Prespektif Hukum Renegosiasi Kontrak dan Izin Usaha Freeport

Seandainya kita merasa dirugikan pun, tidak bisa kita seenaknya langsung main batalin (karena ini akan dijadikan contoh bagi masyarkatnya) ,harusalah melalui tata cara aturan hukum.mekanisme tersebut bisa juga dengan perlu di revisi UU Minerba tersebut yang korelasi antara tentunya terhadap Konstitusi UUD 1945 ,UU, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (permen) atau dengan menunggu Kontrak Karya  Freeport yang akan habis kontrak pada 2021 yang otomatis baru bisa berganti menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), wajib untuk diingat bahwa pemerintah wajib membayar untuk setiap lembar saham yang ingin diperolehnya dari Freeport dengan harga yang mereka sepakati. Ini perlu dikaitkan dengan jumlah cadangan emas yang tersisa di tambang freeport tersebut, jangan sampai nantinya disaat pemerintah telah memiliki sebagian besar saham PT. Freeport yang ternyata cadangan emas tersebut sudah habis.

 

Dasar Hukum

- Undang - Undang Dasar 1945

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentang. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- UU No. 11 Thn 1967 tentang Pertambangan.

- UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009

- kUHPerdata

- PP 45/2003 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM

- Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2014

 

Refrensi.

- Hukumonline.com

- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan