Keserakahan menjadi salah satu pendorong utama korupsi di PT Timah. Pejabat yang terlibat terdorong untuk memperkaya diri sendiri melalui suap dan keuntungan dari transaksi ilegal. Keinginan untuk mendapatkan kekayaan lebih banyak sering kali membuat mereka mengambil risiko yang besar dan melanggar hukum.
- Opportunity
Peluang untuk melakukan tindakan korupsi terbuka karena adanya kekuasaan yang besar dan kurangnya pengawasan yang efektif. Celah dalam sistem pengawasan memberikan kesempatan bagi pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka. Kekuasaan yang tidak terbatas dan pengawasan yang lemah menciptakan lingkungan yang mendukung korupsi.
- Need
Tekanan finansial mungkin menjadi salah satu alasan pejabat di PT Timah terlibat dalam korupsi. Kebutuhan untuk memenuhi target keuangan atau gaya hidup yang tinggi dapat mendorong individu untuk mencari keuntungan ilegal. Dalam beberapa kasus, kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau tekanan dari keluarga juga bisa menjadi faktor pendorong korupsi.
- Exposure
Risiko pengungkapan yang rendah membuat pelaku korupsi merasa aman untuk melakukan tindakan mereka. Ketika sistem penegakan hukum lemah dan sanksi tidak cukup berat, individu tidak merasa takut akan konsekuensi dari tindakan korupsi mereka. Rendahnya risiko tertangkap dan dihukum menciptakan lingkungan di mana korupsi dapat terjadi dengan mudah.
Dengan menggabungkan pendekatan Klitgaard dan Bologna, kita dapat melihat bahwa korupsi di PT Timah tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor individu, tetapi juga oleh kelemahan struktural dan kelembagaan yang memungkinkan praktik korupsi untuk terjadi. Reformasi yang menyeluruh dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan
Mengatasi korupsi memerlukan upaya yang holistik dan kolaboratif. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk melawan korupsi:
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:
Pastikan semua proses administratif dan keputusan keuangan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bisa mencakup penerapan sistem pelaporan yang lebih baik, audit berkala, dan publikasi informasi penting yang dapat diawasi oleh masyarakat.
Penguatan Sistem Pengawasan:
Bangun dan perkuat lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memberikan mereka wewenang dan sumber daya yang memadai untuk melakukan penyelidikan dan penindakan.
Pendidikan dan Kesadaran Publik:
