Model kebijakan subsidi BBM yang demikian  masih belum  sesuai dengan prinsip efisiensi yang berkeadilan, masih terjadi penyimpangan, belum  tepat sasaran,  memberi peluang  kepada semua pemakai BBM memburu BBM subsidi,  bukan rahasia umum lagi  jika orang kaya  ikut membeli BBM subsidi, lebih dari 60 persen BBM subsidi justru dinimati  orang kaya. Â
Untuk itu sudah saatnya model kebijakan memang harus dirubah, subsidi BBM harus diberikan kepada subjeknya (pemakai BBM). Langkah pemerintah merevisi PP Nomor 191 Tahun 2014 sebenarnya sudah tepat untuk mengupayakan subsidi BBM tepat sasatan, bukan pembatsan BBM subsidi.
Misalnya, pembatasan konsumsi BBM subsidi berdasarkan cc  motor dan mobil pun belum menjamin subsidi tepat sasaran berhasil baik bahkan bisa saja menimbulkan masalah baru. Sebenarnya  ada yang cc nya di bawah ketentuan tersebut, namun harganya justru selangit.
Kebijakan pemberian subsidi lebih mengena, manakala pemerintah "berani" mengambil kebijakan pro rakyat walaupun  tidak populis. Menurut saya apa pun kebijakan yang akan diambil kata kuncinya adalah  pengawasan ketat. Tidak salah kalau pemerintah  memberlakukan sistem kupon. Kupon baru dapat diperoleh bila pemakai dapat memenuhi persyaratan dan memang pemakai yang berhak menerima subsidi. Pemberian/penjualan kupon diatur dengan mekanisme tersendiri, seperti yang sudah dilakukan SPBU tertentu bekerja sama dengan perusahaan/instansi/rumah sakit yang ada.
Kemudian sebaik  apapun kebijakan yang diambil, harus diikuti dengan pencegahan prilaku moral hazrd yang masih bercokol. Untuk itu dalam hal ini, sikap mental harus dikedapankan dengan  mendorong penyedia dan pemakai agar dapat menonjolkan sifat kesalehan sosial, sehingga unsur kecurangan penjualan dan pemakaian BBM subsidi dapat dieliminir. Semoga!
