Melihat Sisi Blessing Hiruk Pikuk Kons Perppu UU Cipta Kerja

Kemarin ada demo besar anti Perppu UU Ciptakerja. Yang demo, Kamis 5 Jan 2023, di depan Gedung DPR Senayan itu adalah berbagai serikat buruh.

Sebelumnya, sejak Perppu No 2/2022 ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 30 Desember 2023, dahsyat sekali gelombang penolakan dari para akademisi/pakar hukum tata negara. Para pakar itu mulai dari dua orang mantan Ketua MK yaitu Jimly dan Hamdan Zoelva, akademisi UGM Zainal Arifin Mochtar, akademi universitas Australia, Denny Indrayana, Rocky Gerung, Refly Harun, Haris Azhar, dan banyak lagi.

Semuanya menyatakan bahwa penerbitan Perppu ini adalah perbuatan melawan hukum dan melawan konstitusi. Juga merupakan perbuatan tercela Presiden Jokowi sehingga Jokowi sudah layak untuk dimakzulkan (dicopot).

Penulis sendiri juga sangat sepakat dengan pernyataan mereka. Juga sepakat dengan pernyataan Refly Harun bahwa DPR bukan saja tidak akan berniat untuk memakzulkan Jokowi tetapi juga bahkan akan segera mengsahkan Perppu itu menjadi UU dalam masa sidang minggu depan. 

Pertimbanganya adalah rezim Jokowi berkuasa absolut saat ini. Koalisi partai pemerintah menguasai 82 persen kursi DPR.

Lebih jauh lagi, sebagian besar, jika tidak hampir seluruh, dari legislator kita (DPR/DPD) merupakan produk dari Pemilu Norak. Mereka itu dipilih oleh Pemilih Norak sedemikian rupa sehingga banyak diantara mereka itu dapat menghabiskan uang hingga Rp46 miliar untuk terpilih.

Konsekuensinya, prioritas utama mereka itu adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk kompensasi biaya komunikasi dengan Pemilih Norak yang sudah dikeluarkan dalam Pemilu 2019 dan untuk persiapan Pemilu berikutnya, seperti Pemilu 2024. Poros legislatif kita sangat parah sakitnya. Poros legislatif kita sangat mendesak untuk disehatkan.

Kunci penyehatan itu terletak pada kondisi Pemilih Norak. Pemilih Norak sehat poros legislatif otomatis akan sehat juga. Pertanyaannya adalah kapan Pemilih Norak itu akan sehat? Kapan akan menjadi Pemilih Keren atau Pemilih Cerdas?

Waduh akan memakan waktu yang sangat panjang. Tiga dua tahun Orba bukan saja tidak ada perhatian untuk menjadikan mereka itu keren tetapi bahkan kenorakannya itu malah dipelihara. Dua dua tahun Era Reformasi, jumlah yang norak itu bahkan melejit tinggi. 

Butuh waktu yang sangat panjang sekali. Bisa satu, dua, atau entahlah, jika narasi Indonesia lenyap tahun 2030 tidak menjadi kenyataan. 

Jadi, jangan pernah tunggu Pemilih Norak menjadi Pemilih Keren untuk rombak total poros legislatif kita. Lakukan dengan cara menghindari Pemilih Norak. Ciptakan kondisi sebagian legislator tidak dipilih dalam pemilihan umum tetapi ditunjuk/diangkat sebagai utusan golongan agama, masyarakat adat, organisasi profesi, dan hasil undian/lotre.

Unsur DPD dan DPR yang para anggotanya dipilih dalam pemilihan umum perlu tetap dipertahankan. Ini merupakan konsep berbagi kekuasaan dengan oligarki. Oligarki tetap exist dan lanjut namun legislator bersih dari Pemilih Norak sudah hadir di Senayan.

Sebetulnya ini merupakan gagasan awal atau Idea Concept Proposal (ICP) pembentukan Parlemen Bikameral Indonesia. Dikatakan Bikameral Indonesia karena mengadung semangat universal tetapi disesuaikan dengan latar belakang sejarah dan kondisi Indonesia terkini. 

Pembentukan parlemen Bikameral Indonesia merupakan suatu keharusan untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran yang disebabkan perbuatan tercela para pemimpin kita yang tidak beretika. Selamatkan Indonesia dan jadikan Indonesia baru yang beretika dan kembali ke jalur yang benar untuk menuju Indonesia Emas 2045. ICP Parlemen Bikameral Indonesia adalah seperti dibawah ini.

Idea Concept Proposal (ICP)

PERLEMEN BIKAMERAL INDONESIA

Bikameral (Dua Kamar)

• Majelis Rendah (DPR/Dewan Rakyat), dan
• Majelis Tinggi (MPR/Dewan Negara)
• Masing-masing majelis diberikan otoritas legislasi dan fungsi checks and balances satu dengan yang lainnya; semua UU harus lolos kedua majelis (kamar) ini
• Masing-masing majelis merupakan dwitunggal poros legislatif negara yang konsisten dengan semangat Trias Politika Montesquie

Keanggotaan

• Majelis Tinggi (MPR/Dewan Negara)
  • terdiri dari unsur
    • Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota dipilih dalam pemilihan umum

Utusan Golongan:

Agama

Masyarakat Adat

Organisasi profesi,

Hasil undian/lotre, dengan kriteria/eligibility

Berumur minimal 32 tahun;

Pendidikan minimal S1;

Tidak pernah kena sanksi pidana korupsi;

Bukan miliarder atau orang kaya, dan

Sehat jasmani rohani.

• Dewan Rakyat (DPR/Majelis Rendah)

Anggota dipilih dalam pemilihan umum

• Lembaga Kepresidenan Bikameral Indonesia
  • Pemerintah menjalankan UU; tidak diberikan tugas/otoritas dalam pembentukan UU termasuk penerbitan Perpu.
  • Presiden memiliki hak veto atas RUU yang sudah disetujui oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara
• Mahkamah Konstitusi dihapus

• Kontak: kangmizan53@gmail.com
• Koordinator Inisiatif Pembentukan Parlemen Bikameral Indonesia