Indonesia Sebagai Tuan Rumah KTT G20 Bali 2022: Analisis SOP Diskusi Multilateral dalam Rangkaian Sherpa Track

Politik luar negeri bebas aktif merupakan prinsip yang telah lama dipegang teguh oleh Indonesia. Penerapan prinsip ini dapat berubah karena kebijakan harus menyesuaikan kondisi domestik dan internasional untuk mencapai kepentingan nasional, yakni tujuan yang dicapai negara melalui peran pemerintah dalam menjalankan hubungan dengan dunia internasional, berdasar aspirasi masyarakat.

Sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia, pemaknaan prinsip bebas aktif mengalami perkembangan, yang mengikuti dinamika politik Indonesia dan global. Penentuan arah dan pemaknaan politik luar negeri bebas aktif ini terutama dipengaruhi oleh peran presiden sebagai pemimpin negara.

Di bawah kepemimpinan presiden, pemerintah Indonesia harus menghasilkan kebijakan yang bebas aktif dan merefleksikannya di kancah domestik dan internasional. Walau terdapat perbedaan makna, masing-masing pemimpin negara merancang politik luar negeri Indonesia yang berkarakter bebas aktif dengan tujuan untuk mencapai sekaligus melindungi kepentingan nasional di setiap masanya.

Pada era Presiden Jokowi periode kedua, prinsip bebas aktif juga memiliki perkembangan pemaknaan. 'Bebas' didefinisikan sebagai kebebasan Indonesia dalam memilih cara menyikapi masalah-masalah internasional sebagai negara non-blok yang berdaulat.

Sementara itu, 'aktif' dimaknai sebagai keterlibatan kontinu Indonesia dalam menyelesaikan masalah global. Pemaknaan prinsip tersebut terimplementasi saat ditunjuknya Indonesia sebagai pemimpin Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali 2022.

G20 merupakan sebuah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara terkemuka dan Uni Eropa (EU). G20 mencerminkan lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan internasional, serta 80% produk domestik bruto global.

Dengan menjadi tuan rumah Presidensi G20 di tahun 2022, Indonesia dapat memperlihatkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif di mata dunia. Hal ini dikarenakan posisi dan peran Indonesia yang strategis untuk membangun konsensus global melalui kerja sama multilateral yang berfokus pada kerja sama inklusif, keberlanjutan, dan pemulihan pasca-pandemi.

Mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger", Indonesia menyampaikan pesan persuasif ke dunia internasional untuk saling bahu-membahu sehingga mampu pulih bersama dan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Indonesia memanfaatkan kesempatannya sebagai pemimpin G20 untuk bergerak merepresentasikan kepentingan negara-negara berkembang, dengan penekanan pada tiga pilar utama: Global Health Architecture, Digital Transformation, dan Sustainable Energy Transition.

Indonesia sebagai tuan rumah, berhak menetapkan agenda yang memiliki tingkat relevansi tinggi bagi keperluan negara-negara berkembang. Selain itu, Indonesia juga harus merancang dan memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang akan digunakan di agenda-agenda G20.

Dalam pelaksanaannya, G20 memiliki Jalur Kerja atau Workstreams. Jalur kerja tersebut terdiri atas dua, yaitu Jalur Keuangan atau Finance Track dan Jalur Sherpa atau Sherpa Track.

Sebagai salah satu alur kerja dalam G20, Sherpa Track berdiskusi mengenai tantangan global serta berbagai isu ekonomi non-keuangan, untuk menemukan solusi dan rekomendasi terkait agenda dan isu prioritas G20.

Pertemuan Sherpa G20 dilaksanakan untuk mempersiapkan versi terbaik dari Deklarasi Pemimpin yang akan dibawa dan disetujui oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan dari negara-negara anggota G20 pada KTT G20.

Penerapan SOP menjadi elemen vital dalam mengatur jalannya diskusi, penyusunan agenda, dan pengambilan keputusan secara kolektif pada pelaksanaan G20. SOP dirancang untuk memastikan proses diplomasi multilateral berjalan secara efektif, efisien, dan terorganisir.

