Saya setuju bahwa rendahnya penyerapan anggaran adalah kesalahan. Tapi coba lihat pemeritahan SBY, serapan tinggi namun minim perubahan, tentu sangat logis kalau kemudian banyak menterinya terjerat korupsi. Jadi kalau masih menggunakan faktor penyerapan anggaran sebagai alat untuk menyerang pemerintahan, saya rasa mereka adalah politisi yang sedang bekerja (menebar propaganda) atau kalangan elit yang selama ini makmur dari proyek intangible yang 'sukses' menyerap anggaran.
Sementara soal blusukan, saya sepakat bahwa apa yang dilakukan Jokowi cukup mengkhawatirkan. Paspampres sering dibuat kewalahan karena Presiden ke tujuh ini mengunjungi tempat-tempat di luar rencana dan tempat yang sudah steril. Tapi kalau hanya blusukan sesuai tempat yang sudah disediakan, ada kemungkinan tempat tersebut sudah diatur atau diskenariokan. Mungkin inilah mengapa SBY tidak pernah memberi respon pada korban lumpur Lapindo dan pengungsi Sinabung. Karena beliau mengira mereka baik-baik saja.
Kalau blusukan dikategorikan sebagai pencitraan. Bagaimana dengan blusukan sepanjang tahun? Masih disebut pencitraan? Ya tidak masalah. Saya secara pribadi sangat yakin bahwa rakyat Indonesia tidak bodoh-bodoh amat dalam menilai mana yang pencitraan dan mana yang memang ingin mengerti kondisi rakyatnya.Â
Â
Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H