Mohon tunggu...
Alfred Benediktus
Alfred Benediktus Mohon Tunggu... Editor - Menjangkau Sesama dengan Buku

Seorang perangkai kata yang berusaha terus memberi dan menjangkau sesama

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Artikel Utama

Mengukur Pendidikan Tanpa Ujian Nasional, Perlukah?

2 Januari 2025   17:14 Diperbarui: 3 Januari 2025   10:41 248
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Ujian Nasional. (Foto: KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO via kompas.com)

Selain itu, siswa di daerah terpencil sering kali mengalami kendala infrastruktur dan sumber daya yang memengaruhi hasil UN. Fokus pada mata pelajaran tertentu dalam UN juga membuat bakat siswa di bidang lain kurang mendapat perhatian.

Jika pemerintah berniat sungguh untuk membuat standarisasi pendidikan nasional lewat UN, yang utama dan pertama adalah melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di semua tingkatan. Jika di Papua atau daerah pinggiran lainnya harus sama dengan di Jakarta atau kota besar lainnya. 

Tetapi itu sepertinya hanyalah sebuah panggang jauh dari api, suatu harapan yang ketinggian yang bisa dilakukan oleh pejabat negara kita. Jangankan sarana pendidikan, tenaga pendidikan saja masih jauh seperti utara dan selatan.

Kurikulum Merdeka dan Paradigma Baru Evaluasi

Dengan implementasi Kurikulum Merdeka, pendekatan pendidikan di Indonesia telah bergeser dari standarisasi menuju personalisasi. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, eksplorasi minat, dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Dalam konteks ini, keberadaan UN menjadi semakin dipertanyakan.

Filosofi Kurikulum Merdeka yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih jalur belajar mereka tidak sejalan dengan pendekatan "satu ukuran untuk semua" yang dimiliki UN. 

Sebagai gantinya, pengembangan sistem evaluasi berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa lebih relevan dengan semangat Kurikulum Merdeka.

Rencana kemendikdasmen agar UN hanya dilaksanakan di sekolah yang terakreditasi juga menimbulkan sebuah polemik baru, seolah-olah sekolah yang belum terakreditasi tidak diperhitungkan, tidak dianggap. 

Sebaiknya kebijakan samacam ini dikaji secara lebih luas, bijak dan mendetail supaya tidak memberi kesan ganti menteri ganti kebijakan, yang penting asal beda. 

Emang satuan pendidikan hanya sebuah alat uji coba pendapat pejabat? Betapa repotnya para guru dengan berbagai tugas administratif termasuk kurikulum yang berubah-ubah (namun belum sungguh didukung oleh penghargaan yang layak bagi para guru)

Alternatif Evaluasi: Uji Kompetensi Berbasis Minat

Dalam menggantikan Ujian Nasional, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan evaluasi pendidikan yang lebih fleksibel. 

Salah satu alternatifnya adalah evaluasi berbasis portofolio dan proyek, seperti yang diterapkan di Finlandia, di mana siswa dievaluasi melalui portofolio yang menunjukkan perkembangan mereka selama masa studi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun