Dari penjelasan dan uraian Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI Perjuangan sebagai pihak pengusung utama Jokowi menjadi presiden tersebut, tentulah dapat ditarik kesimpulan, bahwa betapa reshuffle kabinet tidak akan efektif apabila hak prerogatif presiden dalam menentukan menteri harus dikebiri, pun dipengaruhi oleh seorang wapres dengan turut memaksakan kehendaknya untuk memasukkan atau mengeluarkan orang-orang (menteri) berdasarkan seleranya.
Dan apabila hal tersebut terjadi, maka kegaduhan akan terus terjadi pula. Sebab, orang-orang yang diangkat menjadi menteri atas permintaan atau “tekanan” dari wapres, maka menteri tersebut bisa dipastikan hanya tunduk dan patuh kepada wapres, bukan kepada presiden.
Lalu jika hal tersebut tetap harus terjadi, maka sesungguhnya itulah yang menjelaskan bahwa memang terdapat “matahari kembar”, yakni sama-sama memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sejajar tetapi tidak memiliki langkah dan pandangan yang sama, satunya ke arah Barat, dan satunya lagi ke arah Timur. Lalu rakyat mau di bawah ke arah mana???
