Peraih BHACA 2015: Bukti (Masih Bisa) Tegaknya Pemerintahan Bebas Korupsi

[caption caption="Tri Rismaharini (saat itu Wali Kota Surabaya), ketika menerima Piala Adipura Kencana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3/2013)."][/caption]Mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, terpilih sebagai penerima Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) tahun 2015, membuktikan bahwa pemimpin yang berasal dari daerah berani menantang struktur pemerintahan yang terkenal korup sekaligus memberikan harapan perbaikan tata kelola pemerintahan dimasa yang akan datang.

Ketiga Dewan Juri,  terdiri dari Endy M. Bayuni (wartawan senior), Luky Djani  (aktivis/akademisi), dan Zainal A. Mochtar (ahli hukum tata negara),  telah memutuskan untuk memberikan anugerah BHACA 2015 kepada Tri Rismaharini, Walikota Surabaya periode 2010-2015 dan Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Batang, periode 2012-2017.  

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjamin pelaksanaan Otonomi daerah dan kemudian diikuti dengan pilkada langsung sejak tahun 2005, para putra/i daerah yang berprestasi berpeluang besar menjadi pemimpin didaerahnya masing-masing.  Tri Rismaharini dan Yoyok Riyo Sudibyo, adalah dua dari sekian banyak pemimpin daerah yang berprestasi setelah pelaksanaan otonomi daerah dan pilkada langsung.

Terpilihkan kedua pemimpin daerah yang bebas dari perkara korupsi, memberikan harapan bahwa tata kelola pemrintahan tidak selamanya harus berkompromi dengan politik bagi-bagi uang dan bagi-bagi kue basi politik kekuasaan yang cenderung korup.  Dan kita menyaksikan antusiasnya masyarakat dalam sebuah kota/kabupaten ketika mereka mendapati pemimpin yang bersih dan amanah, bahkan masyarakat rela mempertaruhkan dirinya sebagai benteng untuk melindungi pemimpinnya dari gangguan tangan-tangan rakus uang dan kekuasaan.

PROFIL SINGKAT

Tri Rismaharini (Walikota Surabaya-Jatim, 2010-2015)

Sejak tahun 2002,  sebagai Kepala Bagian Bina Program Pembangunan Pemkot Surabaya, Tri Rismaharini memulai e-procurement (lelang pengadaan barang elektronik), tujuannya lelang berjalan secara transparan tanpa korupsi.

Menjadi Walikota Surabaya pada tahun 2010, menghasilkan terobosan berupa Sistem Surabaya Single Window untuk perizinan, Pelaporan, Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Online. Sistem e-government diterapkan diseluruh sektor agar mudah melakukan kontrol, mencegah praktik suap dan korupsi. Dari hasil penerapan system ini Pemkot Surabaya diperkirakan menghemat Rp. 600 miliar sampai Rp. 800 miliar tiap tahunnya.

Risma juga membuat kesepakatan dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam berbagi database yang dapat mempermudah pengelolaan dan penghitungan pajak di kota Surabaya, termasuk untuk mengecek perusahaan-perusahaan di Surabaya yang menghindari pajak.

Layanan kesehatan dan pendidikan diberikan gratis untuk warga Surabaya. Dalam kasus Kebun Binatang Surabaya, Risma langsung meminta KPK untuk turun tangan memeriksa penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus kebun binatang.

Selain memberikan hukuman, Risma  banyak memberikan penghargaan baik di tingkat RT/RW ataupun kelurahan dan kecamatan. Diantaranya Pahlawan Ekonomi untuk PKL dan Ibu RT, membuat peringkat RT/RW/ Keluarahan/Kecamatan terbersih, dan memberikah Gender Award kepada kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan anggaran yang sadar gender.  Surabaya di tangan Risma menjadi kota yang cantik , tertata dan bersih, bersih fisik dan bersih tatakelola pemerintahan tanpa korupsi.

Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati Batang-Jateng, 2012-2017)

Pertama menjabat pada tahun 2012, Yoyok Riyo Sudibyo membuat Surat Pernyataan Bupati Batang tidak meminta proyek dengan mengatasnamakan pribadi, keluarga, atau kelompok; membuat Pakta Integritas Pelaksana Kegiatan SKPD dalam pencegahan dan pemberantasan KKN; serta menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD; bekerjasama dengan Transparency International Indonesia, mengadakan Festival Anggaran selama 3 hari agar seluruh perencanaan anggaran Kabupaten Batang dipamerkan kepada masyarakat secara transparan.

Membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,  yang didalamnya terdapat Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) yang terjun langsung ke lapangan sehingga keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan kabupaten dapat ditindaklanjuti.

Meminta seluruh birokrasi menandatangani pakta integritas untuk tidak korupsi, yang kemudian terbukti efektif menjadikan Batang daerah pertama di Jawa Tengah dalam pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Melakukan penghematan diberbagai bidang secara ketat, hingga pada tahun pertama anggaran penghematan mencapai Rp. 5-6 miliar.  Di tahun yang sama terjadi lonjakan peningkatan pendapatan daerah sampai Rp. 14,4 miliar. Efisiensi belanja pegawai berhasil mencapai Rp. 42,4 miliar, Efisiensi pengadaan barang jasa sebesar Rp. 21,3 miliar, peningkatan nilai aset Pemkab sebesar Rp. 347,2 miliar.

BAGAIMANA PEJABAT LAINNYA?

Tidak memperoleh Bung Hatta Anti Corruption Award bukan berarti kepala daerah tersebut lansung tertuduh menjadi pejabat yang korup.  Walaupun begitu, penghargaan ini bisa menjadi stimulasi pejabat tinggi lainnya dalam pemerintahan agar menerapkan pemerintahan yang bersih.  Dan sudah banyak bukti bahwa mereka yang bebas korupsi lebih dicintai rakyat dibandingkan pejabat tak jujur cuma disenangi kelompok-kelompok terbatas.

Jauh kedepan, para pejabat yang berhasil memperoleh BHACA mampu melakukan getuk tular kepada para pejabat lainnya didaerah sehingga pelaksaan pemerintahan yang bersih dari korupsi secara perlahan dan pasti dapat terlaksana pada waktunya.  Sehingga satu generasi kedepan, penyakit korup dan hanya mau memperkaya diri jauh menyusut.

Ini adalah bukti positif bahwa otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung, lahir pemimpin yang bersih dari korupsi dan bekerja untuk kepentingan rakyat.  Bukan berarti tidak ada dampak negative, justru kita banyak mendengar para kepala daerah hasil pemilihan langsung bermetamorfosis menjadi raja-raja kecil yang kemudian membentuk pemerintahan keluarga (dinasti).

Galibnya, setelah para kepala daerah disumpah dibawah kitab suci pada saat pengangkatan sumpah sebagai pejabat, mereka tidak lagi berani berlaku korup apalagi dengan hadirnya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.  Tapi pada kenyataannya, korupsi masih berjalan secara massif dan aneh bin ajaib, mereka lupa malu, bahkan pada saat tercokok melakukan korupsi, mereka tersenyum sumringah dihadapan kamera televisi dan menjadikan dirinya selebritis mobil tahanan KPK dengan rompi orange menyala bertuliskan TAHANAN KPK.  Asem, rupanya ada bintang televise baru!