Mempersoalkan Marxianisme

Dengan membawa tema-tema proletar, kaum Marxis berkutat secara underground mengintervensi politik didalam negeri untuk mengganti simbol Garuda dengan simbol Palu Arit. Dan mengubah peradaban masyarakat Indonesia ke tata peradaban masyarakat yang disesuaikan dengan konsep materialisme-dialektika serta materialisme-historis secara fundamental.

Proyek revolusi yang kemudian secara politis dianggap oleh Marxis sebagai upaya untuk memperjuangkan nasib kaum tertindas, menjadi tugas politik ideologi kaum Marxian untuk menelanjangi kapitalisme sebagai representasi neoliberalisme, meskipun dalam perkembangannya kaum Marx mengalami keterbatasan khusus pada pergerakannya oleh TAP MPR

 

Proyek revolusi pengikut Marx tersebut didasari oleh hipotesis Marx yang dimana Marx menganggap kekuatan politik pemerintahan direduksi oleh kekuatan ekonomi. Yang pada akhirnya Marx meyakini bahwa disaat negara bertindak represif dan eksploitatif, itu hanyalah eksploitasi ekonomi dan instrumen dari kelas yang berkuasa. (analisa Das Kapital)

Bagi kaum Marx, kapitalisme yang melebihi kekuatan suatu negara merupakan tempat yang fundamental bagi penindasan. Dan kaum Marx menganggap rata-rata pemerintahan negara dunia memiliki sedikit eksistensi independen untuk menguasai sumber-sumber pendapatan didalam negara. Maka itu, negara digunakan oleh Marxis sebagai alat revolusi. Hanya jika berada ditangan kaum proletar untuk menggerus kaum borjuis, berarti alat revolusi tersebut dinyatakan sukses.

Tanpa keraguan, Chloe menilai jelas bahwa Karl Marx terindikasi menawarkan suatu hegemoni pemerintahan negara kediktatoran militeristik yang berefek mengglobal. Atau dengan kata lain, Marxianisme menggagas imperialisme versinya pada skala internasional. Dan rata-rata kaum Marx merekomendasikan partai Komunis sebagai perahu politik praktisnya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik pada suatu negara, meskipun negara itu menganut faham sosialisme seperti Indonesia. (analisa kitab Manifesto Komunis, analisa Marxisme-Leninisme, dan analisa perpecahan Sino-Soviet).

Dalam mengkaji aspek fundamental demokrasi, Chloe mengemukakan karakter pemerintahan yang diimpikan kaum Marx tidak sesuai dengan azas demokrasi, atau menabrak proses demokratisasi kerakyatan, yang dimana demokrasi kerakyatan terdapat nilai-nilai yang dibutuhkan untuk memenuhi visi keseseluruhan masyarakat negara yang berkebabasan dalam etika dan norma ekonomi-politik.

Jika memperhatikan konstelasi politik domestik/internasional saat ini, masyarakat lebih mengedepankan pragmatisme-nya. Yang dimana masyarakat menginginkan sistem pada suatu pemerintahan yang benar-benar mengakomodir segala macam keterbutuhan masyarakat dengan merakit suatu kebijakan publik yang proaktif untuk menunjang seluruh kebutuhan rumah tangga. Artinya, diperlukan pemerintahan yang benar-benar membuka peluang keleluasan aspirasi. Atau dengan arti sempitnya, multi partai didalam tubuh parlemen adalah sangat dibutuhkan sebagai institusi-institusi legislasi yang akan menyerap aspirasi masyarakat secara komprehensif.

Inti renungan Chloe Eno tentang stratifikasi sosial dan ketidak sesuaian Marxisme jika diterapkan di Indonesia.

Peran pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang tidak ada disuatu negara adalah bervariasi dari suatu negara ke negara lainnya. Dan kelemahan pada sistem ekonomi yang bercirikan kecilnya peran masyarakat dalam perencanaan ekonomi adalah suatu sistem yang mengganjal masyarakat dalam kebebasan berekonomi. Dan sistem yang berciri seperti itu hanya terdapat pada negara-negara yang berazaskan Komunis, yang dimana partai Komunis secara tunggal merajai peta politik dinegaranya.

Diawal-awal tahun 2000, pemerintahan China mereformasi ekonomi komando di negaranya ke arah yang menghampiri sistem ekonomi pasar, dengan menambah beberapa segmen pasar kedalam perekonomian negaranya. Dan terdapat empat hal penting yang bisa ditarik dari reformasi ekonomi China yang diaplikasikan dan dicampur aduk kedalam sistem ekonomi komandonya.