Persepsi Masyarakat terhadap Pelat Nomor Merah

Desain Komunikasi Visual Sebagai Alat Identifikasi
Fungsi dasar yang pertama adalah sebagai sarana identifikasi. Identitas dapat mengungkapkan siapa seseorang atau asal- usulnya. Demikian pula dengan benda atau produk, identitas yang kuat dapat memperlihatkan kualitas dan memudahkan pengenalan, baik oleh pembuat maupun pengguna (Cenadi, 1999).

Desain Komunikasi Visual Sarana Informasi dan Instruksi

Desain komunikasi visual memiliki fungsi untuk menjembatani hubungan antar elemen melalui petunjuk, arah, posisi, dan skala. Contohnya termasuk peta, diagram, simbol, dan penunjuk arah. 

Informasi menjadi berguna ketika disampaikan kepada audiens yang tepat, pada waktu dan tempat yang sesuai, dalam format yang mudah dipahami, serta disajikan secara konsisten dan logis. 

Simbol-simbol umum seperti rambu lalu lintas, tanda di tempat umum (misalnya toilet atau restoran), harus informatif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terlepas dari latar belakang mereka. Inilah mengapa desain komunikasi visual perlu bersifat universal (Cenadi, 1999).

1. Desain Komunikasi Visual Sarana Presentasi dan Promosi

Tujuan dari desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi adalah menyampaikan pesan, menarik perhatian secara visual, dan menciptakan kesan yang mudah diingat. 

Contoh untuk ini adalah poster. Penggunaan gambar dan teks yang minimal namun bermakna dan mengesankan sangat penting. Untuk mencapai tujuan ini, elemen visual dan verbal yang digunakan harus bersifat persuasif dan menarik, karena akhirnya bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa (Cenadi, 1999).

Ditinjau dari data-data yang telah dipaparkan di atas, terdapat sebuah kasus yang dapat dikaitkan dengan beberapa paradigma sosial serta fungsi DKV. Penjabaran lebih lanjut mengenai keterkaitan kasus pelanggaran tersebut yakni sebagai berikut,

Contoh kasus

Penyalahgunaan Mobil Dinas oleh Anak Pejabat ke Luar Kota Tanpa Surat Izin (Harian Jogja, 2024)

Penindakan kasus pelanggaran penggunaan mobil dinas oleh anak pejabat bernama Kodi yang ditemukan pada sebuah tempat olahraga di Kawasan Sleman. Teguran sudah diberikan oleh anggota Polda DIY kepada pengendara mobil dinas tersebut, namun pengendara masih tetap melakukan pelanggaran dengan menggunakan mobil pelat merah di luar kepentingan dinas.

Fungsi DKV

1. Identifikasi :

Mobil dinas dengan pelat merah berfungsi sebagai sarana identifikasi. Secara visual, pelat merah membedakan kendaraan pemerintah dari kendaraan pribadi, menunjukkan status dan otoritas kendaraan beserta penggunanya.

2. Informasi :

Pelat merah pada mobil dinas memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk kepentingan dinas. Ini seharusnya menginstruksikan pengguna untuk menggunakannya sesuai aturan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang fungsi resminya.

3. Promosi :

Meskipun bukan tujuan utamanya, mobil dinas dengan pelat merah juga mempresentasikan dan mempromosikan kehadiran pemerintah dalam masyarakat. Namun, penggunaan mobil dinas oleh anak pejabat ke luar kota tanpa surat izin ini justru mempromosikan citra negatif tentang pejabat yang menyalahgunakan fasilitas publik.

Paradigma Sosial dan Persepsi Masyarakat

(1) paradigma fungsionalisme struktural, terjadi normalisasi penyimpangan yang tertera pada berita di mana pengemudi berulang kali melakukan pelanggaran yang sama dan pemberian teguran minim sehingga hal ini memberi keuntungan dengan resiko kecil dari tindakan mereka

(2) paradigma konflik yakni penyalahgunaan kekuasaan dari pengemudi yang merupakan anak pejabat. terlihat pada video di mana pelanggar tetap menunjukkan sikap santai sembari menggunakan headset nya saat diberi teguran oleh pihak berwenang.

Paradigma fungsionalisme struktural terjadi dengan adanya normalisasi penyimpangan, disusul dengan rapuhnya struktur yang seharusnya terimplementasi pada masyarakat dan pemerintah. 

Dalam konteks ini, di setiap kasus terjadi penyalahgunaan wewenang yang tidak mendapatkan hukum pidana sebagaimana seharusnya. Hal ini dikarenakan terjadi normalisasi penyimpangan baik pada pihak aparat dan masyarakat yang tidak dapat menyuarakan protes mereka.

Kemudian, paradigma konflik terjadi dengan adanya penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat. Plat merah sedari awal merupakan fasilitas yang disediakan untuk menunjang kepentingan pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya. 

Didukung dengan adanya kasus-kasus tersebut, banyak dari pegawai negeri ini terbukti melakukan eksploitasi atas hak yang diberikan kepada mereka. Kendaraan dinas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dikorupsi atas kepentingan pribadi.