JAKARTA-Mengakhiri semester pertama 2023, perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang kian ekspansif.
Suksesi kepemimpinan nasional yang akan segera berlangsung tidak serta merta membuat pelaku ekonomi wait and see.
Pelaku ekonomi makin melek atas situasi politik nasional.
"Dan melihat arti penting bahwa perekonomian harus terus bergerak tanpa harus dibayangi kekhawatiran, khususnya atas dinamika politik yang berimplikasi pada ketidakpastian kebijakan," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah di Jakarta, Senin (10/7).
Demikian halnya dengan konsumen. Keyakinan konsumen atas makin optimisnya perekonomian nasional bisa dirujuk dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) pada Juni 2023.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) per Mei 2023 mencapai 128,3, lebih tinggi dibanding April 2023 sebesar 126,1.
Pergerakan perekonomian nasional juga terpantau dari tingkat konsumsi listrik pada sektor bisnis dan industri yang meningkat.
Demikian juga konsumsi listrik pada sektor bisnis pada Mei 2023 meningkat sebesar 16,4 persen dan sektor industri meningkat sebesar 14,2 persen (yoy).
Konsumsi semen nasional juga melonjak, pada Mei 2023 naik sebesar 25,3 persen (yoy).
Indeks Penjualan Riil (IPR) sebagaimana di rilis oleh BI per Mei 2023 juga tumbuh tipis 0,02 persen atau 234,2.
Pertumbuhan ini di topang oleh ekspansifnya sektor makanan, minuman, tembakau dan sandang.
Purchasing Manufacture Index (PMI) Indonesia juga terjaga dengan baik. Indeks PMI pada Mei 2023 di posisi 50,3 menjadi 52,7 pada Juni 2023. Posisi ini menjelaskan bahwa PMI Indonesia dalam lintasan yang cukup baik.
Kepercayaan konsumen atas membaiknya perekonomian nasional mendongkrak kinerja sektor kredit. Perbankan menyalurkan kredit pada Mei 2023 sebesar Rp. 6.561,2 triliun atau tumbuh 9,4 persen (yoy).
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding April 2023, yang sama sama tumbuh namun dilevel 8,1 persen (yoy).
"Harapan atas perekonomian domestik yang membaik gayung bersambut dengan kalangan investor luar negeri," jelasnya.
Dia mengatakan kepercayaan investor global terhadap kinerja perekonomian nasional juga terjaga dengan baik.
Hal itu tercermin dalam pergerakan arus modal global ke emerging market meningkat.
Capital Inflow ke pasar obligasi Indonesia hingga 21 Juni mencapai Rp. 80,79 triliun secara year to date (ytd), sedangkan di pasar saham terakumulasi sebesar Rp. 16,87 triliun (ytd).
Sentimen ini berimbas pada penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Setidaknya dari akhir Maret hingga Juni 2023 kurs rupiah dilevel Rp. 14000 an, lebih kuat dibanding periode Januari -Maret 2023 yang bertengger di level Rp. 15.000 an. Penguatan rupiah sebesar 5,17 persen hingga Juni 2023 terhadap Dolar Amerika Serikat didorong kecemasan investor atas ancaman gagal bayar utang Pemerintahan Joe Biden. Â
Meksipun kini Pemerintahan Biden telah menangguhkan hingga 1 Januari 2025 atas plafon utang negara. Kita harapkan Bank Indonesia terus melakukan perluasan local currency transaction ke negara negara mitra dagang strategis.
Keyakinan konsumen dan kepercayaan investor atas prospek perekonomian nasional ini harus dikelola baik oleh pemerintah. Momentum itu harus terus dijaga agar daya ekspansi perekonomian nasional memberikan dampak ke berbagai sektor, seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, penguatan industri nasional, penyerapan lapangan kerja, dan pengentaskan kemiskinan.
Kita harapkan pertumbuhan perekonomian pada semester 2 2023 jauh lebih baik dari kuartal I 2023 sebesar 5,03 persen (yoy). Walaupun pencapaian ini masih lebih baik dari sejumlah negara maju dan kawasan. Pada kuartal I 2023 pertumbuhan ekonomi Tiongkok 4,5 persen, Jepang hanya 1,3 persen, Amerika Serikat 1,6 persen, India 4,1 persen, dan Uni Eropa hanya 1,3 persen.
Berbagai harga komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti minyak sawit, nikel batubara, minyak bumi, cenderung menurun. Dampaknya memang terasa pada kinerja ekspor Indonesia. Secara kumulatif antara Januari hingga Mei 2023, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 108,05 miliar atau lebih rendah dibanding periode yang sama ditahun lalu yang mencapai USD 114,97 miliar, kendati kita masih bisa menjaga surplus neraca perdagangan 4,4 miliar USD. Oleh sebab itu agenda perluasan program hilirisasi harus dipercepat, hal ini untuk terus menjaga surplus perdagangan nasional.
