[Aceh Baru] Tanpa Orang Miskin dan Gila!

Kondisi ini dilematis. Ternyata opsi paling aman pun tak serta merta menjadikan Aceh beranjak dari aksi kekerasan. Artinya, pascapilkada, Jakarta masih harus memberi perhatian lebih, dan tak memalingkan muka dari Aceh. Sementara daerah lain menuntut perhatian serupa, seperti Papua, misalnya.

Aceh Baru

Pemerintahan baru Aceh dihadapkan pada tiga tantangan besar yang berpengaruh pada perdamaian, seperti disampaikan Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam,Kompas (2/7): keterbelahan politik setelah Pilkada 2012, penguasaan sumber daya alam, dan isu lain terkait perjanjian damai yang belum terakomodasi dalam UU Pemerintahan Aceh.

Tantangan itu harus menjadi agenda Gubernur Zaini Abdullah, jika ingin mewujudkan Aceh baru. Keterbelahan politik pada Pilkada 2012 sangat nyata, para mantan GAM terbelah dua: kubu Malik Mahmud (mewakili basis ideologi GAM Swedia dan eks Libya) dan kubu Irwandi (kelompok yang menikmati hasil kepemimpinan Irwandi).

Upaya rekonsiliasi mendesak segera dilakukan. Gubernur Zaini Abdullah perlu merangkul semua tokoh atau pihak yang sebelumnya berseberangan. Membangun Aceh tak bisa dilakukan oleh satu kelompok saja. Bagaimana pun juga, Irwandi pernah berjasa menggulirkan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan mendapatkan suara signifikan, 30 persen, dalam Pilkada lalu. Artinya, secara politik, Irwandi masih memiliki pengaruh besar yang bisa dimanfaatkan untuk bersama-sama membangun kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

Kita tentu bangga, bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Aceh meningkat. Namun, data terbaru Badan Pusat Statistik Aceh per 2 Juli 2012 membuat kita terkejut: penduduk miskin di Aceh mencapai 909.040 jiwa pada Maret 2012 (19,5 persen), meningkat dibandingkan data Maret 2011 sejumlah 894 ribu jiwa (acehkita, 2/7). Ini menjadi tantangan lain bagi pemerintahan baru menurunkan angka orang miskin di Aceh.

Upaya percepatan kesejahteraan menjadi mendesak jika merujuk pada fakta lain, bahwa jumlah penduduk Aceh yang mengalami gangguan jiwa mencapai 14,1 persen dari total jumlah golongan usia 15 tahun ke atas. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr M Yani, angka gangguan jiwa di Aceh berada di atas rata-rata nasional, yang hanya 11,6 persen.

Ini hendaknya menjadi perhatian utama pemerintahan baru Aceh. Aceh baru tak hanya jauh dari konflik kekerasan, melainkan juga minim jumlah orang miskin dan orang gila!

---Note: tulisan ini sudah diposting juga di http://jumpueng.blogspot.com