Jelas jika saat ini sedang terjadi 'benturan kepentingan' diantara pengurus teras PSSI 2011-2015. Indikatornya apalagi kalau bukan karena uang dan kekuasaan. Penentuan manajer untuk timnas senior untuk Pra Piala Asia, yang dijabat oleh Bupati Sarmi (Papua) sebelumnya disebut-sebut tak terlepas dari aroma kepentingan bisnis Sihar Sitorus dan Limbong. Sekarang, langkah yang sama dilakukan oleh Habil Marati, tentunya dengan memanfaatkan situasi dan dukungan orang-orang yang oportunis.
Boleh dikata sudah terjadi perpecahan diantara Exco PSSI. Atau persisnya, 'kebobrokan' PSSI Djohar semakin terbuka. Kian jelas adanya perpecahan karena perebutan UANG DAN KEKUASAAN.
Kemenpora sendiri telah mendukung pengelolaan Timnas U-23 kepada Satlak Prima dari KONI Pusat. Masalahnya, dukungan finansial untuk Satlak Prima diberikan oleh Kemenpora. Tinggal bagaimana penekanan dari Roy Suryo kepada PSSI Djohar agar benar-benar menyerahkan pengelolaan Timnas U-23 kepada Satlak Prima dan tidak mencampuri teknis proses pembinaannya.
Pengelolaan Timnas U23 sendiri oleh Satlak Prima sangat mungkin ditentang habis-habisan oleh PSSI dengan mengajukan alasan bahwa itu bisa dianggap sebagai intervensi pemerintah. Untuk itu, tidak ada salahnya jika ada petunjuk dari AFC yang sudah diserahi FIFA untuk menyelesaikan konflik PSSI.
Kemenpora sendiri sebenarnya sudah memperoleh petunjuk dari AFC. Namun, Eko Indradjit yang menjadi utusan dari Kantor Kemenpora untuk menemui acting Presiden AFC Zhang Jilong, justru bukan tokoh yang memahami seluk-beluk permasalahan sepakbola nasional. Karena itu, patut dikritisi bagaimana Roy Suryo bisa 'mengolah' pemikirannya secara optimal bila ia tidak memperoleh dukungan maksimal dari orang-orang di sekelilingnya. Kita tunggu apa gerangan yang telah dikantongi Pak Suryo atas apa yang disebutnya petunjuk FIFA ? Namun yang pasti FIFA bukanlah organisasi yang tidak konsisten semau gue semacam PSSI, FIFA selalu konsisten dengan apa yang telah diputuskan bersama.Sejatinya memang demikian bahwa sebuah organisasi dianggap sehat apabila keputusan tertinggi ada ditangan anggota bukan ditangan Ketua.Nah jika demikian, pelaksanaan MOU kuala Lumpur tak dapat diganggu gugat dan Voters Solo adalah sebuah kunci penyelesaian konflik PSSI yang sudah semakin parah ini. Dan hampir dipastikan Djohar akan turun tahta.
Dan kini puncak kekacauan dan kehancuran ditubuh PSSI sendiri ketika Djohar melalui Badan Tim Nasional (BTN) bentukannya memanggil beberapa nama pemain untuk melakukan pemusatan latihan jelang laga kedua kualifikasi Pra Piala Asia 2015 kontra Arab Saudi (23/3). Padahal dalam waktu bersamaan melalui Halma, Bob Hippy dan Juga B. Limbang telah menyurati 33 Pemain untuk mengikuti pemusatan latihan bersama Nilmaitzar.
Masyarakat Yang Apatis
Sesungguhnya, masyarakat atau publik penyukai sepakbola Indonesia, tidak boleh apatis. Masyarakat harus senantiasa mengkritisi apa yang terjadi, apalagi dengan memahami subtansi permasalahan. Tak boleh di-pungkiri bahwa 'kehancuran sepakbola Indonesia sekarang ini dimulai setelah pembentukan LPI (Liga Primer Indonesia)' tahun 2010 silam yang dimotori oleh Arifin Panigara. Mereka menghasut masyarakat pecinta Bola untuk meneriakkan Revolusi PSSI yang di nahkodai oleh Tiga Serangakai Nir, Nur dan Ads.Sejarah mengungkapkan bahwa yang paling vokal dan lantang meneriakkan Revolusi ketika itu adalah Pendukung Persija yang pada akhirnya tim merekapun di cloning oleh Djohar dan terpecah menjadi dua persija..
Masyarakat harus cerdas dalam menelaah akar permasalahan terkait konflik PSSI ini. Walau demikian, bagi sebagian masyarakat, timnas-lah yang lebih penting. Pemikiran atau mindset ini pula yang tampaknya amat dipahami oleh Djohar Dkk. Sentimen kebanggaan pada timnas selalu menjadi 'senjata' yang paling ampuh untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, termasuk kalangan media.
Sebenarnya bahwa elemen media sangat mempunyai peranan penting dalam penyelesaian konflik PSSI.tapimasalahnya, dalam rotasi konflik yang belum diketahui ujungnya ini, media justru 'terpecah' sehingga hal ini secara langsung atau tidak langsung 'termanfaatkan' oleh pengurus PSSI yang sebagian justru bersifat oportunis. Banyak orang-orang 'pintar' dan bertahan dalam kepengurusan ini untuk mendapatkan keuntungan sendiri.
Kita tahu bahwa sepakbola mempunyai aturan-aturan sendiri. Dalam konteks ini, penyelesaian konflik PSSI tak sekadar siapa harus mengalah, ( PSSI atau KPSI ? ) atau kedua pihak harus sama-sama menahan diri. Aturannya sudah sangat jelas. Kepengerusan Djohar sudah diamputasi oleh mayoritas stakeholders sepakbola nasional, dan hanya karena proteksi atau kebaikan dari FIFA/AFC mereka masih bertahan.
