Selain dari warga beserta tokoh-tokoh masyarakat dan para aktivis lainnya tersebut, penolakan terhadap Ahok juga datang dari sejumlah elit-elit parpol.
Mantan Anggota DPR-RI dari PPP, Ahmad Yani mengungkapkan, bahwa masyarakat Jakarta ini sebetulnya suka dengan sosok pemimpin tegas. Namun, masyarakat Jakarta masih belum bisa membedakan, mana tegas dan mana kasar serta zalim. “Sedang pemikiran masyarakat agak terpecah tentang tegas dan kasar. Nah, Ahok itu tidak bisa dikualifikasikan tegas, tapi kasar,” ujar Ahmad Yani.
Yani dan Ahok sebelumnya sama-sama pernah duduk di Komisi III DPR-RI pada periode 2009-2014. ”Saya dua tahun bareng Ahok di DPR, saya tahu betul bagaimana dia. Dia ini tidak jujur-jujur amat, tidak bagus-bagus amat, tidak ada kelebihannya,” ungkap Yani kepada TeropongSenayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Yani pun menyinggung masalah reklamasi Jakarta. “Ahok ini koruptor sejati. Memangnya gratis memberikan izin reklamasi? Mungkin betul dia tidak main APBD, tetapi dia merampok lewat pengembang-pengembang itu,"” lontar Yani.
Jadi, kenapa Ahok ngotot rekamasi? Jawabnya, menurut Yani, adalah karena Ahok sudah dapat setoran yang angkanya sangat fantastis. “Kalau proyek reklamasi ini dihentikan atau gagal, Ahok akan digorok rame-rame oleh para taipan,” ujar Yani.
Ahmad Yani pun meminta agar masyarakat DKI Jakarta dapat sebisa mungkin mendesak partai-partai politik untuk mencalonkan Cagub DKI Jakarta dari kalangan muslim. Dan mendesak agar Ahok segera dijadikan tersangka oleh KPK.
Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI-P juga pernah memberi peringatan keras kepada Ahok yang kerap berbicara plin-plan, kasar dan berbau provokator. Sehingga Hasto meminta Ahok agar dapat disiplin berbicara dan jangan jadi pemimpin pemecah belah.
“Sebaiknya berpolitik itu kita melihat subtansi, berpolitik itu menyatukan. Kami berharap Pak Ahok berdisiplin berbicara,” kata Hasto di DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (19 Agustus 2016).
Menurut Hasto, Ahok sebagai pemimpin harus berbicara dengan konteks kepentingan umum. Bukan untuk mementingkan kepentingan pribadi. “Beliau itu (Ahok) pemimpin, jangan bicara aku, tapi Indonesia kita. Jangan jadi pemimpin yang memecah belah,” lontarnya.
Terkait penolakan rakyat terhadap Ahok, juga dinyatakan oleh Plt. Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang D.H. Ia mengatakatan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan calon gubernur asal bukan Ahok.
Aspirasi itu muncul dan “direkam” oleh 28 anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta ketika masa reses beberapa waktu. Bambang menyebutkan, seluruh anggota fraksi PDI-P tersebut melaporkan bahwa pemilih mereka tidak menginginkan Ahok menjadi gubernur lagi.
