Melintasi Pasifik: Mengkaji Perbedaan Lanskap Politik Antara Amerika Serikat dengan Indonesia

Bagi masyarakat Indonesia yang mengamati Amerika Serikat (AS), perbedaan mencolok dalam lanskap politik di antara kedua negara akan terlihat jelas. Meskipun keduanya menganut sistem demokrasi, terdapat variasi signifikan dalam cara kedua negara tersebut menjalankan skema politik. 

Memahami perbedaan ini menjadi penting bagi interaksi dan kolaborasi yang efektif antara kedua negara, baik pada tingkat individu maupun nasional. Hal ini termasuk ketertarikan personal dari individu yang ingin memprediksi hubungan antar-kedua negara dengan adanya transformasi penting pada keduanya melalui pemilihan umum 2024 di AS dan Indonesia.

Struktur Sistem Politik: Persamaan dan Perbedaan Mendasar

AS memiliki bentuk pemerintahan berbasis federal yang mendelegasikan kewenangan negara kepada 50 negara bagian dalam berbagai isu, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

Sebagai contoh, California memiliki kebijakan imigrasi yang lebih progresif dibandingkan Texas; Colorado telah melegalkan ganja untuk penggunaan rekreasi, sedangkan penggunaan ganja untuk rekreasi ilegal di Louisiana. 

Perbedaan ini menghasilkan variasi kebijakan yang signifikan di seluruh AS. Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang memusatkan kontrol pada pemerintah nasional, memungkinkan koordinasi, dan menciptakan keseragaman kebijakan di seluruh wilayah. 

Dengan kata lain, ganja untuk kegunaan rekreasi akan selalu ilegal di Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, maupun provinsi lainnya. Sistem ini memungkinkan pemerintah merumuskan dan menerapkan kebijakan nasional yang konsisten.

Struktur Institusi Pemerintahan: Pemisahan Kekuasaan vs. Fusi

AS memiliki sistem checks and balances yang kuat tertanam dalam struktur pemerintahan. Pemerintahan AS yang terbagi menjadi kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dirancang begitu ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang pemerintahan. 

Dalam praktik, Kongres dapat memakzulkan Presiden melalui proses impeachment. Mahkamah Agung dapat membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional. 

Di Indonesia, sekalipun adanya trias politica, Presiden memiliki kewenangan eksekutif yang cukup signifikan dibandingkan dua cabang pemerintahan lainnya dan dapat memengaruhi legislatif dan yudikatif sekalipun struktur pemerintahan yang mengakui kesetaraan ketiga cabang tersebut. 

Dalam praktik sebagai contoh, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada tahun 2020 tanpa persetujuan DPR. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien, namun berpotensi memicu konsentrasi kekuasaan pada eksekutif semata. 

Selain itu, praktik kekuasaan di Indonesia pada tingkat nasional akan diturunkan ke tingkat pemerintahan provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Hal ini tentu berbeda di AS yang memiliki struktur institusi yang berbeda-beda ketika diturunkan ke tingkat negara bagian, daerah, atau kota. 

Dengan kata lain, konsistensi dalam menjalankan fungsi pemerintah akan relatif mudah diawasi dibandingkan di Indonesia dibandingkan AS, tetapi menjadikan Indonesia rawan akan praktik-praktik dengan check and balance yang kurang dapat dijalankan secara optimal dibandingkan AS.

Dominasi Partai Politik: Sistem Dua Partai vs. Multi-Partai

Lanskap politik AS didominasi oleh dua partai utama, Demokrat dan Republik, yang menawarkan stabilitas politik tetapi membatasi keragaman pandangan dan memicu polarisasi. 

Sebagai contoh, perdebatan tentang isu aborsi dan kontrol senjata seringkali terpolarisasi dengan keberadaan dua partai tersebut yang memiliki haluan yang saling bertentangan. Sistem ini dapat membuat frustasi pada pemilih yang tidak merasa terwakili oleh ideologi yang dianut oleh kedua partai utama. 

