Mohon tunggu...
Alan Budiman
Alan Budiman Mohon Tunggu... profesional -

Pemilik akun ini pindah dan merintis web baru seword.com Semua tulisan terbaru nanti akan diposting di sana. Tidak akan ada postingan baru di akun ini setelah 18 November 2015.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Pesawat Kepresidenan RI Dipropaganda Malaysia

7 Februari 2015   19:00 Diperbarui: 17 Juni 2015   11:38 3631
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

● sebentar lagi kan diterapkan GST (Good and Services Tax), najib pasti sudah rencana mau pakai duit itu buat beli pesawat.

Oke dari sekian komentar sindiran tersebut, ada juga yang cukup serius menanggapi. Ada yang heran, bagaimana bisa Indonesia membeli pesawat yang jika di-ringgitkan mencapai 330 juta? Emang mampu? Haha.

Namun mari kembali pada pro-kontra kata 'peribadi' yang memunculkan perdebatan. Entah bagaimana seharusnya kata tersebut ditempatkan, namun melihat komentar yang masuk sepertinya semua orang juga sepakat bahwa kalimat pesawat peribadi presiden dengan pesawat resmi presiden itu memiliki perbedaan. Meski secara logika, saya bisa saja menerima dua kalimat tersebut tanpa menyalahkan salah satunya.

Pesawat peribadi Presiden, berarti pesawat yang hanya boleh digunakan oleh Presiden.

Pesawat resmi Presiden, artinya pesawat resmi milik Presiden.

Tuduhan saya bahwa partai pemerintah malaysia, Barisan Nasional, sedang memanfaatkan momen ini dengan membuat sedikit propaganda tentunya memiliki alasan logis. Orang awam malaysia bukanya tidak tau bahwa pesawat kepresidenan milik Indonesia ini sudah ada sejak pemerintahan SBY. Kini pertanyaanya kemudian, mengapa partai BN mengekspose secara khusus pesawat ini? Apalagi media nasional yang semuanya dibawah kontrol pemerintah, salah satu media cetak menurunkan kolom khusus yang membahas spesifikasi pesawat hingga harganya.

Secara sepihak saya menyimpulkan bahwa ini bagian dari materi psikologi politik pemerintah. Dari pengamatan saya selama beberapa tahun berada di malaysia dan mengikuti perkembangan politik hingga sosial budaya, semua media nasional yang harus sesuai dengan pantauam pemerintah, hanya akan memberitakan berita baik kinerja pemerintah dan partai BN yang menguasai suatu wilayah, kinerja buruk oposisi yang menguasai wilayah tertentu (bisa dibilang gubernurnya), dan yang terakhir adalah berita buruk negara tetangga.

Psikologi politik ini dilancarkan agar rakyat malaysia merasa puas dengan pemerintahanya dan memandang buruk negara tetangga. Indonesia adalah target paling prioritas karena sistem pemerintahan Indonesia adalah impian dari mayoritas rakyat malaysia (melihat jumlah pemilih partai oposisi pada pemilu terakhir jauh mengungguli partai pemeritahan. Namun karena yang bisa menjadi Perdana Menteri adalah karena hitugan kursi -kalau di kita DPR- maka partai Barisan Nasional tetap memenangi pemilu dan membentuk pemerintahan untuk Perdana Menteri dan kabinetnya. Di malaysia tidak ada pilpres).

Jadi jangan heran kalau Jakarta banjir atau kasus korupsi di Indonesia pasti akan tayang di media mereka. Mereka mencari bahan berita (karena kekurangan dan tidak mau memberitakan keburukan pemerintah) sekaligus membentuk persepsi publik agar tidak tertarik dengan sistem pemerintah Indonesia.

Psikologi politik ini selain menggunakan kabar buruk negara tetangga, mereka juga menjejali rakyatnya dengan prestasi pemerintah. Tidak cukup hanya di koran, radio dan televisi, di semua transportasi umum seperti kereta dan bus pun mereka sediakan media yang menayangkan pencapaian pemerintah. Dikemas dalam lagu-lagu pop yang diperdengarkan secara berkala. Jika menjelang pemilu, lagu-lagu tersebut akan diputar tanpa henti dari menit ke menit.

Dieksposenya pesawat kepresidenan Indonesia ini saya bisa pastikan karena beberapa waktu lalu Jokowi sempat menggebrak dengan memakai pesawat komersil saat menghadiri wisuda anaknya di Singapore.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun