Mohon tunggu...
Andi Ansyori
Andi Ansyori Mohon Tunggu... advokat -

selalu ingin belajar, bersahabat, menambah pengetahuan " Tidak ada salahnya baik dengan orang " dan lebih senang mendalami masalah hukum

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ini Pelindung Ahok pada Kasus RS Sumber Waras

18 April 2016   18:28 Diperbarui: 18 April 2016   19:44 9596
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Salah besar pandangan pesaing Ahok selama ini yang menilai miring  solah olah ada keberpihakan  KPK kepada Ahok terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras adalah kedekatan emosional. Akibat kedekatan emosional itu, maka dugaan mereka KPK sengaja berlambat lamat menangni kasus RS Sumber Waras.

Pandangan seperti itu salah besar. KPK Profesioanl dan independen. Jika memang terbukti usahkan Ahok, menteri yang masih aktifpun mereka tak segan segan untuk mencokoknya.

Pada kasus dugaan Korupsi RS Sumber Waras, KPK memang belum meningkatkan dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan.

 Bukan berarti KPK melindungi Ahok....Bukan !!!

Tetapi lebih kepada belum ditemukannya adanya unsur kerugian negara pada pembelian lahan RS Sumber Waras dimaksud.

Ini yang dimaksud penulis “  pelindung Ahok “ sebagaimana judul diatas.

Ahok melindungi dirinya sendiri. Dengan cara Ahok tidak melakukan perbuatan korupsi !

Apa yang dimaksud  kerugian negara menurut temuan BPK ?

Disini ironisnya. Lembaga Tinggi Negara BPK, satu satu lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pemeriksaan keuangan kepada institusi pemerintah pusat dan daerah, ternyata Laporan hasil Pemeriksaannya (LHP)  terhadap APBD DKI 2014 dibuat asal asalan dengan banyak menyembunyikan kebenaran. .

Akibatnya berbuntut  panjang institusi terperiksa yakni Pemprov DKI, akhirnya melakukan perlawan dan terbongkarlah bahwa LHP BPK DKI tersebut penuh dengan rekayasa. 

Persoalannya menjadi panjang dan ujung ujungnya mencemarkan kredebilitas Lembaga BPK, manakalah KPK yang dilapori dan diberi LHP BKP tersebut, juga ikut ikutan tidak mempercayai LHP BPK.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun