Selanjutnya, peran KPK dalam bidang edukasi adalah melakukan peluncuran aplikasi JAGA Bansos, sebagai respons perintah dalam menangani kasus permasalahan dana bantuan sosial Covid-19 salah sasaran. JAGA Bansos merupakan aplikasi yang memberikan informasi mengenai dana bantuan sosial Covid-19, dan juga sebagai aplikasi dimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan atas tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan bansos di lapangan, yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat aktif berpartisipasi melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pengalokasian bantuan sosial Covid-19 di Indonesia.
Selain KPK yang berwenang untuk melaksanakan langkah kebijakan pengawasan dan penyelidikan dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial Covid-19 yang di korupsi, ada lembaga lain yang ikut turut membantu dalam melakukan tindakan pengawasan dan pencegahan dalam penyalahgunaan dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia yaitu BPK. BPK berperan dalam membantu masyarakat untuk dapat turut aktif melakukan pengaduan dan pengawasan, serta memberikan informasi kepada BPK untuk dapat melakukan pemeriksaan, kemudian dapat ditindaklanjuti apabila, ditemukan penyelewangan dalam penyalahgunaan anggaran dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia.
Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan- kebijakan langkah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintahan negara seperti KPK, BPK, dan BPKP diharapkan korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 di Indonesia tidak terulang kembali. Agar masyarakat dapat menikmati dan menerima hak- haknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga tidak ada lagi kasus yang membawa kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara.
III. KesimpulanÂ
Kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab banyak membawa dampak kerugian bagi masyarakat dan juga perekonomian di Indonesia. Kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerima bansos dan proses penyaluran dana bansos, serta kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana covid-19 di Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan- kebijakan langkah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintahan negara seperti KPK, BPK, dan BPKP diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya bagi korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 di Indonesia ini. Agar masyarakat dapat menikmati dan menerima hak- haknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga, tidak ada lagi kasus yang membawa kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara.
Â
Â
Â
Daftar Pusataka
Â
Peraturan Undang-Undang:
