Mohon tunggu...
Kang Mizan
Kang Mizan Mohon Tunggu... Penulis - Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I. email: kangmizan53@gmail.com

Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Melihat Sisi Blessing Hiruk Pikuk Kons Perppu UU Cipta Kerja

6 Januari 2023   07:00 Diperbarui: 6 Januari 2023   07:02 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kemarin ada demo besar anti Perppu UU Ciptakerja. Yang demo, Kamis 5 Jan 2023, di depan Gedung DPR Senayan itu adalah berbagai serikat buruh.

Sebelumnya, sejak Perppu No 2/2022 ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 30 Desember 2023, dahsyat sekali gelombang penolakan dari para akademisi/pakar hukum tata negara. Para pakar itu mulai dari dua orang mantan Ketua MK yaitu Jimly dan Hamdan Zoelva, akademisi UGM Zainal Arifin Mochtar, akademi universitas Australia, Denny Indrayana, Rocky Gerung, Refly Harun, Haris Azhar, dan banyak lagi.

Semuanya menyatakan bahwa penerbitan Perppu ini adalah perbuatan melawan hukum dan melawan konstitusi. Juga merupakan perbuatan tercela Presiden Jokowi sehingga Jokowi sudah layak untuk dimakzulkan (dicopot).

Penulis sendiri juga sangat sepakat dengan pernyataan mereka. Juga sepakat dengan pernyataan Refly Harun bahwa DPR bukan saja tidak akan berniat untuk memakzulkan Jokowi tetapi juga bahkan akan segera mengsahkan Perppu itu menjadi UU dalam masa sidang minggu depan. 

Pertimbanganya adalah rezim Jokowi berkuasa absolut saat ini. Koalisi partai pemerintah menguasai 82 persen kursi DPR.

Lebih jauh lagi, sebagian besar, jika tidak hampir seluruh, dari legislator kita (DPR/DPD) merupakan produk dari Pemilu Norak. Mereka itu dipilih oleh Pemilih Norak sedemikian rupa sehingga banyak diantara mereka itu dapat menghabiskan uang hingga Rp46 miliar untuk terpilih.

Konsekuensinya, prioritas utama mereka itu adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk kompensasi biaya komunikasi dengan Pemilih Norak yang sudah dikeluarkan dalam Pemilu 2019 dan untuk persiapan Pemilu berikutnya, seperti Pemilu 2024. Poros legislatif kita sangat parah sakitnya. Poros legislatif kita sangat mendesak untuk disehatkan.

Kunci penyehatan itu terletak pada kondisi Pemilih Norak. Pemilih Norak sehat poros legislatif otomatis akan sehat juga. Pertanyaannya adalah kapan Pemilih Norak itu akan sehat? Kapan akan menjadi Pemilih Keren atau Pemilih Cerdas?

Waduh akan memakan waktu yang sangat panjang. Tiga dua tahun Orba bukan saja tidak ada perhatian untuk menjadikan mereka itu keren tetapi bahkan kenorakannya itu malah dipelihara. Dua dua tahun Era Reformasi, jumlah yang norak itu bahkan melejit tinggi. 

Butuh waktu yang sangat panjang sekali. Bisa satu, dua, atau entahlah, jika narasi Indonesia lenyap tahun 2030 tidak menjadi kenyataan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun