Hacker, Krisis dan Reputasi Pemerintahan Indonesia

Nama : Amanda Desriva Onassis 

Nim : 2019041008

Dosen : Dr. Geofakta Razali, M. I. Kom

Mata Kuliah dan Kampus : Manajemen Krisis UPJ

Krisis merupakan tahapan yang sangat ingin dihindari oleh seluruh organisasi atau perusahaan. Krisis sendiri adalah sebuah ancaman yang dapat terjadi bagi setiap organisasi atau perusahaan. 

Di mana dampak adanya krisis tersebut berpengaruh terhadap reputasi dan hilangnya kepercayaan perusahaan di mata publik. Tidak jarang adanya krisis juga dapat berpengaruh terhadap kebangkrutan. 

Menurut Otto Lerbinger dalam (Sari, 2017: 32), terdapat lima bentuk - bentuk krisis yang terjadi di perusahaan berdasarkan perbedaan penyebabnya, yaitu diantaranya adalah krisis teknologis (technological crisis), krisis konfrontasi (confrontation crisis), krisis tindak kejahatan (crisis of malevolence), krisis kegagalan manajemen (crisis of management failure) dan krisis ancaman-ancaman lain (crisis involving other threats to the organization).

Saat krisis terjadi, tidak hanya reputasi yang dapat terancam. Krisis juga sangat berpotensi besar untuk menimbulkan konflik. Maka dari itu krisis tersendiri merupakan hal yang inevitable (tidak dapat dihindari), karena krisis memiliki karakter yang bersifat  ‘tidak diharapkan,’ tidak dapat diprediksi’ dan ‘dapat terjadi setiap saat.’

Terdapat beberapa faktor pula yang menyebabkan terjadinya krisis pada perusahaan, faktor tersebut berupa faktor kegagalan teknis ekonomis dalam organisasi, kemudian faktor teknis-ekonomis yang terjadi di luar perusahaan, lalu faktor sosial/manusia dan manajemen yang berasal dari lingkup internal perusahaan, serta faktor sosial yang terjadi di luar lingkungan organisasi dan berasal dari adanya orang atau kelompok yang memiliki reaksi negatif terhadap perusahaan.

Membahas mengenai isu krisis pada sebuah perusahaan, baru - baru ini pemerintahan Indonesia juga menjadi sorotan karena di nilai tengah diterpa isu krisis. Dimana isu tersebut terjadi karena adanya aktivitas pembobolan data yang dilakukan oleh seorang hacker terhadap data - data masyarakat Indonesia. 

Hacker tersebut bernama Bjorka dimana dirinya mengklaim bahwa melakukan peretasan terhadap data SIM Card dari 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia. Tidak hanya itu dirinya kemudian mengaku telah melakukan proses transaksi penjualan data rakyat Indonesia sebanyak 105 juta data yang diperoleh melalui Komisi Pemilihan Umum. 

Ancaman Reputasi

Dalam kejadian ini pemerintahan Indonesia mengalami yang namanya sudden crisis atau krisis yang terjadi tiba - tiba karena adanya incident. Insiden yang terjadi pada kasus tersebut adalah adanya insiden external berupa cyber attack dalam bentuk pembobolan data masyarakat Indonesia. 

Insiden ini merupakan bentuk dari krisis tindak kejahatan (crisis of malevolence) dimana timbul akibat tindakan negatif dari orang atau kelompok-kelompok tertentu salah satunya hacker. Hal tersebut merupakan ancaman dan resiko yang terjadi terhadap reputasi perusahaan dari sisi insiden external. 

Maka dari itu adanya kejadian tersebut membuat publik khususnya masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah (brand trust) sehingga dari kurangnya kepercayaan tersebut berdampak terhadap reputasi Pemerintah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa reputasi lahir dari adanya kepercayaan. Faktor dari terjadinya sudden crisis berupa insiden tersebut

Yang Harus Dilakukan Oleh Humas Pemerintahan

Menurut saya dalam hal ini, public relations pada pemerintahan Indonesia dapat memberikan pernyataan atau statement secara cepat (crisis response) dengan menyampaikan pesan atau informasi terkait permasalahan yang terjadi secara transparan dan jujur. Segi kebenaran dan kejujuran yang dapat diimplementasikan adalah dengan mengaku dan meminta maaf mengenai lemahnya siber yang dimiliki Pemerintahan. Namun tentunya tidak membeberkan rahasia perusahaan. 

Crisis Plan Yang Dapat Dilakukan

Menurut saya dalam kasus ini rencana manajemen krisis yang dapat dilakukan pertama dapat melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait tim - tim mana saja yang dapat berkolaborasi dalam proses perencanaan krisis. 

Kemudian setelah itu dapat mulai menganalisis dan menilai risiko yang dapat terjadi di kemudian hari. Dalam proses identifikasi dan menganalisis kemungkinan terjadinya resiko, dapat menggunakan risk register untuk melacak dan mengorganisir potensi resiko. 

Dalam perencanaan tersebut diantaranya perlu dilakukan risk analysis, activation protocol, communication strategy, emergency contact dan post-crisis assessment.

Mungkin setelah itu dapat melakukan penentuan dampak bisnis dari risiko karena setiap resiko memungkinkan memiliki hasil yang berbeda, jadi penting untuk menganalisisnya secara terpisah. Potensi dampak bisnis dapat mencakup pengurangan pelanggan, reputasi yang rusak, penjualan yang tertunda, pendapatan yang hilang, atau denda peraturan. 

Setelah itu dapat merencanakan tanggapan yang akan diberikan jika resiko terjadi dan memperkuat keseluruhan rencana tersebut.

 

Implementasi Teori  Komunikasi Krisis

Menurut Fearn-Banks (2022) dalam (Ichsan, 2017: 9), Komunikasi krisis merupakan proses penyampaian informasi / dialog antara perusahaan kepada publik yang dilakukan sebelum, saat dan setelah krisis terjadi. 

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa strategi dalam komunikasi krisis merupakan komponen penting dalam mengelola krisis (crisis management) agar dapat berkomunikasi kepada publik untuk memaparkan informasi yang dibutuhkan.

Komunikasi krisis dapat dilakukan pada tiga tahap yaitu pra-krisis, krisis dan pasca-krisis. Jika diimplementasikan pada kasus tersebut, model komunikasi krisis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau tim humas pemerintahan Indonesia yaitu model komunikasi krisis pada tahapan terjadinya krisis itu sendiri.

Karena komunikasi krisis tersebut dapat memiliki pengaruh terhadap pandangan publik tentang krisis, persepsi tentang organisasi dan bagaimana organisasi mengatasi krisis (initial response). Humas pemerintahan Indonesia dapat melakukan cara ini dengan mulai mengumpulkan fakta-fakta terkait krisis yang terjadi, kemudian melakukan analisis fakta, setelah itu menyampaikan press release dan melakukan komunikasi dengan key-persons. 

Menurut saya teori komunikasi krisis dan komponen konsep - konsep turunannya akan tetap berguna untuk isu - isu krisis kedepannya, karena krisis sendiri tidak bisa dihindari dan bagi saya proses komunikasi krisis itulah yang akan mengembalikan reputasi dan kepercayaan publik. Apalagi hal tersebut dipraktekkan oleh seorang praktisi public relations yang merupakan citra dan nantinya jadi juru bicara dari perusahaan tersebut.