Mohon tunggu...
Kang Mizan
Kang Mizan Mohon Tunggu... Penulis - Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I. email: kangmizan53@gmail.com

Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Stigma BUMN Melekat pada PGN

9 Maret 2020   21:12 Diperbarui: 10 Maret 2020   10:57 316
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Saran ini saya tolak karena pipa dan gas itu sudah ada tetapi belum dapat diakses karena beberapa peralatan belum dipasang. Saya tidak perlu mengajukan permohonan pemasangan pipa kembali.

Ketertutupan Informasi Publik PGN

Belum bisa diakses itu bukan isu yang besar sebetulnya. Tetapi tidak disediakan informasi tentang kenapa gas tersebut belum dapat kami akses itu yang menjadi isu.

Lebih-lebih mengingat bahwa PGN itu BUMN. BUMN itu milik negara dan berarti milik kita semua termasuk penulis.

Dugaan Korupsi

Beberapa warga BDB1 dab BDB2 yang senasib dengan penulis beberapa kali membicarakan ini. Beberapa dugaan kami mencakup PGN Bogor itu korupsi. Gas yang seharusnya dialirkan ke rumah tangga di jual ke tempat lain. Ini masuk akal sebab gas perkotaan PGN (LNG) sangat murah yang lebih murah dari harga gas LPG melon 3 Kg.

Nilai kerugian negara dan kerugian masyarakat atas hal ini, jika betul itu dikorupsi oleh PGN, sangat besar. Ribuan rumah dalam satu tahun berarti ber ton-ton gas LNG yang diselewengkan. Nilainya jelas dalam hitungan miliar rupiah dan tidak tertutup kemungkinan mencapai triliunan rupiah. 

Stigma BUMN dan Redupnya Basuki Tjahaja Purnama

Dugaan bahwa PGN Bogor itu korupsi tidaklah berlebihan. Stigma BUMN korup masih melekat kuat di mind set publik.

Ingat dengan Ahok BTP. Gemuruh reaksi masyarakat ketika mendengar Ahok akan menjadi CEO PT Pertamina. Namun, gemuruh itu dengan cepat mereda seiring dengan menipisnya harapan Ahok dapat memberangus pemburu rente dan/atau mafia migas. Harapan publik menipis karena ternyata mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya diberikan jabatan Komisaris Utama PT Pertamina.

Harapan agar Ahok dapat menekuk mafia migas kemudian bangkit kembali ketika Ahok berkicau di twitter tentang keterbukaan data PT Pertamina. Tetapi , ternyata data itu masih jauh dari mencukupi standar keterbukaan informasi. Selain itu entah apa yang merasuki mantan Bupati Belitung, Babel, ini , yang terkesan sudah lembek. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang tersandung kasus penistaan agama ini menyatakan bahwa ia hanya membantu dewan direksi PT Pertamina.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun