Mohon tunggu...
Amirudin Mahmud
Amirudin Mahmud Mohon Tunggu... Guru - Pendidik dan pemerhati sosial-politik

Penulis Buku "Guru Tak Boleh Sejahtera" Bekerja di SDN Unggulan Srengseng I Indramayu Blog. http://amirudinmahmud.blogspot.com/

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Setnov dan Etika Politik

22 Juli 2017   10:51 Diperbarui: 22 Juli 2017   11:15 2856
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kepatuhan kepada norma dan etika memang sangat bergantung kepada kesadaran pribadi sang politikus. Di sinilah etika berpolitik seseorang akan dinilai, dipertaruhkan. Secara umum saya melihat politisi di Indonesia (apa pun partainya) telah gagal memberi keteladanan dalam hal ini. Sedikit dari mereka yang memperhatikan etika dan moral dalam berpolitik.

Berbeda dengan apa yang kita dengar di negara lain. Di Jepang misalnya, walau budaya hararki atau memotong perut sendiri sudah nyaris hilang, tapi spirit untuk malu ketika gagal atau melakukan kesalahan tetap tertanam hingga sekarang. Karena itu, suatu hal yang lumrah di Negeri Matahari Terbit jika pejabat yang gagal menjalankan tugas, tersangkut kasus hukum atau dianggap melangar norma dan etika mereka mengundurkan diri. Tidak hanya di Jepang, di negara yang menjunjung tinggi integritas kerja, pejabat mundur juga merupakan kelaziman.

Menurut  Asma Nadia, di Indonesia, mundur hampir selalu menjadi pilihan terakhir. Banyak yang kalaupun akhirnya mundur bukan karena kesadaran diri, melainkan dipaksa atas status tersangka. Begitu pun masih ada yang berusaha berkelit agar tidak mundur.

Banyak juga yang mundur karena tahu bahwa mereka tidak akan menang. Daripada kalah lebih parah, lebih baik memilih mundur duluan. Bukan sebuah bentuk kesadaran, melainkan meminimalkan risiko. Sementara, di beberapa negara, banyak pejabat publik yang mundur dipicu masalah kecil. 

Sebut saja Jerman. Perdana menteri mundur karena tersangkut skandal kredit rumah berbunga ringan yang didapat dari keluarga pengusaha--mendapat diskon khusus ketika membeli rumah. Sementara, di negeri ini, pejabat yang mengumpulkan puluhan rumah dari 'hadiah' pun masih duduk tenang dan bisa pergi ke kantor memakai mobil dinas dengan wajah tanpa rasa bersalah. (http://www.republika.co.id)

Singkat kata, dalam Wikipidia.org, etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahasa prinsip-prinsip moralitas politik. Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk. 

Dalam prakteknya, secara sederhana dipahami bahwa dalam berpolitik nilai etika, moralitas sepantasnya dijungjung tinggi. Maka kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto, saya kira sangat terpuji jika anda mengundurkan diri.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun