Kita mulai saja dari mekanismenya. Mungkin saja memang sudah langsung dan umum, coblos sendiri di bilik suara bagi seluruh rakyat yang punya hak suara. Tapi apakah kondisinya sungguh bebas dan rahasia?
Misalnya saja, apakah para ASN dan keluarganya betul-betul dalam kondisi yang bebas dalam menentukan pilihannya? Apakah betul -- apalagi di daerah -- bahwa ASN dan keluarganya tidak dipantau oleh tentakel penguasa daerah? Sehingga kebebasannya sesungguhnya sudah terpasung, dan kerahasiaannya pun pada esensinya sudah terbongkar.
Mengapa ini bisa terjadi? Yah lantaran dalam kenyataan politik praktis yang dipahami umum sebagai proses perebutan kekuasaan, politik uang dengan segala bentuk manipulasinya masih pekat melumuri dan menodai manajemen atau pengelolaan proses pemilu.
Inilah yang kita sebut sebagai para pencuri suara tuhan yang seyogianya direpresentasikan oleh suara rakyat yang keluar dari hati nurani lewat pertimbangan hikmat dan kebijaksanaan.Â
Belum lagi kalau kita menilik aspek jurdilnya. Sikap jujur dan adil, terutama dari sisi para pemilihnya. Apakah para partisipan politik dalam setiap pemilu sudah dengan jujur dan adil dalam menimbang perkara untuk memilih pemimpin yang sungguh baik.
Pertimbangan-pertimbangan yang tidak dilaburi kepentingan egosentris dan kabut pengetahuan akibat apatisme dan sikap masa bodoh.
Apakah kondisi rakyat pemilih sungguh berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan (sikap jujur dan adil) dalam menentukan pilihan?
Memang awalnya kekuasaan politik itu diberikan mandatnya oleh rakyat, namun rakyat hanya memiliki kekuasaan itu pada saat pemilu. Pasca pemilu kekuasaan itu telah berpindah ke tangan para  penguasa yang mereka pilih sendiri. Paling tidak untuk lima tahun kedepan.
Tentu kita sebagai rakyat menginginkan negara kita dipimpin oleh suatu administrasi pemerintahan yang penuh dengan hikmat serta kebijaksanaan. Sehingga segala keputusan politik (kebijakan publik) Â adalah selalu berprinsip 'bonum publicum'. Semata-mata demi kemaslahatan rakyat banyak.
Keputusan (kebijakan) dalam proses demokrasi pertama-tama selalu difasilitasi melalui suatu musyawarah, diskusi, kondisi dialektis dalam suatu diskursus yang sehat dan cerdas. Artinya wacana bermutu yang terarah semata-mata demi pertimbangan 'bonum-commune' (demi kemaslahatan rakyat).
Demi efisiensi, bahwa pengelolaan urusan publik perlu diputuskan dalam kurun waktu tertentu (tidak bisa berlarut-larut), maka kita mempercayakan proses pengambilan keputusan itu lewat perwakilan kita di pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif).
