Maaf Oligarki, Kami Akan Mogok Nyoblos di Pemilu 2024

Kemarin dulu ada kolega yang membagi undangan Webinar dengan tajuk INDONESIA DALAM DESAIN OLIGARKI. Beberapa kolega di grup komen wah seru ada Prof Jeff Winter dan yang lain komen Oligarki wah menarik.

Betul kata tengik oligarki ini sebetulnya mulai diramaikan oleh Prof George Junus Aditjondro (almarhum) di Era Presiden SBY. Buku almarhum yang berjudul MEMBONGKAR GURITA CIKEAS langsung ludes di pasar pada waktu itu. Pada acara bedah buku ini, almarhum menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil risetnya tentang Oligarki yang dibangun oleh Presiden SBY pada waktu itu.  

Sekarang kata tengik oligarki itu sangat sering dibicarakan di berbagai forum, Podcast, Webinar, pesan WA, dan lain sebagainya. Pada Webinar PMKRI ini Oligarki dikupas secara rinci. Keren oui para pembicara webinar Zoom yang dislenggarakan pada 9 Oktober 2021 pukul: 08.30 WIB, yang saking serunya baru berakhir tengah malam waktu USA Tengah (Chicago).

Prof Jeffrey Winters, yang rasanya tidak asing lagi bagi pengamat ekonomi politik Indonesia, Northwestern Univ. USA, adalah pembicara utama didampingi oleh para pembicara tuan rumah, antara lain Boni Hargens, Ph.D dan dengan moderator milineal yang sangat linca Ewaldus Bole, PPG PP PMKRI. Pembicara tuan rumah yang lain adalah Prof Yudhi Haryono dan Airlangga Pribadi, Ph.D dengan Alboin Christopher Samosir PGK, PP PMKRI sebagai Opening Speech.

Apa itu Oligarki? Apa ada persamaan dengan Elit Penguasa?

Prof Winters dalam diskusi ini membedakan oligarki (sistem) dan oligark orangnya oligarki dengan elit. Dikatakannya bahwa oligarki itu segelintir orang yang sangat-sangat kaya, atau, super kaya yang memiliki kekuasaan politik. Sedangkan elit, lanjut Prof Winters, adalah orang yang memiliki kekuasaan politik yang besar tetapi tidak kaya.

Kasus Presiden Soekarno adalah contoh yang diangkat oleh Prof Winters. Saya rasa kita sepakat bahwa Presiden Soekarno itu tidak kaya pada waktu itu dan tetap tidak kaya ketika menjabat Presiden RI pertama hingga akhir hayatnya.

Namun, saya rasa kita sepakat juga dengan Prof Winters bahwa Presiden Soekarno sangat berkuasa pada waktu itu. Presiden Soekarno sangat berkuasa sebagai Ketua PNI Front Marhaenis dan sangat berkuasa ketika menjadi Presiden RI sehingga dinobatkan menjadi Presiden Seumur Hidup.

Namun, Presiden Soekarno bukan Oligark. Almarhum Presidem Soekarno adalah Elit menurut konsep Prof Winters. Anda setuju? Penulis sich rasanya setuju karena belum ada alternatif lain.

Presiden Soeharto Pencipta Oligarki Indonesia.

Rasanya sich mengena sekali jika Prof Winters mengatakan bahwa di Era Soekarno belum banyak orang kaya apalagi yang super kaya. Ketimpangan sosial sangat kecil karena hampir seluruh rakyat Indonesia miskin dan bahkan sangat miskin. Belum ada oligarki di era ini.

Menurut Prof Winters, oligarki Indonesia baru mulai muncul di Era Orba. Menurutnya pada waktu itu Presiden Soeharto merasa perlu untuk mengendalikan orang-orang tertentu agar tetap loyal kepada rezim Orba dengan cara bagi-bagi kekayaan Indonesia. Tentu kita setuju bahwa yang ada pada waktu itu adalah SDA yang melimpah ruah mulai dari hutan tropis, minyak dan gas bumi, hingga SDA pertambangan. Industri ya belum ada lah.

