[Aceh Baru] Tanpa Orang Miskin dan Gila!

Bara konflik di sejumlah daerah kian mengkhawatirkan, sekaligus membuat kita prihatin. Kesan ini muncul saat membaca berita Kompas edisi Senin-Rabu (2-4 Juli 2012). Sudah begitu mahalkah kondisi aman dan damai di negeri ini?

Selama tiga hari berturut-turut, Kompasmenyoroti pelbagai potensi konflik daerah yang tak kunjung usai, membuat rasa kemanusiaan kita tersentuh. Betapa seriusnya masalah yang dihadapi bangsa ini. Konflik tak hanya terjadi antarwarga, melainkan antara warga dan aparat pemerintah seperti di Papua, Aceh, Mesuji (Lampung) dan Morowali (Kalsel).

Ada kesan Negara cenderung membiarkan bara konflik itu melebar, tanpa upaya serius mencari solusi bijak. Muncul tawaran perlunya mengoreksi dan evaluasi kebijakan yang diterapkan di tingkat pusat, terutama di daerah, harus sesuai dengan kondisi setiap daerah itu.

Kita setuju dengan Tajuk Rencana Kompas, 3 Juli 2012, bahwa Negara Kesatuan RI yang kuat dan kokoh membutuhkan kepedulian dan kesungguhan untuk mengembangkannya. Negara tak hanya penting hadir dalam upaya penyelesaian bara konflik di daerah, melainkan aktif mendorong dialog dengan menghargai kearifan lokal. Kita tentu tak berharap, pelbagai protes dan aksi anarki justru merongrong kesatuan bangsa, namun upaya-upaya simpatik tetap diperlukan.

Dalam konteks Aceh, misalnya, pemerintah perlu lebih proaktif mendorong pemerintahan Aceh yang baru agar mempertahankan perdamaian Aceh. Upaya menjaga perdamaian, tak hanya menjadi kewajiban rakyat Aceh, melainkan juga tanggung jawab pemerintah. Hal ini sejalan dengan posisi pemerintah dalam Pilkada 2012 lalu: memilih opsi yang minim cost politik dengan terlibat aktif menyelesaikan konflik regulasi Pilkada, sehingga mantan pimpinan GAM bisa ikut pemilihan.

Dilema Aceh

Pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri menjadi aktor penting menengahi antara dua kelompok: satu pihak menginginkan Pilkada ditunda jika KIP mengakomodir calon indepeden; satu pihak lagi ingin Pilkada dilanjutkan sekali pun kandidat dari Partai Aceh tak mendaftar. Hasilnya, setelah melalui serangkaian proses gugatan di Mahkamah Konstitusi, dicapai kata sepakat: Pilkada tetap dilanjutkan dengan penyesuaian jadwal.

Konflik regulasi tak hanya membuat suhu politik Aceh memanas dan berimbas pada aksi kekerasan: penembakan dan pemberondongan warga pendatang, melainkan dapat mengoyak kondisi damai. Keterlibatan pemerintah sebagai mediator penyelesaian konflik regulasi bertujuan meminimalkan jatuhnya korban yang tidak perlu.

Terbentuk opini umum di Aceh, bahwa jika Irwandi Yusuf memenangkan Pilkada, cost politik jauh lebih besar, misalnya, di banding Zaini Abdullah-Muzakkir menang. Aksi kekerasan bakal meningkat. Agenda pembangunan kesejahteraan terbengkalai. Fokus pemerintah pusat akan kembali tersita ke Aceh. Tak hanya menguras energi dan anggaran, perhatian pemerintah ke daerah lain juga terganggu. Karena Aceh bukan satu-satunya daerah yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pusat.

Pilihan pemerintah mengakomodir kepentingan Partai Aceh agar bisa terlibat dalam Pilkada merupakan opsi paling aman. Hal ini terlihat, setelah MK memerintahkan KIP memberi kesempatan kepada kader Partai Aceh, kondisi Aceh relatif lebih aman. Penembakan dan pemberondongan warga pendatang berkurang.

Namun, pemukulan mantan Gubernur Irwandi Yusuf oleh massa saat menghadiri pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf, membuat kita prihatin. Apalagi, setelah itu, mobil konvoi massa Partai Aceh diberondong di kawasan Lambaro, Aceh Besar. Aceh tak juga beranjak dari ritus kekerasan.

Kondisi ini dilematis. Ternyata opsi paling aman pun tak serta merta menjadikan Aceh beranjak dari aksi kekerasan. Artinya, pascapilkada, Jakarta masih harus memberi perhatian lebih, dan tak memalingkan muka dari Aceh. Sementara daerah lain menuntut perhatian serupa, seperti Papua, misalnya.

Aceh Baru

Pemerintahan baru Aceh dihadapkan pada tiga tantangan besar yang berpengaruh pada perdamaian, seperti disampaikan Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam,Kompas (2/7): keterbelahan politik setelah Pilkada 2012, penguasaan sumber daya alam, dan isu lain terkait perjanjian damai yang belum terakomodasi dalam UU Pemerintahan Aceh.

Tantangan itu harus menjadi agenda Gubernur Zaini Abdullah, jika ingin mewujudkan Aceh baru. Keterbelahan politik pada Pilkada 2012 sangat nyata, para mantan GAM terbelah dua: kubu Malik Mahmud (mewakili basis ideologi GAM Swedia dan eks Libya) dan kubu Irwandi (kelompok yang menikmati hasil kepemimpinan Irwandi).

Upaya rekonsiliasi mendesak segera dilakukan. Gubernur Zaini Abdullah perlu merangkul semua tokoh atau pihak yang sebelumnya berseberangan. Membangun Aceh tak bisa dilakukan oleh satu kelompok saja. Bagaimana pun juga, Irwandi pernah berjasa menggulirkan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan mendapatkan suara signifikan, 30 persen, dalam Pilkada lalu. Artinya, secara politik, Irwandi masih memiliki pengaruh besar yang bisa dimanfaatkan untuk bersama-sama membangun kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

Kita tentu bangga, bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Aceh meningkat. Namun, data terbaru Badan Pusat Statistik Aceh per 2 Juli 2012 membuat kita terkejut: penduduk miskin di Aceh mencapai 909.040 jiwa pada Maret 2012 (19,5 persen), meningkat dibandingkan data Maret 2011 sejumlah 894 ribu jiwa (acehkita, 2/7). Ini menjadi tantangan lain bagi pemerintahan baru menurunkan angka orang miskin di Aceh.

Upaya percepatan kesejahteraan menjadi mendesak jika merujuk pada fakta lain, bahwa jumlah penduduk Aceh yang mengalami gangguan jiwa mencapai 14,1 persen dari total jumlah golongan usia 15 tahun ke atas. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr M Yani, angka gangguan jiwa di Aceh berada di atas rata-rata nasional, yang hanya 11,6 persen.

Ini hendaknya menjadi perhatian utama pemerintahan baru Aceh. Aceh baru tak hanya jauh dari konflik kekerasan, melainkan juga minim jumlah orang miskin dan orang gila!

---Note: tulisan ini sudah diposting juga di http://jumpueng.blogspot.com