Dukungan publik nyata dalam bentuk tanda tangan atau petisi yang diverifikasi juga dapat menjadi alat penyaring yang efektif. Proses ini dapat mengurangi risiko munculnya calon yang hanya populer di media sosial tanpa dukungan nyata dari masyarakat. Selain itu, langkah ini juga bisa mengedukasi masyarakat tentang apa yang diperlukan untuk mencalonkan diri, sehingga mendorong lebih banyak individu berkualitas untuk berpartisipasi dalam dunia politik.
Meski Presidential Threshold dihapus, koalisi partai tetap bisa didorong untuk membangun visi bersama yang kuat. Contoh keberhasilan koalisi di negara-negara Skandinavia menunjukkan bahwa persatuan di antara partai-partai dapat membawa stabilitas dan keberlanjutan dalam pemerintahan. Dengan memfasilitasi dialog dan kerjasama antar partai, kita bisa menciptakan lingkungan politik yang lebih konstruktif dan inklusif.
Simpulan: Demokrasi dengan Rasa Kopi Asli
Tanpa Presidential Threshold, demokrasi Indonesia memang terlihat lebih inklusif. Namun, tanpa mekanisme pengendalian, kita hanya menciptakan demokrasi dengan rasa sirkus: penuh tawa, tapi kosong substansi.
Sebagai negara yang terus belajar dari masa lalu, kita harus memastikan bahwa pesta demokrasi tidak berubah menjadi panggung komedi. Hak untuk memilih dan dipilih memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa pilihan yang ada benar-benar layak. Mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa, "Demokrasi adalah seni memilih orang yang paling tidak kita benci, paling populer, tapi yang ada isi, bukan yang penting asal ada."Â Mari jadikan seni itu lebih bernilai dengan menyaring kandidat yang benar-benar pantas memimpin negeri ini.
Sebab, seperti kopi tanpa gula, kebebasan tanpa akuntabilitas hanyalah ilusi yang pahit. Dan siapa yang ingin menelan ilusi pahit saat kita bisa menyeduh masa depan yang manis yang keluar dari janji-janji yang belum ada juntrungan buktinya? Tanpa Presidential Threshold demokrasi seperti buah simalakama (buah yang tak pernah ada wujudnya tetapi sering dipakai sebagai perumpamaan), "dimakan mati, tak dimakan juga mati."
Sumber Rujukan
Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi, dalam https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21997&menu=2
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11344_1735807848.pdf