Di Indonesia, sistem multi-partai dengan belasan partai politik yang terdaftar memungkinkan representasi yang lebih beragam dan fleksibilitas dalam pembentukan koalisi. Sistem ini menghasilkan pemerintahan yang lebih mengedepankan kerja sama dan responsif terhadap berbagai kepentingan, sehingga dominasi ideologi ekstrim tidak mungkin terjadi.

Dimensi Partisipasi Politik dan Budaya Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tingkat partisipasi pemilih di AS yang rendah (50-60%) menimbulkan pertanyaan tentang representasi dan akuntabilitas pejabat terpilih. Faktor yang berkontribusi meliputi kompleksitas proses pemilu, kurangnya informasi bagi pemilih, dan kampanye politik yang relatif selalu negatif dan apatis terhadap ideologi lainnya. 

Di Indonesia, partisipasi pemilih yang umumnya tinggi (lebih dari 70%) menunjukkan tingkat engagement masyarakat yang juga tinggi dalam proses demokrasi. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran dalam aspek kualitas informasi dan pengaruh uang dalam politik, serta munculnya politik identitas dan kampanye yang menjadi lebih agresif. 

Dalam aspek pembiayaan kampanye politik, AS dan Indonesia menerapkan sistem yang sangat berbeda. Meskipun regulasi pendanaan kampanye di AS sangat ketat, sumbangan besar dari individu dan perusahaan masih signifikan yang menimbulkan kekhawatiran akan pengaruh uang dalam penentuan kebijakan terkait urusan-urusan yang melibatkan kepentingan korporasi dan potensi korupsi. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang tidak proporsional dengan kecenderungan yang mengedepankan kepentingan dari kelompok-kelompok kaya dan berkuasa. 

Di Indonesia, regulasi yang lebih ketat terkait pengeluaran kampanye masih memiliki celah dan masalah penegakan hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan memicu politik uang yang langsung menargetkan pemilih, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan kampanye.

Lanskap media yang juga memainkan peran penting dalam pemilihan umum memiliki corak yang sangat berbeda antara AS dengan Indonesia. AS memiliki keberadaan media yang beragam dengan outlet berita swasta dan publik. Namun, terdapat kekhawatiran tentang bias media dan polarisasi, yang dapat menghambat diskusi yang terstruktur dan menciptakan ruang gema di antara pemilih. 

Media-media AS yang hampir semuanya terbagi dalam dua spektrum ideologi yang berbeda sering kali dituduh condong ke partisan tertentu, yang memperdalam perpecahan politik dan membatasi paparan terhadap perspektif yang beragam dari spektrum lainnya. Jejaring sosial yang melibatkan pemilih yang terbagi pada dua spektrum tersebut juga sering berkontribusi pada polarisasi melalui algoritma yang memperkuat informasi yang selaras dengan pandangan pengguna tertentu yang berakibat pada perpecahaan di antara masyarakat AS. 

Lanskap media di Indonesia baru berkembang secara lebih bebas setelah reformasi pada tahun 1998, dengan campuran media milik negara dan swasta. Akan tetapi, sejumlah tantangan utama masih tetap ada yang meliputi potensi sensor dan kontrol pemerintah terhadap media dalam aspek-aspek tertentu, ketimpangan akses dan literasi media di berbagai daerah, kurangnya jurnalisme investigasi dan independen yang kuat, serta munculnya berita palsu dan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik. 

Dengan kata lain, AS memiliki kebebasan media yang lebih besar, tetapi menghadapi tantangan polarisasi dan bias. Indonesia di sisi lain memiliki potensi kontrol pemerintah yang lebih kuat, tetapi terus berkembang menuju lanskap media yang lebih beragam terutama dalam aspek cakupan ideologis. 

Hal ini berdampak pada kualitas informasi dan keterbukaan terhadap perspektif yang beragam dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang diinformasikan dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Media di kedua negara berperan sebagai alat yang dapat ‘mendidik’ pemilih sebelum menentukan keputusan, akuntabilitas, dan membangun konsensus, tetapi masih dapat memicu konflik atau disinformasi.