Pada waktu itu menurut Prof Winters ada tiga kelompok oligarki yang diciptakan oleh Soeharto: (i) Oligark Cina; (ii) Oligark Pribumi, dan (iii) Oligark Cendana. Pemberian kekuasaan oligark kepada kelompok ketiga ini merupakan kesalahan fatal Soeharto, lanjut Prof Winters karena mereka itu sangat rakus dan mengganggu para oligark yang lain (kelompok pertama dan kedua).

Krisis moneter 1998 dan perseteruan antara oligarki akhirnya bermuara pada Soeharto berhenti sebagai Presiden RI.

SBY Oligark Pertama Era Reformasi 

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih akrab dengan panggilan Pak Beye atau SBY adalah Oligark pertama di Era Reformasi sekarang ini. Pertimbangan Prof Winters untuk mengatakan begitu adalah karena Partai Demokrat muncul secara mendadak, berkembang dengan pesat dalam waktu yang singkat dan memenangkan Pilpres 2004.

Tersirat, Prof Winters mengatakan bahwa Presiden SBY termasuk orang yang super kaya di Indonesia. Kekayaan itu antara lain digunakan untuk mendirikan dan mengembangkan Partai Demokrat dan sekarang tampuk tertinggi Partai ini diwariskan pada putra pertama Pak Beye yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang lebih akrab dengan sapaan AHY.

Tiga Oligark Lain di Era Reformasi.

Prof Winters menyebut ada empat Oligark yang lahir di Era Reformasi ini. Selain SBY, siapa lagi ya yang tiga itu? Dua diantaranya yang saya pernah baca adalah Prabowo Subianto dan Surya Paloh. 

Saya setuju dengan artikel itu sebab kelihatanya PS dan SP ini memang betul Oligark jika menilik paparan Prof Winters diatas.  Yang satu lagi? Atau, bahkan bisa lebih dari satu lagi? Entahlah, Yuk kita tanya Mba Google.

Belum ketemu jawaban dari Mba Google. Bagaimana para Taipan dan/atau orang yang super kaya di Indonesia. Adakah mereka juga termasuk para Oligark Indonesia. Dengan kata lain, adakah mereka juga memiliki kekuasaan politik secara langsung?

Menurut majalah Forbes yang dilansir oleh Katadata.co.id ada 10 orang terkaya Indonesia. Mereka itu mulai dari R. Budi Hartono (US$18.3 miliar), Prayogo Pangestu (US$6.5 miliar), Jerry Ng (US$4.7 miliar), Tahir and Family (US$3.4 miliar), dan Mochtar Riady and Family (US$2.1 miliar).

Juga, bagaimana dengan Luhut Binsar Pandjaitan? Adakah Menko Jokowi ini dapat juga dimasukan dalam oligark Indonesia? Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan adalah Pimpinan Dewan Pembina Partai Golkar periode 2019 -- 2024.

Praktik Bagi-bagi Oligarki Era Reformasi

Tadi sudah disampaikan bahwa yang dibagi-bagi kepada oligarki di Era Soeharto adala Sumber Daya Alam (SDA). Di era reformasi sekarang sisa-sisa SDA itu masih juga dibagi-bagi. 

Misalnya, Surya Paloh adalah pengusaha besar pertambangan. Lihat juga , misalnya kasus perseteruan antara Luhut Binsar Pandjaitan dengan Haris Azhar (Yayasan Kalpataru) dan Fatia Mualidiyanti (Green Peace Indonesia).

Selain itu yang paling mencolok di kabinet Jokowi-MA adalah bagi-bagi jabatan Menteri Kabinet. Misalnya, Prabowo Subianto Ketum Partai Gerindra adalah Menteri Pertahanan, Airlangga Hartarto adalah Ketum Partai Golkar mendapat jatah saat ini sebagai Menko Pereknomian.