Selalu ada hikmah dibalik suatu peristiwa. Turunnya berbagai harga komoditas global, ditambah kebijakan The Fed yang tidak agresif lagi telah menurunkan faktor eksternal atas ancaman inflasi. Inflasi sampai dengan Juni 2023 mencapai 3,52 persen atau lebih rendah dari Bulan Mei 2023 sebesar 4 persen.
Menurunnya harga komoditas global mampu dikelola cukup baik oleh pemerintah, sehingga pendapatan negara terjaga dengan baik. Hingga akhir bulan Juni 2023, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.4079 triliun atau tumbuh 5,4% dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Realisasi pendapatan negara juga telah telah mencapai 57,2% dari target yang sebesar Rp 2.463 triliun.
"Kami mengapresiasi kinerja pemerintah pada sektor perpajakan. Ditengah gempuran isu miring terkait perpajakan, pemerintah masih bisa mempertahankan kinerja penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan pajak pada akhir Juni 2023 mencapai Rp 970,2 triliun  atau 56,5 persen dari target. Penerimaan pajak tumbuh 9,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.  Penerimaan pajak ditopang oleh PPh Badan yang tumbuh 26,2 persen (yoy) dan PPN Dalam Negeri yang tumbuh 19,5 persen (yoy)," jelasnya.
Pemerintah harus melakukan mitigasi atas kinerja penerimaan cukai yang tumbuh negatif 18,8 persen. Realisasi penerimaan bea cukai mencapai Rp. 135,4 triliun. Padahal pada tahun tahun sebelumnya, kinerja penerimaan cukai senantiasa melebihi target, dan menopang pendapatan negara.
Apresiasi juga kami berikan atas meningkatnya PNBP pada semester 1 2023 sebesar Rp. 302,1 triliun atau meningkat 5,5 persen (yoy). Tingginya PNBP ini patut kita syukuri karena kinerja komoditas non migas tumbuh spektakuler sebesar 94,7 persen (yoy)
Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2023 mencapai Rp. 1.255,7 triliun atau telah mencapai 41% dari target belanja dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun. Kita harapkan pemerintah bisa melakukan percepatan spending agar memberikan efek ungkit lebih awal bagi perekonomian nasional, namun harus disertai dengan prinsip tata Kelola penggunaan keuangan negara dengan baik.
Realisasi anggaran sampai dengan akhir Juni 2023, terdapat surplus sebesar Rp. 152,3 triliun, dengan keseimbangan primer surplus Rp. 368,2 triliun. Pencapaian ini kita harapkan bisa menekan kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari SBN maupun pinjaman, yang kerap kali menjelma menjadi serangan politik bagi pemerintah, terlebih lagi saat ini kita memasuki tahun politik. Lebih dari itu untuk menjaga keberlangsungan fiskal kita lebih sehat.
Secara kualitatif belanja negara sangat penting dalam menopang dan menjaga kesejahteraan rakyat. Kita syukuri, Berdasarkan dokumen World Bank Group country classifications by income level for FY24, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita mencapai 4.580 dollar AS atau setara sekitar Rp 68,7 juta pada 2022. Nilai ini meningkat 9,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4.170 dollar AS atau sekitar Rp 62,55 juta. Posisi ini menempatkan Indonesia kembali masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, yakni jembatan penting untuk naik kelas menjadi negara maju.
Namun ekonom Joseph Stiglitz mengingatkan bahwa dimensi kesejahteraan rakyat tidak cukup diukur dari ukuran ukuran ekonomistik seperti kemiskinan, pegangguran, dan ketimpangan. Namun ada dimensi lain yang secara kualitatif berperan besar pada ukuran kesejahteraan, yakni tentang kualitas hidup rakyat yang terkait; tingkat pendidikan, kesehatan, kelayakan tempat tinggal, kualitas lingkungan hidup, jaminan keamanan, ruang ekspresi penyampaian hak, dan lain lain. Belanja negara dan kewenangan pemerintah menjadi instrumen sangat menentukan pencapaian kualitas hidup rakyat diatas.
Peraih Nobel bidang ekonomi, Amartya Sen juga mengingatkan, melihat kemiskinan tidak cukup dengan mengukur tingkat pendapatannya. Perlu penggaris lebih panjang untuk mengintervensi masalah kemiskinan. Sen mengingatkan perlu mengedepankan pendekatan hak terhadap orang miskin. Hak itu menjadi bagian inheren dari tanggungjawab negara untuk menjamin orang miskin atas kemudahan akses terhadap makanan, pakaian, tempat tinggal layak, perawatan kesehatan, pendidikan dan partisipasi politik. Oleh sebab itu, keseluruhan program peningkatan kesejahteraan rakyat dalam APBN harus konvergen satu sama lain yang didasari kesamaan pandangan antar sektor.
