Badan Bank Tanah (3): Pilar Keadilan Lahan untuk Kesejahteraan Rakyat
Kebutuhan akan tanah sebagai lahan tinggal dan produktif semakin mendesak, terlebih di tengah masifnya pembangunan perumahan dan kawasan industri. Jika tidak diatur dengan regulasi yang jelas, rakyat kecil dengan modal terbatas berisiko kehilangan akses terhadap tanah. Dalam konteks inilah Badan Bank Tanah hadir sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, sejauh mana peran ini dapat terealisasi?
Mengurai Fungsi dan Peran Badan Bank Tanah
Badan Bank Tanah adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan utama lembaga ini adalah menjamin ketersediaan lahan yang adil dan berkelanjutan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pertanian produktif, serta infrastruktur publik.
Sebagai bank tanah, lembaga ini bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan tanah. Tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan atau bermasalah, termasuk tanah negara yang terbengkalai, akan dioptimalkan penggunaannya untuk kepentingan publik. Ini memberi harapan baru bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan akibat permainan mafia tanah dan minimnya regulasi yang berpihak pada rakyat kecil.
Namun, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan cakupan kerja dan dampak nyata dari Badan Bank Tanah ini. Apakah keberadaannya benar-benar dapat melawan praktik-praktik mafia tanah yang sudah mengakar? Atau hanya menjadi lembaga formalitas tanpa aksi nyata? Tantangan besar dalam implementasinya adalah ketidaksinkronan antara regulasi yang ada dan realitas di lapangan.
Pentingnya Kehadiran Badan Bank Tanah bagi Masyarakat
Badan Bank Tanah memainkan peran yang sangat krusial dalam mengatasi masalah ketimpangan akses terhadap tanah. Kehadirannya menjadi harapan baru, khususnya bagi masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan dari akses lahan akibat permainan mafia tanah atau kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Pentingnya Badan Bank Tanah bagi masyarakat mencakup beberapa hal berikut:
Pertama, Meningkatkan Akses terhadap Lahan. Masyarakat berpenghasilan rendah sering kali kesulitan mendapatkan tanah untuk tempat tinggal atau usaha produktif. Dengan pengelolaan yang transparan, Badan Bank Tanah dapat menyediakan lahan bagi mereka yang membutuhkan.
Kedua, Melindungi Hak Tanah Masyarakat Adat. Banyak kasus di mana tanah ulayat masyarakat adat dirampas tanpa persetujuan. Badan Bank Tanah dapat menjadi benteng untuk melindungi hak-hak ini.
Ketiga, Memberikan Kesempatan Ekonomi. Tanah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan. Dengan pemberdayaan yang tepat, masyarakat dapat memanfaatkan tanah untuk kegiatan produktif, seperti pertanian atau usaha kecil.
Keempat, Mengurangi Konflik Pertanahan. Dengan inventarisasi dan pengelolaan yang sistematis, potensi konflik akibat tumpang tindih kepemilikan tanah dapat diminimalkan.
Tantangan di Tengah Kepentingan Multidimensional
Badan Bank Tanah diharapkan mampu menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat kecil dari praktik-praktik seperti ini. Salah satu cara adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan serta transparansi dalam pengelolaan lahan. Namun, untuk menjalankan peran ini, diperlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sendiri.
Beberapa tantangan utama yang berhasil dirangkum dari beberapa media antara lain:
Satu, Kasus Pembebasan Tanah Ulayat di Papua: Banyak tanah ulayat masyarakat adat diperjualbelikan oleh pihak yang bekerja sama dengan oknum aparat setempat tanpa persetujuan masyarakat.
Dua, Sengketa Tanah di Kota Makassar: Mafia tanah bekerja sama dengan aparat desa untuk mengubah status tanah yang dihuni masyarakat selama puluhan tahun menjadi bermasalah.
