Maaf Oligarki, Kami Akan Mogok Nyoblos di Pemilu 2024

Mimpi 100 persen demokrasi akan menjurus pada kekacauan yang berpotensi terjadi dalam waktu yang relatif panjang. Sebaliknya, kondisi oligarki yang sekarang perlu dikurangi secara bertahap tetapi jangan ada target penghapusan total oligarki. Berdamailah dengan oligarki, kira-kira pesan yang disampaikan oleh Prof Winters.

Katakan Mogok Nyoblos 2024

Rezim Oligarki yang sekarang tidak mungkin dapat bertahan selamanya. Tinggal menunggu waktu untuk ambruk. Isunya adalah kapan. Tiga tahun lagi? Delapan tahun lagi? Tigabelas tahun lagi? Atau, Perlukah kita menunggu lagi hingga terjadi revolusi seperti di tahun 1965? Menunggu lagi hingga terjadinya kekacauan berdarah seperti kasus Orba yang baru ambruk setelah 32 tahun berkuasa?

Jangan. Peristiwa 1965 dan 1998 itu sangat brutal dan kacau. Banyak harta dan nyawa yang hilang secara sia-sia.

Selain itu, rakyat akan terus menderita karena buruknya pelayanan publik dan rendahnya kesempatan kerja. Agenda Pembasmian KKN dan penegakan supremasi hukum akan tambah tercecer dan indeks demokrasi kita sangat sulit untuk diperbaiki.

Untuk itu, mari kita serukan perkecil oligarki atau lebih persisnya berdamailah dengan Oligarki. Berikan motivasi kepada para oligarki untuk ikhlas mengurangi kekuasaan politik oligarki secara konstitusional. 

Desak oligarki untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk ikut berkontestasi pada Pemilu 2024, dengan prosedur yang lebih sederhana dan transparans, biaya yang wajar dan terjangkau serta bersih dari praktik money politics.

Mereka (publik), ya dapat sebagai Capres, ya sebagai Caleg, dan iya juga sebagai calon kepala daerah. Bukalah kesempatan untuk Capres independen dan batalkan ketentuan ambang batas Pemilu, misalnya. Juga, misalnya, hilangkan prosedur administratif Pemilu yang super ribet yang ada sekarang ini dalam proses pencalonan peserta Pemilu dan hapus ketentuan PAW Caleg terpilih.

Singkatnya Tritura Anti Oligarki adalah: (i) Lakukan amandemen kelima UUD tahun 1945; (ii) Perbaharui UU Parpol, dan (iii) Perbahuri UU Pemilu.