      Wawasan politik yang kuat juga meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan civic engagement di kalangan Generasi Z. Kesadaran mereka akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk partisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya, membantu membangun komunitas yang inklusif dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Dengan partisipasi aktif Generasi Z, diharapkan tercipta lingkungan politik yang lebih sehat, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat muda, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
Hubungan Pemahaman Politik dengan Bela Negara
      Bela negara, sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Niko Pasla, merupakan kesadaran dan tindakan warga negara yang didasarkan pada cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembelaan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasla 2024).
 Konsep bela negara melibatkan sikap berkorban dan berbakti kepada negara, yang tidak selalu berwujud dalam tindakan militer atau memanggul senjata, melainkan dapat berupa kontribusi di berbagai aspek kehidupan sesuai profesi masing-masing. Spektrum bela negara mencakup berbagai dimensi, mulai dari tindakan paling lunak hingga yang paling keras, seperti membangun hubungan harmonis antarsesama warga negara hingga bekerja sama dalam menghadapi ancaman nyata musuh bersenjata.
      Dalam konteks ini, bela negara tidak hanya bertujuan mempertahankan negara dari ancaman luar, tetapi juga mencakup kontribusi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu bentuk bela negara adalah pemahaman politik, yang memungkinkan warga negara untuk memahami sistem politik, proses pengambilan keputusan, dan aturan hukum. Dengan penguasaan pemahaman politik, warga negara menjadi lebih sadar akan hak-haknya, seperti hak memilih, mengemukakan pendapat, dan mendapatkan perlindungan hukum, serta kewajibannya, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kewajiban penting dalam sistem demokrasi adalah partisipasi aktif dalam proses politik.
      Keith Fauls (1999:133) mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintahan, baik dalam pengambilan keputusan maupun sebagai oposisi terhadap pemerintah. Pemahaman politik yang mendalam membantu individu memahami isu-isu yang relevan serta konsekuensi dari kebijakan yang diusulkan. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat dapat mengevaluasi kebijakan secara kritis dan memberikan masukan yang konstruktif. Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi, karena masyarakat perlu merasa memiliki pemahaman yang cukup untuk berkontribusi secara efektif. Oleh karena itu, pemahaman politik sebagai bentuk modern bela negara menjadi semakin relevan dalam konteks tujuan sistem politik.
      Dalam negara demokratis, partisipasi politik bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab warga negara untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya memahami dan terlibat dalam sistem politik dapat dianggap sebagai wujud bela negara karena partisipasi politik memungkinkan warga negara untuk menjaga stabilitas politik, menciptakan situasi kondusif, mengawal pencapaian tujuan nasional, serta menjamin keselamatan bangsa dan NKRI. Sebagai contoh, partisipasi warga dalam memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya mendukung ketahanan nasional tetapi juga memperkuat posisi negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) baik dari dalam maupun luar negeri.
      Pendidikan politik, yang disampaikan melalui berbagai jalur seperti pendidikan kewarganegaraan, merupakan wujud nyata bela negara. Dengan membekali masyarakat pemahaman yang kuat tentang ideologi negara, sistem politik, serta hak dan kewajibannya, generasi baru dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Selain itu, penguatan lembaga negara dan peningkatan partisipasi politik menunjukkan bahwa bela negara tidak lagi semata-mata berwujud fisik, tetapi meluas ke ranah partisipasi aktif dalam membangun demokrasi dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Dalam hal ini, pemahaman politik sebagai bela negara mencerminkan adaptasi nilai-nilai tradisional bela negara ke dalam konteks kehidupan berbangsa yang semakin kompleks, sejalan dengan tujuan besar sistem politik demokratis untuk menjaga kedaulatan, kemakmuran, dan keberlanjutan NKRI.
Peran Generasi Z dalam Menguatkan Bela Negara Melalui Pemahaman Politik
      Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, saat ini berusia antara 11 hingga 26 tahun dan tumbuh di era digital yang membuat mereka memiliki karakteristik unik dibanding generasi sebelumnya. Menurut Amelia Gita, generasi ini dikenal lebih terbuka terhadap perubahan, kritis, dan aktif dalam menggunakan media sosial. Namun, tantangan partisipasi politik tetap ada. Menurut Muhammad Danu Winata, pakar Komunikasi Politik Universitas Negeri Surabaya, Generasi Z menjadi salah satu faktor penentu Pemilu 2024 di Indonesia karena secara kuantitas mendominasi dengan 60 persen dari total pemilih. Sayangnya, partisipasi politik mereka masih rendah akibat pengaruh politik identitas yang memicu kontra produktivitas, kesibukan dalam pekerjaan sehari-hari, serta belum matangnya demokrasi di Indonesia (Amelia 2024).
      Meski demikian, keterlibatan aktif Generasi Z dalam pemilu menjadi fondasi penting untuk menjaga integritas dan kekuatan demokrasi. Melalui hak suara mereka, Generasi Z memiliki kekuatan untuk memengaruhi arah politik negara dan memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Partisipasi politik yang proaktif memungkinkan mereka untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar pemerintahan Indonesia. Selain itu, kehadiran mereka dalam pengawasan pemilu juga efektif dalam meningkatkan transparansi, keadilan, dan mengurangi kecurangan dalam proses pemilu, yang secara keseluruhan memperkuat demokrasi (Rosa et al. 2024).