Tiga, Penyerobotan Tanah di Jakarta:Â Tanah negara sering diserobot untuk kepentingan bisnis oleh pihak-pihak tertentu dengan bantuan oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Empat, Sengketa Tanah di Desa-desa: Banyak desa menghadapi masalah penguasaan tanah yang tidak jelas akibat klaim dari pihak luar.
Keempat contoh di atas baru sedikit dari ratusan kasus yang masih mengendap, yang (semoga saja tidak) menunggu moment untuk meledak di masyarakat. Tentu saja, kehadiran badan semacam Badan Bank Tanah menjadi urgen untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal di masyarakat.
Kesejahteraan Rakyat: Definisi dan Sasaran
Pertanyaan besar yang muncul adalah: kesejahteraan rakyat seperti apa yang ingin dicapai oleh Badan Bank Tanah? Jika kesejahteraan hanya diartikan sebagai akses terhadap lahan, maka langkah ini belum cukup. Kesejahteraan juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan lahan tersebut secara produktif.
Sebagai contoh, tanah yang diberikan untuk tujuan agraris harus diiringi dengan pelatihan, akses pembiayaan, dan pendampingan agar petani dapat memaksimalkan hasilnya. Sementara itu, untuk tanah yang diperuntukkan sebagai perumahan, diperlukan kebijakan yang menjamin kelayakan tempat tinggal, termasuk akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik.
Cakupan dan Implementasi: Masih Sebatas Harapan?
Secara teori, Badan Bank Tanah memiliki cakupan yang luas, mulai dari tanah-tanah negara hingga tanah terlantar yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah proses identifikasi dan inventarisasi lahan yang sering kali terbentur oleh data yang tidak valid atau tumpang tindih.
Keberhasilan Badan Bank Tanah juga sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor. Kementerian, pemerintah daerah, hingga lembaga penegak hukum harus bersinergi untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana. Tanpa koordinasi yang baik, Badan Bank Tanah hanya akan menjadi "macan kertas" yang kehilangan taring di tengah maraknya kepentingan politik dan ekonomi.
Harapan Baru atau Sekadar Formalitas?
Kehadiran Badan Bank Tanah memang membawa harapan baru bagi rakyat kecil, tetapi ekspektasi ini harus diimbangi dengan tindakan nyata. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk menghadapi mafia tanah menjadi kunci utama keberhasilan lembaga ini. Tanpa itu, Badan Bank Tanah hanya akan menjadi alat formalitas yang tidak memberikan perubahan berarti.
Dalam perjalanan ke depan, evaluasi berkala terhadap kinerja Badan Bank Tanah sangat diperlukan. Hal ini tidak hanya untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa lembaga ini tetap berada di jalur yang benar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan pengelolaan yang tepat, Badan Bank Tanah dapat menjadi instrumen revolusioner yang mengubah wajah pengelolaan lahan di Indonesia, menjadikannya lebih adil dan berkelanjutan.
Penutup
Badan Bank Tanah adalah langkah progresif dalam menjawab masalah ketimpangan akses terhadap lahan di Indonesia. Namun, jalan menuju kesuksesan penuh dengan tantangan yang harus diatasi secara bersama-sama. Semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, memiliki peran penting untuk mendukung keberadaan lembaga ini.
Dengan sinergi yang kuat dan komitmen yang kokoh, Badan Bank Tanah tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga kenyataan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga keadilan lahan benar-benar menjadi milik semua, bukan hanya segelintir pihak yang memiliki kuasa dan modal.
Sumber Inspirasi
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801zo
https://tirto.id/menelisik-akar-konflik-hak-ulayat-di-papua-goCq#google_vignette
https://majalahfakta.id/sengketa-tanah-waris-di-tamalate-kota-makassar-diduga-libatkan-mafia-tanah/
https://www.beritasatu.com/nasional/2841795/ini-hukum-menyerobot-tanah-milik-orang-lain-tanpa-izin
https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-penyerobotan-tanah-lt62626428d03a2
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