Selain itu, adalah rahasia umum, atau, persepsi publik,  bahwa seluruh Menteri Kabinet di Era Reformasi ini ada keterkaitannya dengan Partai Politik. Ada yang langsung seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi yang juga merupakan pimpinan Partai Golkar, Siti Nurbaya (Nasdem), Suharso Monoarfa (PPP), dan beberapa yang lain. Diyakini juga bahwa kementerian dan Lembaga negara yang lain juga dikavling oleh partai politik.

Demokrasi dan Oligarki

Prof Winters mengatakan bahwa oligarki Indonesia tercipta bukan oleh karena demokrasi Indonesia yang masih buruk, atau, demokrasi prosedural saja. Oligarki itu ada karena terjadinya ketimpangan kekayaan yang super ekstrim. 

Maksudnya, terdapat beberapa orang saja dari 272 juta jiwa orang Indonesia yang super kaya, dan, di sisi sebaliknya terdapat ratusan juta orang Indonesia yang super miskin yang untuk bertahan hidup perlu mendapat perlindungan berbagai program subsidi dan bantuan sosial dari pemerintah.

Prof Winters selanjutnya menyarankan agar terjadi proses pembauran antara demokrasi dan oligarki. Maksudnya, jangan bermimpi terjadi 100 persen demokrasi, atau, sebaliknya bermimpi kondisi oligarki yang ada saat ini tidak akan pernah berakhir. 

Mimpi 100 persen demokrasi akan menjurus pada kekacauan yang berpotensi terjadi dalam waktu yang relatif panjang. Sebaliknya, kondisi oligarki yang sekarang perlu dikurangi secara bertahap tetapi jangan ada target penghapusan total oligarki. Berdamailah dengan oligarki, kira-kira pesan yang disampaikan oleh Prof Winters.

Katakan Mogok Nyoblos 2024

Rezim Oligarki yang sekarang tidak mungkin dapat bertahan selamanya. Tinggal menunggu waktu untuk ambruk. Isunya adalah kapan. Tiga tahun lagi? Delapan tahun lagi? Tigabelas tahun lagi? Atau, Perlukah kita menunggu lagi hingga terjadi revolusi seperti di tahun 1965? Menunggu lagi hingga terjadinya kekacauan berdarah seperti kasus Orba yang baru ambruk setelah 32 tahun berkuasa?

Jangan. Peristiwa 1965 dan 1998 itu sangat brutal dan kacau. Banyak harta dan nyawa yang hilang secara sia-sia.

Selain itu, rakyat akan terus menderita karena buruknya pelayanan publik dan rendahnya kesempatan kerja. Agenda Pembasmian KKN dan penegakan supremasi hukum akan tambah tercecer dan indeks demokrasi kita sangat sulit untuk diperbaiki.

Untuk itu, mari kita serukan perkecil oligarki atau lebih persisnya berdamailah dengan Oligarki. Berikan motivasi kepada para oligarki untuk ikhlas mengurangi kekuasaan politik oligarki secara konstitusional. 

Desak oligarki untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk ikut berkontestasi pada Pemilu 2024, dengan prosedur yang lebih sederhana dan transparans, biaya yang wajar dan terjangkau serta bersih dari praktik money politics.

Mereka (publik), ya dapat sebagai Capres, ya sebagai Caleg, dan iya juga sebagai calon kepala daerah. Bukalah kesempatan untuk Capres independen dan batalkan ketentuan ambang batas Pemilu, misalnya. Juga, misalnya, hilangkan prosedur administratif Pemilu yang super ribet yang ada sekarang ini dalam proses pencalonan peserta Pemilu dan hapus ketentuan PAW Caleg terpilih.

Singkatnya Tritura Anti Oligarki adalah: (i) Lakukan amandemen kelima UUD tahun 1945; (ii) Perbaharui UU Parpol, dan (iii) Perbahuri UU Pemilu.