Hal ini tentu menyisakan pertanyaan baru. Mengapa pemerintah pusat lantas meminta memusatkan penanganan Covid-19? Bagaimana hal ini dapat diselesaikan dari dimensi politik?
Apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini dapat dilakukan melalui hubungan konseptual akan pengetahuan ( pengetahuan ) dan kekuatan ( kekuatan ). Hubungan konseptual di antara ini pernah dikupas oleh beberapa ahli dan pemikir.
Harold Adams Innis - profesor ekonomi politik asal Kanada - misalnya, mencetuskan suatu istilah atas penguasaan pengetahuan dan informasi, yaitu ( monopoli pengetahuan ). Meski Innis lebih menekankan pada penguasaan melalui medium komunikasi, monopoli pengetahuan juga membuat informasi menjadi eksklusif untuk kelompok tertentu.
Implikasi politik yang perlu dibahas adalah adanya pengetahuan terhadap kekuasaan . Michel Foucault - filsuf asal Prancis.
Berdasarkan pemikiran Foucauldian, kekuasaan dan pengetahuan memiliki hubungan yang saling memberi arti. Semua yang memiliki kekuatan dapat membentuk pengetahuan - seperti yang dimiliki oleh masyarakat. Sebaliknya juga, pengetahuan dapat memberikan kekuatan pada pemilik pengetahuan.
Mungkin, membuat informasi dan pengetahuan menjadi eksklusif, pemerintah pusat meminta kuasa yang dimilikinya. Hal inilah yang disebut-disebut dilakukan oleh pemerintahan Xi Jinping di Tiongkok.
Dalam mengatasi penyebaran Covid-19, Xi dipanggil menggantikan untuk mendapatkan informasi penularan. Pemerintah Tiongkok juga dikabarkan semakin memusaatkan ketakutan dan mengendalikan dalam merespon penyakit ini.
Sinyal politisasi juga terlihat dari kunjungan Xi ke Wuhan, Tiongkok, baru-baru ini. Presiden Negeri Tirai Bambu memutuskan untuk mengirim pesan yang diminta untuk menyelesaikan masalah ini dan ingin menjadikan negaranya sebagai percontohan.
Bila kita berkaca di Tiongkok, jangan minta pemerintah pusat di Indonesia juga ingin minta pemerintah pemerintahan melalui pemusatan dan minta pengetahuan yang layaknya Xi. Namun, Pertanyaan ini juga menyisakan beberapa pertanyaan. Pasalnya, publik dan media Indonesia sendiri semakin ragu dengan kapabiltas pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah tidak melakukan koordinasi yang efektif atas penanganan virus ini.
Belum lagi, dugaan-dugaan kapabilitas dari dunia internasional dapat membuat pemerintah malah mempertimbangkan tidak memiliki pengetahuan atas penyebaran virus Covid-19. Beberapa pihak di Australia misalnya, dipertimbangkan pemerintah Indonesia tidak memiliki peralatan yang cukup untuk mendukung penularan.
Kapan sebenarnya pemerintah menentang mengambil pengetahuan yang melengkapi virus ini, Mengapa pemerintah malah menarik perhatian informasi?
Peningkatan jumlah yang signifikan akhir-akhir ini membuat masyarakat merasa terancam. Perasaan tidak aman yang dirasakan di masyarakat tidak mungkin memengaruhi dinamika politik di Indonesia.
Alvin Johnson hearts tulisannya Yang berjudul Keamanan Ekonomi dan Kerawanan Politik mungkin DAPAT menggambarkan situasi inisial. Dalam tulisan itu, Johnson menjelaskan bahwa setiap manusia pasti menginginkan rasa aman ( keamanan ).
Kecemasan yang diterima masyarakat Indonesia kini bisa jadi berakar dari keberadaan keamanan keamanan dari Covid-19. Pasalnya, berdasarkanbuku milik Barry Buzan, Ole Wver, dan Jaap De Wilde yang berjudul Keamanan , keamanan di zaman sekarang bukan lagi hanya membahas keamanan tradisional seperti militer.
Bisa jadi, tantangan kesehatan yang ditimbulkan oleh Covid-19 turut menghantui negara-negara. Ancaman kesehatan seperti ini digolongkan oleh Buzan dan tim penulisnya ke dalam ancaman sektor Lingkungan .
