sekali orang yang bersuara bahwa dirinya telah memahami esensi dari ajaran dharma. Pernyataan tersebut sering dikemukakan oleh para politisi yang menggunakan agama sebagai gimmick kampanye. Padahal nyatanya, mereka adalah oknum-oknum koruptor di Provinsi Bali.
Implementasi Dharma dalam kehidupan melibatkan banyak usaha untuk mengendalikan diri. Manusia begitu terikat dengan hawa nafsu sejak kelahirannya. Dari kecil kita memiliki nafsu yang berawal nafsu untuk makan. Beranjak menjadi lebih dewasa, nafsu itu berkembang menjadi lebih liar, seperti nafsu untuk mendapatkan harta, kekuasaan, lawan jenis, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk mempraktikkan ajaran kebenaran (Dharma), kita perlu berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu terlebih dahulu. Setelah itu, baru lah kita bisa menimbang tindakan mana yang benar serta tindakan mana yang salah.
b. Tindakan Preventif untuk Mengatasi Korupsi Berdasarkan Agama Hindu
Korupsi adalah momok yang menggerogoti tatanan moral dan keadilan dalam masyarakat. Menghadapi tantangan ini, ajaran agama Hindu menawarkan landasan moral yang kokoh untuk mencegah korupsi melalui penanaman nilai-nilai Dharma, yang mencakup Asteya dan Satya, serta pembentukan lingkungan yang anti korupsi.
Dharma, sebagai prinsip kebenaran dan kewajiban moral, merupakan fondasi utama dalam ajaran Hindu yang dapat digunakan untuk membangun karakter anti korupsi. Penanaman ajaran Dharma harus dimulai sejak dini, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan pendidikan. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Orang tua dapat mendidik anak-anak mengenai betapa pentingnya menjalankan kebenaran, tidak hanya kepada keluarga tetapi juga kepada masyarakat luas. Pendidikan formal juga harus tetap memasukkan nilai-nilai Dharma dalam buku pegangan siswa untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya integritas dan kejujuran.
Asteya sebagai salah satu nilai utama dalam Dharma relevan dengan pencegahan korupsi, tidak hanya mengajarkan untuk tidak mengambil barang milik orang lain, tetapi juga untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan demi keuntungan pribadi. Dengan menanamkan nilai Asteya, individu diharapkan untuk hidup dalam kejujuran dan menghormati hak milik orang lain. Dalam konteks ini, pendidikan karakter yang berfokus pada integritas dan tanggung jawab sangat penting. Setiap individu harus diajarkan untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan untuk selalu bertindak adil dan jujur.
Satya adalah nilai lain yang krusial dalam pencegahan korupsi. Satya menekankan pentingnya hidup dalam kejujuran dan berkata benar dalam setiap situasi. Menanamkan nilai Satya dalam diri setiap individu akan membangun budaya kejujuran yang kuat, di mana setiap orang merasa bertanggung jawab untuk menjaga integritas pribadi dan profesional. Dalam lingkungan kerja, penerapan Satya dapat dilakukan melalui transparansi dalam segala aktivitas, audit yang jujur dan terbuka, serta mendorong whistleblowing atau pelaporan pelanggaran dengan perlindungan yang memadai.
Selain penanaman nilai-nilai Dharma, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anti korupsi. Lingkungan yang sehat dan berintegritas akan membentuk individu-individu yang juga berintegritas. Pembentukan lingkungan anti korupsi dapat dimulai dari institusi pendidikan, di mana aturan yang tegas dan disiplin harus diterapkan. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat di mana kejujuran dan integritas dihargai dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan akademik.
Di lingkungan kerja, penerapan sistem yang transparan dan akuntabel sangat penting. Perusahaan dan institusi harus menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin yang berintegritas harus memberikan teladan dan memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami pentingnya menjalankan tugas dengan jujur dan adil. Pelatihan berkala tentang etika dan anti korupsi juga perlu dilakukan untuk menjaga kesadaran dan komitmen seluruh anggota organisasi.
Pemerintah juga memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan anti korupsi. Kebijakan yang transparan dan sistem hukum yang tegas harus diterapkan untuk menindak segala bentuk korupsi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pejabat publik memahami tanggung jawab mereka untuk melayani masyarakat dengan integritas dan kejujuran.
c. Renungan
