Kita harapkan pertumbuhan perekonomian pada semester 2 2023 jauh lebih baik dari kuartal I 2023 sebesar 5,03 persen (yoy). Walaupun pencapaian ini masih lebih baik dari sejumlah negara maju dan kawasan. Pada kuartal I 2023 pertumbuhan ekonomi Tiongkok 4,5 persen, Jepang hanya 1,3 persen, Amerika Serikat 1,6 persen, India 4,1 persen, dan Uni Eropa hanya 1,3 persen.
Berbagai harga komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti minyak sawit, nikel batubara, minyak bumi, cenderung menurun. Dampaknya memang terasa pada kinerja ekspor Indonesia. Secara kumulatif antara Januari hingga Mei 2023, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 108,05 miliar atau lebih rendah dibanding periode yang sama ditahun lalu yang mencapai USD 114,97 miliar, kendati kita masih bisa menjaga surplus neraca perdagangan 4,4 miliar USD. Oleh sebab itu agenda perluasan program hilirisasi harus dipercepat, hal ini untuk terus menjaga surplus perdagangan nasional.
Selalu ada hikmah dibalik suatu peristiwa. Turunnya berbagai harga komoditas global, ditambah kebijakan The Fed yang tidak agresif lagi telah menurunkan faktor eksternal atas ancaman inflasi. Inflasi sampai dengan Juni 2023 mencapai 3,52 persen atau lebih rendah dari Bulan Mei 2023 sebesar 4 persen.
Menurunnya harga komoditas global mampu dikelola cukup baik oleh pemerintah, sehingga pendapatan negara terjaga dengan baik. Hingga akhir bulan Juni 2023, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.4079 triliun atau tumbuh 5,4% dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Realisasi pendapatan negara juga telah telah mencapai 57,2% dari target yang sebesar Rp 2.463 triliun.
"Kami mengapresiasi kinerja pemerintah pada sektor perpajakan. Ditengah gempuran isu miring terkait perpajakan, pemerintah masih bisa mempertahankan kinerja penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan pajak pada akhir Juni 2023 mencapai Rp 970,2 triliun  atau 56,5 persen dari target. Penerimaan pajak tumbuh 9,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.  Penerimaan pajak ditopang oleh PPh Badan yang tumbuh 26,2 persen (yoy) dan PPN Dalam Negeri yang tumbuh 19,5 persen (yoy)," jelasnya.
Pemerintah harus melakukan mitigasi atas kinerja penerimaan cukai yang tumbuh negatif 18,8 persen. Realisasi penerimaan bea cukai mencapai Rp. 135,4 triliun. Padahal pada tahun tahun sebelumnya, kinerja penerimaan cukai senantiasa melebihi target, dan menopang pendapatan negara.
Apresiasi juga kami berikan atas meningkatnya PNBP pada semester 1 2023 sebesar Rp. 302,1 triliun atau meningkat 5,5 persen (yoy). Tingginya PNBP ini patut kita syukuri karena kinerja komoditas non migas tumbuh spektakuler sebesar 94,7 persen (yoy)
Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2023 mencapai Rp. 1.255,7 triliun atau telah mencapai 41% dari target belanja dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun. Kita harapkan pemerintah bisa melakukan percepatan spending agar memberikan efek ungkit lebih awal bagi perekonomian nasional, namun harus disertai dengan prinsip tata Kelola penggunaan keuangan negara dengan baik.
Realisasi anggaran sampai dengan akhir Juni 2023, terdapat surplus sebesar Rp. 152,3 triliun, dengan keseimbangan primer surplus Rp. 368,2 triliun. Pencapaian ini kita harapkan bisa menekan kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari SBN maupun pinjaman, yang kerap kali menjelma menjadi serangan politik bagi pemerintah, terlebih lagi saat ini kita memasuki tahun politik. Lebih dari itu untuk menjaga keberlangsungan fiskal kita lebih sehat.
Secara kualitatif belanja negara sangat penting dalam menopang dan menjaga kesejahteraan rakyat. Kita syukuri, Berdasarkan dokumen World Bank Group country classifications by income level for FY24, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita mencapai 4.580 dollar AS atau setara sekitar Rp 68,7 juta pada 2022. Nilai ini meningkat 9,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4.170 dollar AS atau sekitar Rp 62,55 juta. Posisi ini menempatkan Indonesia kembali masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, yakni jembatan penting untuk naik kelas menjadi negara maju.
Namun ekonom Joseph Stiglitz mengingatkan bahwa dimensi kesejahteraan rakyat tidak cukup diukur dari ukuran ukuran ekonomistik seperti kemiskinan, pegangguran, dan ketimpangan. Namun ada dimensi lain yang secara kualitatif berperan besar pada ukuran kesejahteraan, yakni tentang kualitas hidup rakyat yang terkait; tingkat pendidikan, kesehatan, kelayakan tempat tinggal, kualitas lingkungan hidup, jaminan keamanan, ruang ekspresi penyampaian hak, dan lain lain. Belanja negara dan kewenangan pemerintah menjadi instrumen sangat menentukan pencapaian kualitas hidup rakyat diatas.
