Integrasi Mangrove dengan Masyarakat Pesisir di Kawasan Kariangau untuk Meningkatkan Ekowisata Pesisir, Kota Balikpapan

Wilayah pesisir  kaya akan sumber daya alam, menjadi jembatan antara darat dan laut, serta mempunyai potensi besar untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata. Salah satu ekosistem terpenting di wilayah pesisir adalah hutan mangrove. Hutan ini tidak hanya melindungi pantai dari abrasi dan intrusi air asin, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, menyediakan habitat bagi berbagai spesies, menyimpan karbon, dan  berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Selain itu, hutan mangrove memiliki nilai ekonomi dan pariwisata yang tinggi serta memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekowisata  berkelanjutan.   

Kota Balikpapan sebagai salah satu kota pesisir  Provinsi Kalimantan Timur mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan ekowisata mangrove khususnya di wilayah Kaliangau. Kaliangau merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Balikpapan Barat yang memiliki ekosistem mangrove yang cukup luas dan beragam. Menurut  Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan(KLHK Kota Balikpapan, 2015), luas hutan mangrove di Kaliangau kurang lebih 543 hektar. Potensi ini memberikan peluang besar bagi pengembangan ekowisata mangrove. Hal ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, namun juga dapat menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove. 

Namun pengembangan ekowisata mangrove tidak lepas dari peran serta masyarakat pesisir. Mengintegrasikan pengelolaan ekosistem mangrove dengan pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan kunci untuk mencapai ekowisata   berkelanjutan. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dari ekowisata dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi integrasi   pengelolaan mangrove dengan pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan Kaliangau untuk mempromosikan ekowisata pesisir di kota Balikpapan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keadaan ekosistem mangrove, profil sosial ekonomi masyarakat pesisir, dan potensi ekowisata yang ada.

- Kondisi Ekosistem Mangrove di Kawasan Kariangau 

Kawasan Kariangau memiliki ekosistem mangrove yang cukup luas dan beragam. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan (KLHK Kota Balikpapan, 2015), luas hutan mangrove di Kariangau mencapai sekitar 543 hektar. Studi yang dilakukan oleh Warsidi (Warsidi & Endayani, 2007) mengidentifikasi setidaknya 13 jenis mangrove yang tumbuh di kawasan ini, dengan jenis dominan meliputi Rhizophora apiculata, Sonneratia alba, dan Avicennia alba. Kondisi ekosistem mangrove di Kariangau relatif baik, namun menghadapi beberapa ancaman. Menurut laporan Bappeda Kota Balikpapan (2023), sekitar 15% area mangrove di Kariangau mengalami degradasi akibat konversi lahan untuk kepentingan industri dan pemukiman. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya konservasi dan pengembangan ekowisata mangrove di kawasan tersebut.

- Potensi Ekowisata Mangrove di Kariangau 

Kawasan mangrove Kariangau memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Menurut studi yang dilakukan oleh (Nita Yuliana, 2019), terdapat beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan, antara lain: 

1. Tracking mangrove 

2. Wisata edukasi konservasi mangrove 

3. Wisata kuliner berbasis hasil laut 

4. Wisata budaya masyarakat pesisir

Model Integrasi Mangrove-Masyarakat untuk Pengembangan Ekowisata 

Berdasarkan analisis kondisi ekosistem mangrove (Ufida, Yasser and Kusumaningrum, 2022), dan potensi ekowisata, dapat dirumuskan model integrasi mangrove-masyarakat untuk pengembangan ekowisata di Kawasan Kariangau sebagai berikut: 

1. Pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) berbasis masyarakat lokal.  

2. Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata mangrove.   

3. Pengembangan produk wisata yang menggabungkan konservasi mangrove dan kearifan lokal.   

4. Kerjasama penta-helix antara pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media dalam pengembangan ekowisata.

Tantangan dan Peluang dalam Ekowisata Berbasis Masyarakat di Ekowisata Mangrove 

Meskipun pendekatan ini menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan melestarikan ekosistem, implementasinya sering kali dihadapkan pada sejumlah kendala.   

1. Menyeimbangkan kegiatan konservasi dan pariwisata untuk memastikan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. 

2. Memastikan pemerataan manfaat ekonomi di antara masyarakat lokal.   

3. Mengatasi dampak perubahan iklim dan faktor eksternal lainnya terhadap ekosistem mangrove.   

4. Mempromosikan ekowisata berbasis masyarakat sebagai praktik pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Model ini sejalan dengan konsep Community-Based Ecotourism (CBE) yang dikemukakan oleh (Treephan, Visuthismajarn and Isaramalai, 2019). Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan ekologi dan ekonomi. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahap pengembangan dan pelaksanaan ekowisata, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, CBE berupaya menciptakan sinergi antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi ekosistem dan komunitas lokal, serta memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dikelola secara bijak dan berkelanjutan. 

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kawasan Kariangau memiliki potensi besar untuk pengembangan ekowisata mangrove, dengan luas area mangrove mencapai 543 hektar dan keanekaragaman jenis yang cukup tinggi.   

2. Masyarakat pesisir Kariangau masih menghadapi tantangan sosial-ekonomi, dengan mayoritas bekerja di sektor perikanan dan kelautan, serta tingkat pendidikan dan pendapatan yang relatif rendah.   

3. Pengembangan ekowisata mangrove di Kariangau dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove.   

4. Model integrasi mangrove-masyarakat yang diusulkan menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan produk wisata berbasis konservasi dan kearifan lokal, serta kerjasama penta-helix. 

Rekomendasi berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah: 

1. Pemerintah Kota Balikpapan perlu memprioritaskan pengembangan infrastruktur pendukung ekowisata mangrove di Kawasan Kariangau, seperti akses jalan, dermaga, dan fasilitas wisata ramah lingkungan. 

2. Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebaiknya berkolaborasi dalam merancang program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan ekowisata mangrove. 

3. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) berbasis masyarakat lokal di Kariangau.   

4. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai daya dukung lingkungan untuk memastikan keseimbangan antara pengembangan ekowisata dan konservasi ekosistem mangrove. 

5. Pemerintah Kota Balikpapan sebaiknya mengembangkan strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan awareness terhadap potensi ekowisata mangrove di Kariangau. 

6. Perlu dibangun kerjasama yang erat antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas lokal, dan media dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata mangrove di Kariangau. 

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan pengembangan ekowisata mangrove di Kawasan Kariangau dapat berjalan secara optimal, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove.