Menuju Swasembada Pangan: Membangun Ketahanan Pangan Indonesia

Swasembada pangan adalah kemampuan dan pengetahuan yang lebih besar untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut, terutama di bidang pangan, sehingga memungkinkan kita untuk menyediakan kebutuhan pangan sendiri melalui berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Sumber daya alam yang harus mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah membuat dan menerapkan berbagai terobosan kebijakan untuk produksi dan swasembada pangan dengan tetap mengedepankan GGCG (Good Governance and Clean Government). Kebijakan ini terutama berkaitan dengan:

• Pelelangan yang memakan waktu dan tidak musiman
• Penyeimbangan kembali anggaran
• Bantuan bibit kedaluwarsa
• Hadiah dan sanksi
• Asuransi pertanian
• HPP dan HET
• Peningkatan sinergi program
• Peningkatan intensitas pendampingan dan pengawalan

Strategi untuk mendorong pelaksanaan program pembangunan nasional harus efektif tidak hanya dalam satu atau dua terobosan, tetapi juga dalam kombinasi berbagai kebijakan yang saling mendukung.

Menurut UU No. 18/2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). 

"Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal".

Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. 

Jika perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. 

Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah/antar pulau. Namun tidak jarang sarana dan prasaran distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri (kasus pengiriman sapi dari Nusa Tenggara ke Jakarta yang lebih mahal daripada dari Australia ke Jakarta; atau biaya pengiriman beras dari Surabaya ke Medan yang lebih mahal dari pada pengiriman dari Vietnam ke Jakarta).

Dari sisi tataniaga, sudah menjadi rahasia umum akan panjangnya rantai pasokan yang mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen yang cukup besar dengan penguasaan perdagangan pangan pada kelompok tertentu (monopoli, kartel dan oligopoli). Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran). Yang disayangkan adalah fenomena substitusi pangan pokok dari pangan lokal ke bahan pangan impor.

Dengan pertimbangan permasalahan pangan tersebut di atas maka kebijaksanaan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran/produksi dan permintaan. Pengelolaan kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh menghadapi segala gejolak. Pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal mengingat kedua aspek tersebut dapat tidak sejalan atau bertolak belakang.

Ada beberapa langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai swasembada pangan dan membangun ketahanan pangan nasional.

1. Meningkatkan Produksi Pangan:

a. Pengembangan teknologi pertanian:

• Adopsi teknologi maju seperti mekanisasi, irigasi, dan benih unggul.
• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk presisi pertanian.

b. Optimalisasi lahan pertanian:

• Perluasan area tanam melalui program cetak sawah baru dan konversi lahan terlantar.
• Penerapan sistem pertanian berkelanjutan untuk menjaga kesuburan tanah.

c. Pemberdayaan petani:

• Meningkatkan akses petani terhadap pelatihan, pendanaan, dan pasar.
• Membangun infrastruktur pertanian yang memadai, seperti jalan, irigasi, dan gudang penyimpanan.

2. Memperkuat Distribusi dan Cadangan Pangan:

a. Membangun infrastruktur logistik yang handal:

• Meningkatkan konektivitas antardaerah untuk memperlancar distribusi pangan.
• Membangun gudang penyimpanan yang memadai untuk menjaga kualitas dan ketahanan pangan.

b. Menjaga stabilitas harga pangan:

• Intervensi pemerintah melalui operasi pasar untuk menjaga harga pangan agar stabil dan terjangkau.
• Mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras.

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:

a. Kampanye edukasi gizi:

• Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang bergizi dan seimbang.
• Mendorong konsumsi pangan lokal dan diversifikasi pangan.

b. Pengurangan Food Waste:

• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya meminimalisir pemborosan makanan.
• Menerapkan program pengelolaan sampah makanan yang efektif.

Meskipun terdapat langkah-langkah strategis yang jelas untuk mencapai swasembada pangan, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi, antara lain:

• Perubahan iklim: Kekeringan, banjir, dan hama penyakit tanaman dapat mengganggu produksi pangan.
• Konversi lahan: Konversi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, industri, dan infrastruktur lainnya dapat mengurangi luas lahan pertanian.
• Keterbatasan infrastruktur:Kurangnya infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan gudang penyimpanan dapat menghambat distribusi dan penyimpanan pangan.
• Fluktuasi harga pangan: Harga pangan di pasar global yang tidak stabil dapat memengaruhi ketahanan pangan nasional.
• Perubahan pola konsumsi: Meningkatnya konsumsi makanan olahan dan siap saji dapat meningkatkan ketergantungan pada impor pangan.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, diperlukan solusi dan inovasi yang tepat, seperti:

• Pengembangan varietas tanaman tahan hama dan penyakit: Hal ini dapat membantu meningkatkan produksi dan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim.
• Penerapan sistem pertanian presisi: Teknologi ini dapat membantu petani menggunakan pupuk dan air secara lebih efisien, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi dampak lingkungan.
• Pembangunan rantai pasokan pangan yang terintegrasi: Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi dan penyimpanan pangan, serta mengurangi pemborosan makanan.
• Pemanfaatan e-commerce untuk memasarkan produk pangan lokal: Hal ini dapat membantu petani menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan mereka.
• Pengembangan agrowisata: Hal ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan mendorong konsumsi pangan lokal.