Sri Mulyani tak setuju pendanaan proyek ini karena dibiayai dana asing. Namun JK punya komentar sendiri yang bernada egois dan sangat arogan, “Presiden dan wakil presidenlah yang akan menanggung risiko, bukan menteri.”
Lalu Suspensi Saham Bakrie (2008): Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2008 menyetop perdagangan enam emiten dari Grup Bakrie, yakni PT. Bumi Resources Tbk, PT. Bakrie Sumatera Plantation Tbk, PT. Bakrieland Development Tbk, PT. Bakrie & Brothers Tbk, PT. Energi Mega Persada Tbk, dan PT. Bakrie Telecom Tbk. Sebelum disuspen, harga saham perusahaan tersebut sedang menukik.
Sepuluh hari kemudian BEI mencabut suspensi untuk Bakrie Sumatera, Bakrieland, dan Bakrie Telecom. Pada awal November, bursa juga mencabut suspensi Bumi Resources. Akibatnya, harga saham perseroan kian melorot. JK berang dengan pencabutan suspensi itu. Menurut dia, pemerintah perlu memperpanjang suspensi saham PT. Bumi Resources dengan dalih melindungi pengusaha nasional. “Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh?,” katanya.
Hal-hal di atas adalah hanya sebagian contoh yang dapat ditunjuk sebagai penggambaran “matahari kembar” dari “kelakuan” JK sebagai wapres yang doyan bertindak menyerupai presiden. Dan hal itu dilakukan oleh JK karena diduga kuat agar bisa mendapatkan “mata-pencaharian ganda” di dalam pemerintahan, yakni selain sebagai penguasa juga sekaligus sebagai pengusaha.
Artinya, JK selain mendapat gaji dari negara sebagai wapres, di saat bersamaan ia juga mendapat kesempatan untuk menyedot keuntungan sebanyak-banyaknya dari negara dengan melibatkan secara “mulus” perusahaan-perusahaannya pada setiap proyek-proyek raksasa.
Dari situ saya pun berpandangan dari hati yang paling dalam sebagai rakyat, bahwa sejauh ini saya memandang JK bukanlah sosok negarawan yang benar-benar ingin mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat, melainkan hanyalah sosok yang lebih cenderung mengikuti naluri dan “syahwatnya” sebagai seorang pengusaha (pedagang) yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu (koleganya) dan keuntungan bisnisnya.
Coba ditengok saja, ketika menjabat Wapres, bisnis perusahaan JK dan keluarganya berkembang supercepat dan meroket. Yakni pada kurun lima tahun kekuasaannya (2004-2009), grup bisnis keluarga JK benar-benar kebanjiran memperoleh berbagai proyek skala besar. Dan sekali lagi, sungguh sangat enak menjadi seorang JK: “sudah dapat gaji dan fasilitas mewah dari negara, di saat bersamaan dapat keuntungan bisnis dari negara pula???”
Selain pada contoh di atas, “kelakuan” lainnya yang kerap menggambarkan JK sebagai sosok “matahari kembar” adalah misalnya, pada penentuan dan penunjukkan posisi menteri yang sedianya menjadi hak prerogatif presiden, diduga kuat kerap dikebiri oleh JK dengan memasukkan “orang-orangnya” sebagai menteri, baik di era SBY maupun di era Jokowi saat ini. Akibatnya, di dalam kabinet para menteri bekerja tidak satu komando. Sebab, menteri yang dimasukkan oleh JK sudah pasti hanya cenderung tunduk dan loyal kepada JK, demikian pula sebaliknya.
SEKJEN PDIP (HASTO) TEKANKAN PARA MENTERI HARUS SE-IDEOLOGI DENGAN PRESIDEN, YAKNI TRISAKTI
Dalam suatu wawancara di salah satu stasiun TV swasta seputar rencana reshuffle Kabinet Kerja jilid 2, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memaparkan, bahwa persoalan terkait dengan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Hasto menyebutkan, reshuffle dilakukan bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi dipakai untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan agar Presiden Jokowi dapat mempercepat program-program kerakyatan yang menjadi komitmen Presiden Jokowi melalui Nawacita.