Tahapan SOP yang diterapkan dalam diskusi Jalur Sherpa meliputi beberapa langkah berikut:  

• Persiapan Agenda Diskusi Proses ini mencakup identifikasi isu-isu prioritas serta koordinasi awal dengan Sherpa dari negara anggota.  
• Pengaturan Format Diskusi: Tahapan ini mencakup pembagian sesi diskusi dan pengaturan keterlibatan peserta secara efektif.  
• Penyusunan Konsensus: Dilakukan dengan memfasilitasi dialog antar delegasi dan mendokumentasikan hasil pembahasan.  
• Penyelesaian Isu yang Belum Terselesaikan: Melibatkan diskusi tambahan dan konsultasi bilateral untuk mencapai kesepakatan.  
• Finalisasi dan Penyusunan Dokumen Akhir: Proses ini mencakup perumusan rekomendasi serta pemeriksaan ulang dokumen untuk memastikan akurasi.  
• Penyampaian Hasil kepada Pemimpin G20: Tahapan akhir berupa laporan formal kepada pemimpin G20 dan publikasi hasil secara transparan.

SOP yang diterapkan menekankan pentingnya transparansi dan inklusivitas, dua prinsip yang selaras dengan PLNI yang bebas-aktif. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas kepada semua pihak dan inklusivitas tercermin dari upaya aktif melibatkan negara-negara berkembang dalam setiap pembahasan.

Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong keadilan, kesetaraan, dan kerja sama internasional yang harmonis, menjadikan G20 bukan hanya forum eksklusif bagi negara maju, tetapi juga platform untuk memperjuangkan aspirasi bersama.

SOP menjadi faktor penting yang mendukung peran Indonesia sebagai mediator dalam konflik Rusia dan Ukraina. Berangkat dari konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, Indonesia ditantang untuk menjaga kepentingan nasionalnya sekaligus memegang peran strategis, sebagai ketua maupun anggota forum.

Sebagai tuan rumah G20, Indonesia harus menjaga fokus diskusi tetap pada isu-isu global yang mendesak, sekaligus mengelola ketegangan antara negara-negara anggota yang terpecah akibat konflik. Dengan SOP yang terstandar, Indonesia berhasil menciptakan suasana diskusi yang konstruktif, memberikan kesempatan yang adil bagi setiap pihak untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa memicu eskalasi konflik.

Dalam perannya sebagai mediator, Indonesia menerapkan SOP ini untuk memastikan forum tetap inklusif, dengan memberikan perhatian yang setara pada isu-isu penting bagi semua negara. Pendekatan ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang berupaya menjembatani kepentingan global tanpa memihak kepada salah satu pihak.

Salah satu keberhasilan Indonesia menerapkan SOP adalah tercapainya kesepakatan di antara para pemimpin G20 yang mengakui dampak perang terhadap perekonomian global. Melalui penerapan SOP yang transparan dan inklusif, Indonesia menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin yang efektif dan memperkuat posisinya sebagai aktor utama dalam diplomasi multilateral untuk mencari solusi damai terhadap konflik internasional.

Sebagai hasil akhir dari KTT G20 Bali 2022, terdapat penyusunan deklarasi, yang prosesnya juga dipengaruhi oleh penerapan SOP yang terstruktur. Dalam Sherpa Track, delegasi dari negara-negara anggota G20 terlibat dalam diskusi intensif dan teknis untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu prioritas, yang selanjutnya disusun menjadi dokumen rekomendasi atau draf deklarasi.

SOP yang telah distandarisasi mengatur setiap tahap dalam proses penyusunan deklarasi, mulai dari pengumpulan masukan hingga proses pengesahan. Setiap langkah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, inklusivitas, dan memperhatikan keseimbangan kepentingan sehingga hasil akhirnya mencerminkan kesepakatan kolektif yang adil.

Peran Indonesia sebagai Presidensi G20, disertai tanggung jawab dalam memastikan bahwa deklarasi yang dihasilkan mencerminkan komitmen global terhadap isu-isu penting. Indonesia berupaya memastikan setiap keputusan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang.

Ini juga mencerminkan kemampuan diplomatik Indonesia yang menekankan kerja sama internasional, hasil KTT G20 menguntungkan semua negara anggota dalam menghadapi tantangan global. Dengan prosedur operasional yang terstruktur dan peran aktif Indonesia sebagai mediator, G20 Bali 2022 berhasil menghasilkan deklarasi yang mencerminkan kesepakatan multilateral yang kuat dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi masa depan global.

Melalui Sherpa Track, Indonesia berhasil memfasilitasi dialog konstruktif antara negara-negara anggota, memastikan kepentingan semua negara terwakili secara seimbang. Peran Indonesia sebagai Tuan Rumah G20 tak hanya terbatas pada pengelolaan proses diplomatik, tetapi juga sebagai mediator yang menjamin keberlanjutan komitmen G20.

Dengan memanfaatkan SOP yang jelas dan prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif, Indonesia berhasil mengarahkan G20 menuju hasil inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor utama dalam diplomasi internasional yang berfokus pada kolaborasi global demi masa depan yang lebih baik.