Ribuan karyawan honorer kategori dua (K2), yang mayoritas guru, melakukan aksi demonstrasi di seberang Istana sejak Selasa (30/10). Para guru yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia itu menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Para tenaga honorer yang bergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) itu meminta pemerintah menghargai apa yang sudah dilakukan para guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa. Pemerintah pun diminta berpihak kepada para guru honorer.
Menurut rilis yang dikeluarkan, mereka berdemo karena menolak skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tuntutan mereka tetap sama yakni mendesak agar diangkat menjadi CPNS.
Koordinator lapangan aksi demo tersebut, Titi Nurbaiti, mengatakan pihaknya tidak akan beranjak pergi jika tidak ada kepastian dari pemerintah. Bahkan hingga bermalam di seberang Istana.
Hingga akhirnya, mereka merasa kecewa karena Presiden Jokowi terkesan menghindari para guru honorer yang sudah datang ke Istana untuk menagih janji itu. Pasalnya, Presiden hari itu tidak menemui massa aksi. Â
Alasan Presiden Jokowi Tak Bisa Temui Pendemo
Dalam demonstrasi itu, Presiden Jokowi disebut tak menghargai jasa para guru honorer atau tenaga pemerintah honorer yang telah mengabdi puluhan tahun. Pasalnya, Presiden tak mau menemui para demonstran di seberang Istana.
Bahkan lebih jauh lagi, disebutkan bahwa Jokowi sudah tak membutuhkan suara dan dukungan pada pegawai K2 itu pada Pemilu 2019 nanti. Padahal, menurut Titi, jumlah mereka cukup besar, yakni mencapai 438.000.
Terlepas dari persoalan politik, klaim berlebihan dari para pendemo itu bisa dikatakan  hanya prasangka negatif saja. Sebab, pada dasarnya, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki perhatian yang sangat besar pada urusan pengangkatan CPNS ini.
Mandegnya ribuan tenaga honorer yang tak bisa diangkat menjadi CPNS itu merupakan persoalan kompleks dari warisan pemerintahan sebelumnya. Hingga saat ini, pemerintah terus mengurai masalah tersebut hingga bisa memenuhi aspirasi semua stakeholder.
Adapun soal Presiden yang tak bisa menemui para demonstran itu merupakan persoalan lain. Ketidakhadiran Presiden tak bisa serta merta disimpulkan bahwa Jokowi tak memiliki keberpihakkan pada tenaga honorer itu.
