Fondasi di Singapura dalam Menerapkan Kebijakan Publik

meminimalisir praktik yang bisa melemahkan hubungan antara pekerjaan dan penghargaan;

insentif ekonomi dipertahankan;

menjamin setiap orang mempunyai kesempata yang sama, tapi

di mana asas "masing-masing sesuai dengan kemampuannya" tetap menjadi dasar.

3. Orientasi Hasil, bukan Ideologi

Mengingat keadaan Singapura yang tidak mempunyai sumber daya alam, tidak mengherankan bila kebijakan diadopsi tidak berbasis pada pertimbangan ideologis tapi pada perhitungan pragmatis tentang apa akan bisa dilakukan. 

Pembuatan kebijakan di Singapura perhatian utamanya adalah efektivitas kebijakan dan hasilnya. Sebagai contoh, tidak adanya sektor swasta yang layak untuk mendorong pembangunan ekonomi berarti negara harus memimpin untuk memfasilitasi pengembangan sektor industri.

4. Self Reliance

Akhirnya, yang harus ditanakan kepada masyarakat adalah prinsip kemandirian. Populasi terus-menerus mengingatkan bahwa, "tidak ada yang berhutang kita hidup." Masyarakat Singapura hanya bergantung pada kualitas para pemimpinnya, dan kemampuan mereka untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang. Singapura menganggap bahwa hubungannya dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia adalah tidak ada teman tetap dan tidak ada musuh permanen, hanya kepentingan permanen.

5. Kestabilan Domestik: Menyeimbangkan Kepentingan di dalam Masyarakat yang Beragam

Sektor publik Singapura bersifat klinis dan menerapkan kebijakan yang diperlukan namun kurang populer, salah satunya nilai inti sektor publik untuk menjaga stabilitas sosial dan perdamaian domestik.