Selain itu, penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan juga merupakan pilar utama dalam upaya pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk pada level yang tinggi di dalam struktur pemerintahan. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK, harus diberikan kewenangan dan dukungan yang memadai untuk melakukan tugasnya tanpa intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
Selain upaya dari pemerintah dan lembaga penegak hukum, partisipasi aktif dari masyarakat sipil juga sangat penting. Masyarakat harus didorong untuk melaporkan kasus korupsi dan menjadi agen perubahan dalam membangun budaya integritas. Komunitas-komunitas anti-korupsi, LSM, dan aktivis hak asasi manusia memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga publik, serta menyuarakan aspirasi dan tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
Di sisi lain, sektor swasta juga memiliki tanggung jawab dalam membangun tatanan bisnis yang bersih dan etis. Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) termasuk dalam upaya mendorong budaya integritas di sektor bisnis. Swasta juga harus berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, misalnya dengan tidak memberikan suap atau fasilitasi yang melanggar hukum.
Dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih bersih, adil, dan berkeadilan bagi semua orang, kerja sama dan koordinasi yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci. Sinergi antara semua pihak ini akan menciptakan sistem yang lebih efektif dalam memerangi korupsi dan membangun ketaatan terhadap hukum. Dengan demikian, fondasi yang lebih kuat dapat dibangun untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, terpercaya, dan berdaya.