Prioritas Kebijakan dan Hasil: Pengangkatan Isu-isu Penting dalam Sistem Politik

Meskipun kedua negara menganut sistem demokrasi, prioritas dan hasil kebijakan di AS dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sekalipun demikian, isu-isu yang selalu dianggap penting di antara kedua negara meliputi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 

AS memiliki skema asuransi campuran publik-swasta di antara penduduknya, namun jutaan orang tidak memiliki asuransi dan sering menghadapi masalah biaya kesehatan yang tinggi. Pengeluaran kesehatan di AS diperkirakan mencapai 19,7% PDB (2021). 

Hal ini berdampak pada keterjangkauan dan kualitas perawatan kesehatan sebagai sumber ketimpangan sosial dan kecemasan bagi masyarakat. Indonesia memiliki layanan kesehatan publik yang banyak disubsidi oleh pemerintah (melalui BPJS Kesehatan) dengan pilihan asuransi swasta yang tetap ada dalam jangkauan yang terbatas. Pengeluaran kesehatan Indonesia diperkirakan mencapai 4,3% PDB (2020). Hal ini berdampak pada aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat luas yang lebih terjamin, tetapi kualitas dan ketersediaan fasilitas medis masih menjadi tantangan. 

Dalam aspek pendidikan, AS memiliki sistem yang sudah terkenal di dunia, tetapi terdapat disparitas antara sekolah negeri dengan swasta. Utang pinjaman mahasiswa juga membebani banyak lulusan perguruan tinggi akibat biaya pendidikan yang sangat mahal di AS. 

Pengeluaran pendidikan AS mencapai 5,7% PDB (2020). Hal ini berdampak pada kualitas pendidikan yang tidak merata, akses untuk kelompok kurang mampu yang terbatas, dan beban utang lulusan yang menghambat mobilitas sosial. Indonesia sendiri berusaha memberikan akses pendidikan agar lebih inklusif, tetapi di saat yang bersamaan menghadapi masalah kekurangan guru dan keterbatasan infrastruktur. 

Pengeluaran pendidikan Indonesia mencapai 3,5% PDB (2020). Hal ini berdampak pada akses pendidikan yang lebih terbuka, tetapi kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar masih memerlukan perhatian serius. 

Dalam aspek kesejahteraan sosial, AS menerapkan skema yang kompleks melalui program Social Security atau tunjangan pengangguran, tetapi menghadapi tantangan pendanaan dan kritik terkait kecukupan dana. Hal ini berdampak pada kesejahteraan sosial yang relatif terjamin bagi sebagian masyarakat, tetapi program yang berlaku dikritik sebagai beban anggaran dan tidak selalu efektif mengurangi kemiskinan.

Indonesia memiliki jaringan pendukung kesejahteraan sosial yang kurang komprehensif dibandingkan AS, tetapi inisiatif seperti BPJS Kesehatan dan KIP yang bertujuan mengatasi kesenjangan sosial menjadi alternatif penting. Hal ini berdampak pada tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih tinggi, sehingga program jaminan sosial memerlukan perluasan dan perbaikan efektivitas.

AS vs. Indonesia: Dua Negara yang Setara Tetapi Berbeda

Perbandingan sistem politik dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan AS dan Indonesia memperlihatkan bahwa demokrasi dapat terwujud dalam berbagai bentuk dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Memahami perbedaan ini bermanfaat untuk menjalin kolaborasi yang lebih efektif antar-kedua negara dengan memanfaatkan keahlian dan pengalaman masing-masing, mempelajari praktik terbaik dari kedua sistem untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan kebijakan di masing-masing negara, serta menyadari bahwa tidak ada sistem politik yang sempurna dan setiap negara terus berevolusi dalam pencarian sistem yang efektif ataupun sesuai dengan karakteristik masyarakat. 

Artikel ini hanya sebagai gambaran umum dan tidak mencakup semua aspek perbedaan kedua negara  tetapi dapat menjadi media yang membantu untuk analisis kritis  yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memahami secara komprehensif realitas politik dan sosial kedua negara dan menjadi pembanding sebagai agen pembangunan yang aktif di negara sendiri.